Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Imbauan protokol kesehatan. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Imbauan protokol kesehatan. Foto: SP/Joanito De Saojoao

'Game Changer' Pemulihan Ekonomi

Rabu, 24 Februari 2021 | 07:00 WIB
Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Pemerintah kembali menaikkan anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun ini menjadi Rp 699,43 triliun dari sebelumnya Rp 688,33 triliun. Itu merupakan kali keenam pagu anggaran PC-PEN 2021 dinaikkan. Dibanding realisasi tahun lalu, anggaran PC-PEN 2021 naik 21%, sedangkan dibanding pagu awal (Rp 356,5 triliun) melonjak 96%.

Bukan tanpa alasan anggaran PC-PEN dinaikkan begitu signifikan. Pemerintah ingin anggaran PC-PEN efektif mengatasi pandemi, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi. Komitmen pemerintah untuk secepatnya mengatasi pandemi tercermin pada anggaran program kesehatan 2021 yang melesat 178% menjadi Rp 176,3 triliun dibanding realisasi tahun lalu Rp 63,5 triliun, yang sebagian di antaranya untuk membiayai vaksinasi.

Tekad pemerintah untuk segera memulihkan perekonomian nasional ditunjukkan oleh anggaran yang dialokasikan bagi program dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pembiayaan korporasi. Anggaran untuk program tersebut naik 8% tahun ini dibandingkan realisasi tahun silam, yaitu dari Rp 173,17 triliun menjadi Rp 186,81 triliun.

Demi mengakselerasi pemulihan ekonomi, pemerintah juga menaikkan anggaran program prioritas hingga 88% menjadi Rp 125,1 triliun dibanding realisasi tahun lalu Rp 66,59 triliun. Program prioritas mencakup padat karya kementerian/lembaga (K/L), ketahanan pangan, kawasan industri, pinjaman daerah, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sektor pariwisata, serta pos prioritas lainnya.

Di sisi lain, pemerintah menurunkan anggaran untuk perlindungan sosial dari Rp 220,39 triliun menjadi Rp 157,4 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bansos Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan jaring pengaman sosial dengan fokus 40% masyarakat terbawah.

Kita sepakat bahwa dari segi pemilahan program dan alokasi dana, struktur anggaran program PC-PEN 2021 lebih ideal, terutama karena porsi bidang kesehatan diperbesar, khususnya untuk anggaran vaksinasi. Namun, kita juga perlu mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh terlalu percaya diri (pede). Anggaran bukanlah segala-galanya. Kuncinya justru pada sejauh mana anggaran itu bisa direalisasikan. Tahun lalu, anggaran PC-PEN hanya terealisasi Rp 579,8 triliun atau 83,4% dari pagu Rp 695,2 triliun.

Pemerintah dituntut lebih manageable dalam mengelola anggaran PC-PEN 2021. Jangan sampai anggaran yang terus direvisi, terus berubah, dan terus membesar, tetap saja sulit direalisasikan. Apalagi pemerintah menyatakan bahwa anggaran PC-PEN 2021 yang sudah mendekati angka Rp 700 triliun bisa bertambah lagi jika kasus Covid masih meningkat dan ekonomi tak juga pulih.

Terus meningkatnya anggaran program PC-PEN bisa bermakna ganda. Di satu sisi, keputusan untuk terus-menerus menaikkan anggaran PEN menunjukkan bahwa pemerintah punya komitmen yang sangat kuat dalam mengatasi pandemi dan memulihkan perekonomian. Agresivitas pemerintah menaikkan anggaran PC-PEN adalah bukti keseriusan pemerintah.

Namun, di sisi lain, keputusan merevisi berkali-kali anggaran PC-PEN dapat diartikan bahwa pemerintah kurang matang dalam merancang anggaran. Lebih dari itu, merevisi anggaran PC-PEN secara terus-menerus bisa dimaknai sebagai bentuk kegamangan dan ketidakyakinan pemerintah terhadap program-program penanganan Covid dan pemulihan ekonomi yang dijalankannya.

Terlebih, pemerintah dan Bank Indonesa (BI) baru-baru ini merevisi turun target pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 dari 4,5-5,5% menjadi 4,5-5,3%. Sedangkan BI memangkas proyeksinya menjadi 4,3-5,3% dari sebelumnya 4,8-5,8%.

Kita tentu tidak menghendaki makna kedua. Namun, pengalaman selama hampir setahun didera Covid memberi pelajaran berharga bagi bangsa ini bahwa penanganan ekonomi dan kesehatan sulit dijalankan secara simultan. Ekonomi susah tumbuh saat penularan Covid tak bisa dicegah. Sebaliknya, penyebaran Covid sulit diredam tatkala kegiatan ekonomi menjadi prioritas.

Dalam program PC-PEN tahun lalu, agar jumlah penduduk miskin tak melonjak dan ekonomi tetap tumbuh, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan yang serba tanggung, dari mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga PPKM Mikro.

Kebijakan itu mendatangkan konsekuensi lain. Dengan rasio jumlah kasus positif (positivity rate) kumulatif 18,5% per Senin (22/2) atau hampir empat  kali lipat  dari ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5%, Indonesia adalah  negara dengan positivity rate kumulatif Covid tertinggi di dunia setelah Kolombia.

Kebijakan pembatasan yang diterapkan pemerintah juga sulit mendongkrak perekonomian. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi nasional minus 2,07%. Covid-19 telah menyebabkan penduduk miskin di Tanah Air per September 2020 bertambah 1,13 juta orang dibanding Maret 2020 atau 2,76 juta orang dibanding September 2019 menjadi 27,55 juta orang.

Tujuan pemerintah mencegah naik angka kemiskinan sambil menekan angka Covid sungguh mulia. Namun, pemerintah menafikan faktor X yang sebetulnya sudah bisa dikalkulasi sejak awal, yaitu rendahnya disiplin masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dan longgarnya penegakan hukum oleh aparat. Akibatnya, tujuan mulia itu tidak tercapai.

Kita sependapat bahwa vaksinasi akan turut menentukan proses pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Maka pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus bahu-membahu dan habis-habisan menyukseskan program vaksinasi. Namun, narasi bahwa vaksin adalah penentu (game changer) pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi sebaiknya mulai dihentikan.

Bangsa Indonesia tidak bisa sepenuhnya menggantungkan pemulihan ekonomi kepada program vaksinasi. Vaksinasi membutuhkan proses yang panjang. Mungkin baru pada kuartal II atau III-2021 vaksinasi rampung untuk menciptakan kekebalan komunal (herd immunity). Lagi pula, virus corona adalah virus yang sama sekali baru. Itu sebabnya, hingga kini belum ada pihak yang berani menjamin Covid-19 bisa dilumpuhkan 100% oleh vaksin.

Narasi bahwa vaksinasi adalah game changer pemulihan ekonomi bisa membuat kita abai menjalankan protokol kesehatan dan alpa mencermati faktor-faktor lain yang dapat mengganggu program pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi dan penanganan Covid tahun ini bukan ditentukan oleh program vaksinasi, tetapi oleh keberhasilan pemerintah menjalankan program PC-PEN secara efektif, efisien, dan manageable.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN