Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BPS

BPS

Fokus Neraca Perdagangan

Senin, 18 November 2019 | 12:04 WIB
Investor Daily

Di tengah sentimen perlemahan ekonomi dunia yang masih menimbulkan pesimisme global, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data yang sedikit melegakan. Neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2019 mencetak surplus sebesar US$ 161 juta. Sektor nonmigas menorehkan surplus sebesar US$ 990,5 juta, sementara sektor migas defisit US$ 829,2 juta.

Surplus neraca dagang tersebut di luar ekspektasi, meski secara kumulatif Januari-Oktober masih membukukan defisit US$ 1,79 miliar. Selama 10 bulan pertama ini, empat bulan neraca dagang menderita defisit dan enam bulan menunjukkan surplus.

Ada beberapa catatan menarik dari data neraca perdagangan selama Januari-Oktober tahun ini. Pertama, impor barang modal, bahan baku dan penolong, serta barang konsumsi seluruhnya menurun dibanding periode sama tahun lalu. Kedua, defisit dengan Tiongkok terus membesar. Jika tahun 2017, defisit kita dengan Negeri Tirai Bambu itu masih sebesar US$ 12,7 miliar, tahun lalu melonjak menjadi US$ 18,4 miliar, dan dalam 10 bulan ini tekor kita mencapai US$ 15,2 miliar.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto
Kepala BPS Kecuk Suhariyanto

Kita berharap tren surplus perdagangan Oktober ini bisa dipertahankan, bahkan bisa digenjot lagi pada bulan-bulan ke depan. Surplus ini diharapkan pula merupakan hasil dari sinergi berbagai kebijakan pemerintah dan otoritas terkait, yang sudah berada di jalur yang benar. Resesi ekonomi yang dihadapi sejumlah negara maju memang menjadi ancaman menakutkan bagi banyak negara, terutama yang ekonominya didominasi ekspor. Indonesia termasuk yang terkena pukulan.

Kondisi itu membuat harga komoditas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia melemah, permintaan barang industri dari Indonesia berkurang, sekaligus memicu kontraksi pada realisasi investasi asing langsung (FDI) atau penanaman modal asing (PMA).

Dalam konteks itu, berbagai langkah, kebijakan, dan terobosan mesti dilakukan secara serius. Dalam jangka pendek, implementasi percampuran minyak sawit sebesar 30% ke dalam bahan bakar minyak (program B30) yang dimulai Januari 2020 harus dikontrol ketat agar berjalan mulus. Langkah ini penting untuk meredam impor minyak mentah dan BBM. Pemerintah menargetkan mandatori B30 ini dapat menghemat devisa minimal sebesar US$ 4,8 miliar sepanjang 2020.

Sampel minyak sawit untuk B20, B30, hingga B100. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana
Sampel minyak sawit untuk B20, B30, hingga B100. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Pembangunan kilang minyak oleh Pertamina juga harus dipercepat guna mengurangi impor BBM. Selain itu, revitalisasi Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) jangan sampai tertunda, karena sangat penting untuk mensubstitusi produk impor petrokimia, termasuk produk Liquified Petroleum Gas (LPG). Itulah strategi untuk menekan impor migas.

Sedangkan untuk mendongkrak ekspor sekaligus menekan impor nonmigas, strategi jangka pendek yang mesti ditempuh adalah agresif dalam mendiversifikasi pasar ekspor. Perluasan pasar ekspor hendaknya menjadi penilaian utama bagi kinerja para duta besar Indonesia di luar negeri. Seiring dengan itu, perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) dengan sejumlah negara dan kawasan harus dipercepat. Indonesia tertinggal dengan negara-negara kompetitor, antara lain Vietnam, yang sudah sudah banyak meratifikasi FTA.

Kita juga mesti jeli memanfaatkan peluang dari isu perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Indonesia harus mampu mengisi pasar yang menjadi hambatan di kedua negara itu. Dan lebih baik lagi jika kita dapat menarik relokasi industry dari Tiongkok.

Sedangkan untuk jangka menengah- panjang, kita wajib membenahi struktur industri nasional, baik di hulu, antara atau intermediate, hingga hilir. Reformasi structural dan reindustrialisasi ini hanya bisa ditempuh lewat investasi besarbesaran. Itulah sebabnya, kita harus mengundang investor asing dan memberdayakan investor domestik.

Dalam konteks itu, rencana pemerintah untuk menerbitkan Undang- Undang omnibus harus secepatnya dilakukan. Undang-Undang yang akan mengoreksi sekitar 70-an Undang-Undang yang terkait dengan kegiatan usaha atau investasi ini diyakini dapat menjadi senjata ampuh untuk menggaet investor. Hal itu sekaligus mengatasi berbagai hambatan investasi selama ini, seperti berbelitnya proses perizinan, sulitnya pembebasan tanah, inkonsistensi kebijakan, ketidakpastian hukum, infrastruktur yang tidak memadai, lemahnya peraturan ketenagakerjaan, hingga biaya logistik yang mahal.

DPR diharapkan mendukung penuh UU omnibus, jangan justru menghambat karena membela kelompok yang kepentingannya terusik. Namun, UU omnibus akan berjalan dan efektif jika disertai dengan reformasi birokrasi sebagai pelaksana di lapangan.

Seluruh unsur di pemerintah, otoritas terkait, dan swasta harus saling bersinergi memikirkan terobosan untuk mengatasi persoalan krusial ekonomi negeri ini, yakni restrukturisasi industri, mendorong investasi, mengatasi defisit neraca perdagangan, serta defisit transaksi berjalan. Lupakan ego sektoral dan sikap saling curiga.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN