Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Maruf Amin bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Maruf Amin bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Dua Wamen BUMN

Minggu, 27 Oktober 2019 | 15:20 WIB
Investor Daily

Untuk pertama kalinya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki dua wakil. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kartika Wirjoatmodjo, direktur utama Bank Mandiri dan Budi Gunadi Sadikin, direktur utama PT Inalum menjadi wakil Erick Thohir di Kementerian BUMN. Keduanya adalah bankir professional yang tidak diragukan lagi kapasitas dan kompetensinya. Presiden menunjuk dua wakil menteri (wamen) karena lingkup BUMN yang sangat luas, di samping ambisi untuk mewujudkan cita-cita besar BUMN dalam jangka panjang.

Saat ini terdapat 142 BUMN dengan total aset Rp 8.400 triliun, sehingga harus betul-betul dikelola dan dikembangkan, agar kelak BUMN bukan hanya menjadi kampiun bisnis di Tanah Air, tapi juga berkiprah di kancah global.

Penunjukan dua wakil menteri BUMN bisa dipandang dalam perspektif berbeda. Bagi yang berpandangan negatif, jumlah dua wamen di BUMN – termasuk adanya 12 wamen di Kabinet Indonesia Maju- -mungkin dianggap sebagai kompromi politik atau bagi-bagi jabatan, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi tambahan anggaran negara atau memperumit birokrasi. Namun jika melihat tantangan BUMN ke depan, dipasangnya dua wamen memiliki makna yang strategis.

Kita tahu bahwa persaingan korporasi bakal semakin tajam dengan tantangan yang kian berat. Ekspansi perusahaan-perusahaan multinasional ke Indonesia di satu sisi memacu perusahaan nasional untuk mampu bersaing, namun juga menjadi ancaman tersendiri. Disrupsi dan kemajuan teknologi dapat menggilas perusahaan konvensional yang lamban beradaptasi.

Dalam situasi seperti itu, BUMN bukan hanya bisa bertindak sebagai benteng invasi perusahaanperusahaan asing, tapi juga mampu menjadi lokomotif perekonomian nasional, sekaligus menjadi agen pembangunan. Sebab, BUMN bukan hanya dituntut untuk berorientasi laba, namun juga dibebani tanggung jawab sosial sebagai perwujudan sila keadilan sosial.

Kita semua menyaksikan, di tangan Rini Soemarno, menteri BUMN sebelumnya, perusahaanperusahaan pelat merah menunjukkan kinerja yang cemerlang. BUMN diberi target yang tidak ringan sesuai bidang usaha, dan pada umumnya mereka mampu mencapai performa sesuai target di tengah tekanan perekonomian global yang tidak menentu. BUMN juga telah mampu mengikis stigma yang sebelumnya melekat sebagai sapi perah atau ATM bagi partai politik.

BUMN relatif mampu melepaskan diri dari belenggu tangan-tangan politik dan birokrasi. Pemilihan direksi dan komisaris relatif steril dari intervensi politik. Depolitisasi dan debirokratisasi BUMN telah terjadi karena komitmen kepemimpinan nasional yang bersungguh-sungguh memosisikan BUMN sebagai korporasi yang harus dikelola professional dan bebas dari intervensi kekuatan politik.

BUMN bakal kian menjadi tulang punggung penerimaan negara di masa depan. Modernisasi, profesionalisme, dan perbaikan tata kelola mutlak dilakukan. Restrukturisasi harus terus dilanjutkan. BUMN beserta anak usaha terus didorong untuk go public untuk memperbaiki governance, transparansi, dan akuntabilitas.

Penciptaan nilai (value creation) BUMN melalui restrukturisasi harus dilakukan. Pembentukan holding yang terbukti berjalan cukup efektif selama ini perlu diteruskan, agar dapat melipatgandakan nilai BUMN. Hal itu akan mendorong BUMN memiliki kinerja dan profitabilitas yang tinggi, dikelola secara profesional sebagai korporasi modern, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Berkaca pada keberhasilan BUMN negara tetangga, kita tentu ingin memiliki perusahaan Negara minimal sekelas Temasek di Singapura atau Khasanah Malaysia.

Kedua perusahaan tersebut sangat agresif melebarkan sayap ke luar negeri. Kita juga mendambakan semakin banyak BUMN yang masuk dalam jajaran Top 500 Fortune. Kehadiran dua wakil menteri BUMN diharapkan mampu mewujudkan harapan-harapan ideal sebuah korporasi kelas dunia seperti diurai di atas. Dengan rekam jejak yang mumpuni, kedua wamen tersebut idealnya mampu mengakselerasi tugas menteri BUMN, serta menjadikan BUMN yang ada memiliki profesionalisme dan profitabilitas tinggi, serta lebih gesit untuk ekspansi.

Penunjukan dua wamen harus mampu membawa BUMN lebih efisien, memiliki tata kelola yang bagus, serta membawa berbagai misi tambahan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Mereka harus mampu menepis opini-opini sumbang yang menyebut bahwa kehadiran wamen merupakan wujud kompromi politik dan hanya akan menambah birokrasi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN