Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ekonomi di jalur pemulihan

Ekonomi di jalur pemulihan

Ekonomi di Jalur Positif

Rabu, 21 Juli 2021 | 13:26 WIB
Investor Daily

Ekonomi Indonesia masih bergerak di jalur positif meski pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 dan kemudian diperpanjang hingga 25 Juli 2021.  

Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka pada 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap. Pemerintah menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali, serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali.

Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, pemerintah mengalo kasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 triliun, berupa bantuan tu nai, bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro. Pemerintah juga akan te rus membagikan paket obat gratis untuk orang tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket.

Dampak PPKM Darurat terhadap pe r ekonomian diperkirakan tidak lebih da lam jika dibandingkan dengan dampak PSBB tahun 2020, karena beberapa sektor esensial diperbolehkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan.

Selain itu, akselerasi program vaksinasi dan penguatan kapasitas pengujian, pelacakan dan perawatan diharapkan akan membantu untuk melandaikan kasus harian, serta menekan kasus aktif Covid-19. Pemerintah melakukan pergeseran (refocusing) anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) dan memperkuat APBN untuk me respons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian.

Anggaran PC-PEN dinaikkan dari semula Rp 699,43 triliun   menjadi Rp 744,75 triliun. Pe ningkatan anggaran itu sejalan dengan meningkatnya kebutuhan da na untuk menangani lonjakan kasus Co vid-19. Apabila pemerintah dapat melandaikan kasus harian Covid-19 nasional selama masa PPKM Darurat maka pemulihan ekonomi diperkirakan akan lebih cepat terealisasi.

Peningkatan anggaran ini utamanya diperuntukkan bagi bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Anggaran kesehatan dinaikkan menjadi Rp 214,95 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 172 triliun.

Kemudian, anggaran untuk perlindungan sosial naik menjadi Rp 187,84 triliun dari sebelumnya Rp 153,86 triliun. Penambahan anggaran ini merupakan respons pemerintah atas pelaksanaan PPKM Darurat, dengan tambahan dilakukan untuk Bansos Tunai, tambahan penyaluran Kartu Sembako, bantuan beras, perpanjangan diskon listrik, dan tambahan Kartu Prakerja.

Lalu, terdapat tambahan Rp 900 miliar dalam anggaran program prioritas, sehingga jumlahnya menjadi Rp 117,94 triliun dari semula Rp 117,04 triliun.

Selanjutnya, untuk anggaran insentif usaha masih sama yak ni Rp 62,8 triliun. Sedangkan anggaran dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta korporasi berkurang Rp 10,57 triliun, sehingga menjadi Rp 161,2 triliun dari semula Rp 171,77 triliun.

Anggaran untuk dukungan UMKM turun karena lebih pada penjaminan kredit modal kerja (KMK), bukan pemberian bantuan tunai. Sedangkan program prioritas tetap di angka Rp 117,94 triliun.

Penerapan PPKM Darurat dapat mengoreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi khususnya pada kuartal III-2021. Meski de mikian, jika dilihat dari penerapan PPKM Darurat yang telah berlangsung 18 hari, penurunan yang terjadi tidak separah jika dibandingkan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu. Implementasi PSBB setahun lalu memicu kontraksi ekonomi sangat dalam sebesar 5,32% (yoy) pada kuartal II-2020.

Kemudian, pada kuartal III-2020 minus 3,49% (yoy), dan kuartal berikutnya -2,19% (yoy). Pada kuartal I-2021, ekonomi Indonesia tumbuh -0,74% (yoy).

Meski konsumsi masyarakat menu run, kegiatan ekspor komoditas masih bisa mendorong ekonomi Indonesia di tengah eskalasi kasus Covid-19 dan PPKM Darurat. Permintaan komoditas menunjukkan kenaikan, terutama minyak sawit, tambang mineral, dan batu bara, seiring pemulihan ekonomi di sejumlah Negara tujuan ekspor. Hal itu terlihat dari surplus neraca perdagangan selama 14 bulan berturut- turut. Pada Juni 2021,

Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagang an sebesar US$ 11,86 miliar. Kalangan ekonom ada yang memperkirakan pada kuartal III-2021 ekonomi Indonesia akan tumbuh di bawah 4% karena imbas PPKM Darurat.

Proyeksi itu lebih rendah dari proyeksi 4,5% sebelum penerapan PPKM Darurat. Pertumbuhan tersebut didorong oleh belanja kebutuhan primer dan sekunder yang masih relative baik, terutama melalui e-commerce. Pembatasan seperti yang kini dilakukan tidak terlalu berpengaruh pada kegiatan ekonomi via daring (online).

Sedangkan menurut hitungan Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2021 diperkirakan berada di sekitar 3,1% hingga 3,3% dan untuk keseluruhan tahun diperkirakan hanya mencapai 3,7% sampai 4,5%. Sementara Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 hanya mencapai 3,8%.

Padahal, semula BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada rentang 4,1-5,1% dengan titik tengah 4,6%. Revisi tersebut berdasarkan pada assessment awal BI sebagai efek pemberlakuan PPKM Darurat periode 3-20 Juli 2021. Perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli mendatang mesti disertai dengan kebijakan penanganan pandemi yang berdampak positif.

Untuk bisa meredam pergerakan penduduk sekaligus menjaga daya beli masyarakat, pemerintah perlu memastikan akselerasi penyaluran bantuan tunai kepadapenduduk yang pen dapatannya ter dampak pembatas an mobilitas. Masyarakat yang masih melakukan mobilitas karena memang tidak punya pilihan. Konsumsi masyarakat secara simultan ini akan menggerakkan sisi produksi. Selain itu, kebijakan pemerintah juga diharapkan dapat tetap mengakomodasi kegiatan bisnis meski terbatas.

Pemerintah perlu mengakselerasi penyerapan dari insentif usaha pada kuartal ketiga ini agar pelaku usaha tidak terdampak lebih jauh serta untuk menghindari PHK besar-besaran.

Program percepatan ini dapat menjadi alternatif dalam mendukung pelaku usaha selama PPKM Darurat.Pemerintah juga perlu memberi stimulus lain sebagai pengganti hilangnya pendapatan dunia usaha dari pembatasan operasional bisnis mereka. Meski pen dapatannya berkurang, dunia usaha ma sih menanggung kewajiban yang harus dipenuhi seperti beban utang, pembayaran gaji karyawan serta kewajiban lainnya.

Pemerintah mesti bisa menjembatani antara pendapatan yang hilang dan kewajiban dunia usaha. Sedangkan untuk menjaga tren ekonomi di jalur positif, pemerintah perlu mem perluas cakupan sektor esensial yang boleh beroperasi dengan kapasitas pekerja mak simal 50% dan penerapan prokes ketat saat PPKM Darurat. Industri yang bisa ber operasi dengan kapasitas tersebut diharapkan tidak hanya terbatas pada industri berorientasi ekspor, tetapi juga menyasar industri untuk konsumsi domestik.

Dari sisi kesehatan, implementasi PPKM Darurat perlu disertai dengan percepatan vaksinasi penduduk. Program vaksinasi harus bisa menjangkau lebih banyakpenduduk dalam periode yang ditetapkan. Kalau vaksinasi tidak cepat dan masif, dan efikasi rendah, maka PPKM Darurat tidak akan efektif membendung penularan.

Sedangkan dari sisi masyarakat, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN