Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: Uthan A Rachim

Bank Indonesia. Foto: Uthan A Rachim

Dongkrak Likuiditas untuk Pertumbuhan

Investor Daily, Sabtu, 21 September 2019 | 15:38 WIB

Bank Indonesia optimistis likuiditas perbankan bertambah lumayan besar, setelah kebijakan baru rasio intermediasi makroprudensial (RIM) berlaku efektif Desember mendatang. Relaksasi kebijakan makroprudensial yang dikombinasikan dengan penurunan suku bunga acuan ini dipastikan mendongkrak kapasitas penyaluran kredit bank, yang selanjutnya diharapkan mendorong permintaan kredit di Tanah Air.

Pelonggaran moneter itu sejalan dengan langkah bank-bank sentral dunia untuk menyelamatkan ekonomi dalam negerinya, di tengah kobaran perang dagang AS-Tiongkok dan melambatnya pertumbuhan global.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers Kamis (19/9/2019). Sumber: BSTV
Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers Kamis (19/9/2019). Sumber: BSTV

Dua hari lalu, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia telah menurunkan 25 bps suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRRR) menjadi 5,25%, bunga Deposit Facility menjadi 4,50%, dan bunga Lending Facility menjadi 6%. Langkah ini menyusul keputusan The Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga acuan Amerika Serikat dengan besaran yang sama pada Rabu (18/9) waktu setempat.

Rasio LTV/FTV yang berlaku saat ini. Sumber: bi.go.id
Rasio LTV/FTV yang berlaku saat ini. Sumber: bi.go.id

Ini merupakan pemangkasan Fed Funds Rate (FFR) untuk kedua kalinya dalam satu dekade terakhir oleh bank sentral AS menjadi 1,75-2%, setelah penurunan 25 bps pada 31 Agustus lalu waktu setempat. 

Rasio LTV/FTV yang diperbarui . Sumber: bi.go.id
Rasio LTV/FTV yang diperbarui . Sumber: bi.go.id

BI juga merelaksasi kebijakan makroprudensial dalam bauran kebijakan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit perbankan dan mendorong permintaan kredit, demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Ini mencakup perbaikan pengaturan RIM/RIM syariah yang menambahkan komponen pinjaman/pembiayaan yang diterima bank, sebagai komponen sumber pendanaan bank dalam perhitungan RIM.

Rasio LTV/FTV berwawasan lingkungan. Sumber: bi.go.id
Rasio LTV/FTV berwawasan lingkungan. Sumber: bi.go.id

Selain itu, BI melonggarkan rasio loan to value/financing to value (LTV/ FTV) untuk kredit/pembiayaan property dan kendaraan bermotor, dengan uang muka masing-masing diturunkan menjadi 5% dan menjadi 5-10%.

RIM saat ini. Sumber: bi.go.id
RIM saat ini. Sumber: bi.go.id

Bahkan, untuk kredit/pembiayaan properti dan kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan, ada tambahan keringanan uang muka dengan besaran 5% dari harga jual, yang berlaku efektif per 2 Desember nanti.

Pada formula RIM lama, perhitungannya adalah jumlah kredit bank ditambah surat-surat berharga (SSB) korporasi yang dimiliki dibagi jumlah dana pihak ketiga (DPK) dan surat-surat berharga (SSB) korporasi yang diterbitkan.

Sedangkan reformulasi oleh BI menambahkan komponen pinjaman yang diterima bank --seperti pinjaman bilateral dan sindikasi dengan sisa jangka waktu lebih dari 1 tahun-- ke penyebut RIM, dibanding saat ini yang hanya DPK dan SSB korporasi yang diterbitkan. Bank sentral memproyeksikan, perbaikan kebijakan RIM yang berlaku efektif 2 Desember mendatang itu akan mendongkrak likuiditas perbankan sebesar Rp 128 triliun.

RIM yang diperbarui. Sumber: bi.go.id
RIM yang diperbarui. Sumber: bi.go.id

Adapun rasio RIM perbankan saat ini diminta di antara batas bawah 84% sampai batas atas 94%. Padahal, sudah mulai banyak bank yang hampir menyentuh batas atas RIM atau mendekati 94%. Hal inilah yang mendorong BI untuk melonggarkan ketentuan itu, guna mendukung bank meningkatkan ekspansi kreditnya.

Berdasarkan beleid baru, BI akan memberikan disinsentif atau penalty kepada perbankan bila melewati batasan RIM di kisaran 84-94% berupa tambahan setoran giro RIM kepada BI, kecuali ada kondisi yang khusus. Bank sentral menengarai, masih ada beberapa bank yang RIM-nya di bawah 84%, di mana mereka ini punya kapasitas pendanaan, tapi malas atau belum banyak menyalurkan kredit.

Meski demikian, pada kondisi khusus dengan banyak kredit bermasalah, dengan indikasi tingkat non-performing loan (NPL)/non-performing financing (NPF) lebih besar dari 5%, maka bila RIM bank di bawah 84%, BI tidak akan memberi penalti. Pasalnya, jika diminta meningkatkan penyaluran kredit justru berbahaya.

Perbankan Nasional
Perbankan Nasional

BI juga akan melihat rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebelum menetapkan besaran penalty kepada bank. Bagi bank dangan CAR maksimal 14%, maka BI tidak mengenakan disinsentif. Namun, terhadap bank yang memiliki CAR 14-19%,

BI akan memberikan parameter disinsentif bawah sebesar 0,10 dan jika CAR di atas 19% dikenakan lebih besar yakni 0,15. Perhitungan besar penalti setoran giro kepada BI untuk yang RIM-nya melewati batas bawah adalah parameter disinsentif bawah dikalikan batas bawah (84%) yang dikurangi RIM bank tersebut dikalikan dengan total dana pihak ketiga.

Sedangkan untuk sejumlah bank yang terlalu ekspansif menyalurkan kredit namun memiliki keterbatasan pendanaan atau likuiditas, yakni memiliki CAR di bawah 14%, dikenakan penalti dengan parameter disinsentif atas sebesar 0,2. Cara perhitungan penalti untuk yang RIM-nya di atas 94% adalah parameter disinsentif atas (0,2) dikalikan dengan RIM bank tersebut dikurangi dengan batas atas (94%) dikalikan dengan DPK bank.

Upaya BI untuk mendongkrak penyaluran kredit tersebut tentu saja niatnya baik, yakni meningkatkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja maupun mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, hal ini juga perlu didukung pemerintah dengan meningkatkan iklim investasi dan mendongkrak kepercayaan investor.

Pasalnya, jika iklim investasi masih tidak menarik dan kepercayaan investor rendah, tentu saja permintaan kredit stagnan atau bahkan negatif pertumbuhannya. Jika dipaksakan, justru akan meningkatkan kredit bermasalah atau bahkan kredit macet, yang tentu saja merugikan bank terkait maupun kestabilan sistem keuangan kita.

logo bank dunia
logo bank dunia

Kurang kondusifnya iklim investasi di Indonesia bisa dilihat pada laporan Bank Dunia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa tidak ada satu pun dari 33 perusahaan terbuka asal Tiongkok merelokasi pabriknya ke Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di bursa saham negeri komunis itu lebih memilih merelokasi pabriknya ke Vietnam, Thailand, dan Meksiko.

Indikasi kondisi iklim investasi yang umum menjadi pegangan investor global adalah Ease of Doing Business (EoDB) yang diterbitkan World Bank, dengan 10 indikator. Indikator ini mencakup kemudahan mendapatkan kredit, memulai bisnis, pengurusan izin konstruksi, sambungan listrik, pendaftaran properti, perlindungan investor minoritas, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, penegakan kontrak, dan penyelesaian kepailitan.

Dalam EoDB 2019, Indonesia tercatat masih di ranking 73 dari total 190 ekonomi yang disurvei, kalah jauh dengan Thailand yang bertengger di posisi 27. Sedangkan Meksiko di peringkat 54, plus diuntungkan dengan posisinya yang dekat dengan pasar besar AS dan Kanada. Demikian pula negara komunis Vietnam juga sudah melewati RI, yakni di peringkat 69. Dengan indikator yang sudah standar dan menjadi rujukan utama investor global itu, maka pemerintahan Jokowi wajib mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis ini.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA