Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: Uthan A Rachim

Bank Indonesia. Foto: Uthan A Rachim

Ekonomi Sarung

Sabtu, 4 Mei 2019 | 11:20 WIB

Anekdot bahwa kondisi perekonomian Indonesia seperti sarung mungkin ada benarnya. Sarung, dalam kondisi sempurna sekalipun, hanya mampu meng-cover sebagian anggota badan. Bila tepi sarung bagian atas ditarik untuk menutupi dada dan kepala, bagian bawah tubuh akan terekspos. Sebaliknya, jika tepi sarung bagian bawah diturunkan untuk menutupi ujung kaki, bagian atas tubuh bakal terbuka.

‘Ekonomi sarung’ sudah puluhan tahun menyelimuti Indonesia, bahkan sejak Republik ini berdiri. Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan otoritas lainnya kini berjuang keras untuk menanggalkan ‘sarung’ tersebut dan menggantinya dengan ‘tirai’ yang lebih panjang, tebal, dan lebar.

‘Ekonomi sarung’ adalah dilema. Buah simalakama itu selalu muncul seiring mencuatnya isu kenaikan fed funds rate (FFR), resesi ekonomi AS, perang dagang AS dengan Tiongkok, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), perlambatan ekonomi Tiongkok, lonjakan harga minyak, krisis Uni Eropa, dan isu-isu global lainnya.

Gejolak eksternal kerap mengharu biru nilai tukar rupiah. Untuk memperkuat dan menyetabilkan mata uang Garuda, BI terpaksa mengerek naik suku bunga acuan. Tujuannya tiada lain untuk menarik aliran masuk modal asing (capital inflow) atau membendung aliran keluar modal asing (capital outflow).

Suku bunga di dalam negeri harus kompetitif agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam memperebutkan capital inflow. Dana-dana hedge fund hanya akan mampir ke negaranegara yang menjanjikan keuntungan besar, salah satunya lewat suku bunga. Semakin deras dana asing masuk, semakin besar pula peluang rupiah untuk menguat karena pasokan dolarnya meningkat.

BI juga kerap menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi. Laju inflasi yang terlampau kencang bisa menggerus daya beli. Bila daya beli masyarakat terkikis, sektor riil terkena imbasnya. PHK massal bisa terjadi, angka pengangguran meningkat, ekonomi melambat. Inflasi tinggi bahkan bisa memudarkan daya tarik ekonomi Indonesia di mata investor asing.

Tapi rezim bunga tinggi ada mudaratnya. Suku bunga tinggi bisa mencekik sektor riil karena mereka sulit mendapatkan kredit modal kerja dan kredit investasi yang murah dari perbankan. Dampaknya, perusahaanperusahaan akan melakukan efisiensi. Pengurangan jam kerja dan PHK massal terjadi. Angka pengangguran meningkat, ekonomi melambat.

Rezim suku bunga tinggi juga bisa membuat masyarakat di Tanah Air nelangsa. Rakyat bisa megap-megap bila kredit konsumsi berbunga selangit. Daya beli bakal tertekan, konsumsi rumah tangga menurun, pertumbuhan ekonomi nasional terpangkas, angka kemiskinan melonjak.

Dilema itulah yang selama ini memaksa BI menetapkan pilihan-pilihan sulit, apakah harus menjaga stabilitas moneter dengan mematok suku bunga yang ‘tidak rendah’, atau mengejar pertumbuhan ekonomi dengan memasang suku bunga yang tidak terlampau tinggi.

Sebagai konsekuensinya, BI acapkali dianggap ‘salah’ merespons gejolak eksternal melalui instrumen suku bunga. Ketika untuk ke-6 kalinya BI menetapkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-DRRR) di level 6% dalam rapat dewan gubernur (RDG), 25 April lalu, sejumlah kalangan mengkritik BI bahwa bank sentral seharusnya menurunkan suku bunga acuan.

Anggapan bahwa sekarang adalah pemilihan waktu (timing) yang tepat untuk menurunkan BI 7-DRRR bisa dipahami. Gejolak eksternal yang bersumber pada isu kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS, The Fed, sudah reda. The Fed hampir pasti tidak akan menaikkan FFR tahun ini.

Perang dagang antara AS dan Tiongkok juga sudah mendekati kesepakatan final. Begitu pula perlambatan ekonomi Tiongkok, sejauh ini masih masuk kategori ‘pendaratan yang mulus’ (soft landing). Isu lainnya, seperti Brexit, kenaikan harga minyak, dan krisis di Uni Eropa tak akan menimbulkan guncangan terhadap perekonomian dunia.

Tentu saja kita berharap anggapan bahwa BI menempuh langkah blunder, tidaklah benar. Semoga keputusan bank sentral mempertahankan BI 7-DRRR di level 6% merupakan bagian dari upaya pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve BI dalam merespons berbagai risiko ke depan.

Dalam kalkulasi BI, ke depan ada sejumlah risiko yang harus diantisipasi. Salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan pendanaan ekternal korporasi-korporasi di Indonesia untuk ekspansi. Kebutuhan dana tersebut utamanya

bakal dipenuhi dari luar negeri (danadana asing), yang komposisinya sudah sekitar 39%.

Selain karena sumber pendanaan di dalam negeri relatif terbatas, korporasi akan mencari sumber pendanaan yang lebih murah di luar negeri. Itu dimungkinkan sejalan dengan rendahnya suku bunga global karena The Fed akan menahan FFR di level 2,25-2,50%. Upaya ini bakal meningkatkan rasio utang korporasi terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di sisi lain, berdasarkan analisis BI, perbankan di dalam negeri terus mengurangi pendanaan ritel (retail funding) sebagai sumber dana utama untuk membiayai ekspansi kredit. Fenomena ini terjadi bersamaan dengan melambatnya pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan Guna mengurangi ketergantungan kepada sumber dana ritel yang mahal, perbankan meningkatkan sumber pendanaan besar di luar DPK (wholesale funding) sebagai alternatif sumber pembiayaan kredit. Risiko akan meningkat manakala wholesale funding berasal dari luar negeri.

Risiko lain yang diwasapadai BI adalah peran investasi portofolio yang signifikan untuk menutup kesenjangan (gap) antara tabungan dan investasi yang negatif. Kondisi itu bakal meningkatkan potensi kerentanan di pasar keuangan domestic dan mengganggu stabilitas pendanaan, terutama jika terjadi pembalikan modal asing secara masif dan tiba-tiba (sudden reversal).

BI berjanji, bersama pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mengawal stabilitas ekonomi di dalam negeri secara konsisten, baik melalui sinergi kebijakan di bidang moneter, fiskal, makroprudensial, maupun di sektor keuangan.

Kita sepakat bahwa sinergi para otoritas merupakan kunci keberhasilan meminimalisasi berbagai risiko. Karena itu, alangkah indahnya jika pemerintah (Kementerian Keuangan), OJK, dan LPS juga membeberkan langkah-langkah antisipasi yang mereka siapkan ke depan. Sudah lama kita mendengar pentingnya pemerintah melakukan reformasi structural guna memperkuat industri manufaktur nasional.

Keberhasilan reformasi struktural di sektor riil dapat mengimbangi kekurangan fundamental ekonomi domestik di sektor finansial. Industri manufaktur kita rentan karena masih mengimpor sebagian besar bahan baku, bahan penolong, dan barang modal. Juga karena sebagian besar masih mengekspor sumber daya alam dan produk setengah jadi, bukan produk jadi bernilai tambah tinggi.

Kita ingin tahu, sudah sejauh mana reformasi struktural dilaksanakan. Dengan mengetahui progres reformasi struktural, kita bisa memastikan perekonomian domestik masih berselimutkan ‘sarung’, atau sudah berganti ‘tirai’ yang lebih panjang. Bahkan kita bisa tahu andai ‘sarung’ itu masih dikenakan dalam kondisi kusut masai dan compang-camping. (*)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN