Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengunjung melihat produk UKM yang dipamerkan disalah satu pusat belanja di Serpong, Tangerang Selatan. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pengunjung melihat produk UKM yang dipamerkan disalah satu pusat belanja di Serpong, Tangerang Selatan. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Hapus Kredit Macet UMKM

Jumat, 4 Juni 2021 | 19:04 WIB
Investor Daily

Pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lambat, jauh di bawah target. Selain karena lemahnya disiplin pelaksanaan protokol Kesehatan dan kurangnya vaksinasi; usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga banyak yang belum bisa bangkit. Mereka terlilit kredit macet.

Padahal, UMKM berperan sangat strategis terhadap perekonomian nasional maupun penyerapan tenaga kerja. UMKM ini merupakan mayoritas, mencapai 64,1 juta atau sekitar 99% dari total pelaku usaha di Tanah Air.

Jumlah pelaku usaha mikro yang terbanyak, sedangkan usaha kecil hanya sekitar 757 ribu dan 59 ribu usaha menengah. Apalagi jumlah korporasi, sangat sedikit 5,5 ribu.

UMKM ini menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara usaha besar hanya kurang lebih 3%. Namun, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hany sekitar 62%, atau senilai Rp 8.000 triliun. Hal ini menunjukkan UMKM kita masih tertinggal.

Tak heran, UMKM sangat rentan terhadap ketidakpastian ekonomi, di tengah panjangnya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan sosial maupun usaha. Mereka juga tidak banyak punya simpanan untuk bertahan lebih lama, apalagi harus menyediakan modal untuk kembali membuka usaha dan beradaptasi di tengah disrupsi ganda teknologi dan pandemi virus baru yang cepat bermutasi.

Artinya, bila kini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memperjuangkan penghapusan kredit macet bagi UMKM, hal itu harus didukung semua pihak.

Kemungkinan penghapusan utang pelaku UMKM ini masih akan dibahas dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kita tentu berharap kebijakan ini segera gol, sebagai langkah awal penyelamatan agar UMKM bisa kembali bangkit, selain menegakkan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19 dipercepat.

UMKM inilah yang akan menjadi motor untuk memulihkan kinerja perekonomian nasional, dengan kembali mempekerjakan banyak orang. Permintaan barang dan jasa pun akan naik, sehingga utilitas industri pulih dan perusahaan membaik.Namun demikian, penghapusan kredit macet ini barulah langkah awal.

Oleh karena itu, kita mengapresiasi rencana pemerintah membantu UMKM mendapatkan modal untuk membangun kembali usahanya. Bila kini porsi kredit perbankan ke UMKM RI baru 19,8%, lebih rendah dari tetangga Singapura yang mencapai 39% atau Malaysia dan Thailand yang bahkan 50%, pemerintah kita menargetkan nantinya menjadi 30% pada 2024. Salah satunya dengan rencana menaikkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) hingga Rp 20 miliar.

Langkah lain yang juga sangat mendesak adalah pemerintah membantu menghidupkan pula pasar bagi UMKM, plus mempercepat masuk ke digital. Saat ini, baru 12 juta UMKM yang terhubung ke sektor digital, dan pemerintah menargetkan nantinya bertambah menjadi 30 juta.

Artinya, sektor-sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan UMKM juga harus menjadi prioritas pemerintah untuk dibantu, agar cepat bangkit. Ini misalnya sektor ritel, yang menjadi tempat UMKM menjual produk. Meski ada jaringan ritel yang tutup, namun di sisi lain, masih ada yang tetap ramai atau bahkan ekspansi.

Demikian pula sektor pertanian, yang menjadi gantungan hidup puluhan juta petani dan sekaligus mengamankan  ketahanan pangan. Sektor pertanian ini  juga menjadi kontributor utama ekspor kita, selain sumber pasokan bahan baku aneka industri di dalam negeri.

Sektor-sektor lain yang memiliki multiplier effect besar terhadap UMKM juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk dibantu pemulihannya. Ini misalnya sektor properti, yang terkait dengan sekitar 170 industri lain dan mayoritas belanjanya di dalam negeri. Selain itu, sektor otomotif dan pariwisata dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sektor-sektor yang merupakan lokomotif perekonomian itu perlu dijadikan sektor prioritas. Semua sektor strategis ini harus mendapat stimulus yang signifikan dan efektif, baik dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) maupun stimulus nonfiskal yang dibutuhkan.

Jangan pula lupa, semua belanja barang dan jasa pemerintah, BUMN, maupun BUMD setidaknya 50% dari UMKM dan 80% dari produk dalam negeri.

Adanya kepastian pembelian dengan anggaran besar ini juga otomatis akan menarik masuk investor ke dalam negeri, baik untuk membangun pabrik ataupun mengembangkan perusahaan teknologi bernilai tambah tinggi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN