Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Logo baru Kementerian BUMN. Sumber: BSTV

Logo baru Kementerian BUMN. Sumber: BSTV

GCG di BUMN

Selasa, 7 Juli 2020 | 22:32 WIB
Investor Daily

Tata kelola yang baik (good governance) masih sulit dipraktikkan di negeri ini. Buktinya, peringkat good corporate governance (GCG) Indonesia selalu di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Faktanya, indeks persepsi korupsi (corruption perception index/ CPI) Indonesia masih berkutat di peringkat 80-90 dari 180 negara. 

Sering tak disadari, penerapan good governance, baik di sektor pe merintahan, badan usaha milik negara (BUMN), maupun swasta, ada lah senjata yang ampuh bukan saja untuk melawan korupsi. Good governance juga mujarab menangkal krisis dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Sejarah membuktikan ekonomi Amerika Serikat (AS) nyaris kolaps akibat market crash pada 1929 yang menjadi cikal bakal Great Depression. Ekonomi AS baru pulih setelah corporate governance-nya direstrukturisasi. Bukankah krisis finansial global 2008-2009 juga dipicu kredit properti berantai (subprime mortgage) yang tidak bankable?

Bahkan, sektor finansial  Negeri Paman Sam pada 2001- 2002 terguncang gara-gara skandal keuangan sejumlah korporasi raksasa, seperti Enr on Corp, Worldcom, dan Xerox. Perusahaan- perusahaan itu runtuh karena menabrak prin sip-prinsip G C G yang bersendikan transparency (keterbukaan), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), serta fairness (kesetaraan dan kewajaran).

Jangan lupa pula, pelanggaran GCG di kalangan korporasi punya andil besar dalam krisis moneter (krismon) 1997-1998 yang mengharu biru perekonomian Indonesia. Krismon yang kemudian memicu krisis multidimensi tak bakal terjadi jika sektor swasta, terutama perbankan, menerapkan prinsip-prinsip GCG. Karena itu, kita bersyukur GCG yang sebelumnya terdengar 'sayup- sayup lembut', kini bergaung kembali.

Kita lebih bersyukur lagi karena yang gencar menggaungkan GCG adalah perusahaan-perusahaan milik negara. GCG merupakan ba gian dari program transformasi yang digulirkan Kementerian BUMN sejak Oktober tahun silam. GCG yang dijalankan BUMN jelas memiliki dampak berbeda dengan perusahaan swasta. BUMN mengemban tugas sebagai agen pembangunan (agent of development), sehingga barang dan jasa yang dihasilkannya harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menguragi kemiskinan. BUMN bahkan harus menjadi stimulan bagi sektor swasta.

Penerapan GCG di perusaha anperusaaan pelat merah sungguh relevan manakala dikaitkan dengan skandal yang sedang membelit salah satu BUMN, PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kasus salah kelola investasi yang kemudian berkembang menjadi dugaan kasus korupsi dan pencucian uang (money laundering) itu, suka atau tidak suka, telah mencoreng nama BUMN saat ini, kendati kasus tersebut mencuat sejak 2004.

Megakasus Jiwasraya yang ditengarai merugikan negara hingga Rp 16,81 triliun harus dituntaskan hingga ke akarakar nya. Tak boleh ada kata mundur. Siapa pun yang terlibat harus mendapat hukuman yang setimpal. Tak pedul i berapa ba nyak perusahaan yang terlibat, berapa banyak petinggi otoritas yang ter seret. Hukum harus menjadi panglima di negeri ini.

Kita mengapresiasi langk a h - l a n g k a h K e m e n t e r i a n BUMN dalam menangani kasus Jiwasraya. Dengan tetap menyerahkan proses hukum kepada Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN terus berupaya agar terjadi pemulihan aset (asset recovery) yang optimal. Hanya dengan cara itu, keuangan negara tidak ter lalu terbebani, hak-hak nasabah dapat dipenuhi.

Penanganan skandal Jiwasraya harus menjadi momentum bagi Ke menterian BUMN untuk menegakkan GCG di perusahaan-perusahaan milik negara, sebelum membuat lompatan jauh ke depan. Transformasi –dan lompatan-lompatan hebat lainnya-- yang dilakukan Kementerian BUMN takkan ada artinya jika skandal-skandal serupa Jiwasraya terus bermunculan.

Ingat, GCG adalah senjata yang am puh untuk melawan korupsi, me nangkal krisis, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Maka GCG tak boleh hanya hebat saat di diskusikan dan terdengar garang saat dipidatokan. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN