Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pabrik mobil Toyota Astra Motor. Foto ilustrasi: toyota.astra.co.id

Pabrik mobil Toyota Astra Motor. Foto ilustrasi: toyota.astra.co.id

Dorong Belanja Semua Kelas

Rabu, 5 Mei 2021 | 09:39 WIB
Investor Daily

Diskon pajak hingga habis-habisan untuk mobil maupun rumah baru berbuah manis. Kelas menengah-atas yang belanjanya terbesar, mulai ramai-ramai mengeluarkan simpanan untuk membeli kendaraan hingga memborong properti. Apalagi, kepercayaan kembali meningkat, seiring vaksinasi massal yang terus dilakukan, implementasi omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, dan guyuran bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat bawah.

Insentif pajak itu sudah lama disuarakan industri mobil, yang sebelum pandemi Covid-19 pun penjualannya sudah anjlok. Syukurlah, pada kuartal I tahun ini, pemerintah memberikan stimulus pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil baru mulai Maret lalu, yang berlangsung selama sembilan bulan dan akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali.

Untuk kendaraan penumpang dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc, diberi insentif bebas PPnBM 100% dalam tiga bulan pertama, Maret-Mei ini. Untuk tahap kedua pengurangan PPnBM 50% dan tahap ketiga 25%. Mengacu beleid sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan No 33/PMK.010/2017 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor berkisar 10% hingga 125%.

Syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk mendapatkan diskon pajak tersebut juga diturunkan, dari semua 70% menjadi 60%. Selain itu, pemerintah kemudian memperluas cakupan insentif pajak penjualan PPnBM ke mobil hingga 2.500 cc. Melalui perluasan tersebut, kini ada 29 tipe mobil yang bisa memanfaatkan diskon PPnBM, dari awalnya hanya 21 tipe. Varian kendaraan tersebut diproduksi enam perusahaan otomotif di Tanah Air, yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Motor Indonesia, dan PT SGMW Motor Indonesia.

Mengingat industri mobil dan properti ini memiliki ratusan industri ikutannya, maka roda produksi kembali berputar. Tak heran, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, menembus 54,6 pada April 2021, atau berada pada zona ekspansif. Tak hanya sektor manufaktur, industri jasa keuangan mulai dari perbankan, multifinance, hingga perusahaan asuransi mendapat angin segar, seiring kredit dan pembiayaan tumbuh kembali.

Namun demikian, kita jangan lengah, karena sesungguhnya masih banyak masalah belum selesai, mulai dari meningkatnya jumlah penduduk miskin, meledaknya pengangguran, hingga rendahnya penegakan protokol kesehatan dan belum rampungnya vaksinasi. Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum dikerjakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Di sisi belanja daerah, misalnya, masih jauh panggang dari api, padahal semestinya bisa mendorong kembali perputaran ekonomi dan mempekerjakan banyak orang yang kini jutaan ter-PHK. Lihat saja, dana transfer dari pusat ke daerah malah tidak segera dibelanjakan, melainkan diendapkan di bank, sehingga mengerem laju pemulihan ekonomi.

Per akhir Maret lalu, dana yang menganggur di bank pembangunan daerah (BPD) itu menembus Rp 182 triliun. Angka ini tidak semakin turun, ironisnya justru semakin naik 11,2% atau bertambah Rp 18,39 triliun dibanding posisi bulan sebelumnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah berkali-kali mengingatkan bahwa dana belanja pemerintah Rp 182 triliun itu adalah uang yang sangat besar, yang kalau segera dibelanjakan, akan berputar di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil. Namun demikian, peringatan saja tidak cukup. Para kepala daerah yang membandel ini harus diberi sanksi tegas.

Sanksi  tersebut  misalnya pemotongan penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang signifikan, minimal setara 50% dana yang dianggurkan itu, karena ini menyangkut ‘hidup-matinya’ orang banyak yang masih terdampak pandemi Covid-19. Nama-nama kepala daerah ini juga harus diumumkan kepada publik, agar mendapatkan sanksi sosial dan tidak perlu dipilih lagi karena mengkhianati konstituen. Dengan demikian, kepala daerah sama sekali tidak akan diuntungkan dengan menahan uang APBD di bank.

Terobosan lain juga harus segera dilakukan pemerintah Indonesia, mengingat pemulihan ekonomi tidak memenuhi target, bahkan terus dikoreksi ke bawah. Yang terbaru, pemerintah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 4-5%, dengan titik tengah 4,5%, dari sebelumnya 4,5-5,3%.

Pada kuartal I-2021, ekonomi Indonesia juga diperkirakan masih resesi atau minus 0,9%. Padahal, ekonomi RRT misalnya, sudah melaju pesat, tumbuh 18,3%, rekor tertinggi yang pernah dicapai negara dengan penduduk terbanyak di dunia itu. Hal ini antara lain didukung agresifnya pemerintahan Presiden Xi Jinping menggelontorkan stimulus sekitar 3,6 triliun yuan atau US$ 500 miliar (setara Rp 7.325 triliun) tahun lalu, dengan tujuan utama menciptakan 9 juta lapangan pekerjaan bagi warga terdampak pandemi virus corona baru Covid-19. Sementara itu, anggaran stimulus di Indonesia hanya Rp 695,2 triliun untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan bahkan yang dibelanjakan akhirnya hanya Rp 579,8 triliun atau 83,4%-nya.

Oleh karena itu, untuk mengejar pemulihan pertumbuhan ekonomi kita, pemerintahan Presiden Jokowi harus mendorong semua kelas berbelanja. Salah satu caranya dengan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga ekonomi kita pulih.

Pembebasan PPN yang totalnya bisa sekitar Rp 450 triliun per tahun ini harus segera dilakukan, agar bisa mendorong memperbesar sisi demand maupun supply. Stimulus sangat diperlukan agar perekonomian kita saat ini yang tertolong momen Ramadan dan Lebaran tidak terkontraksi lagi usai hari raya. Dengan demikian, setidaknya mulai kuartal II-2021 benar-benar terlihat pembalikan perekonomian, minimal tumbuh positif 5,3% dan terus membesar. Hal itu juga sesuai arahan presiden bahwa pertumbuhan ekonomi harus inklusif, untuk semua orang. 

 

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN