Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta.  Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Insentif Pajak bagi Perusahaan

Jumat, 6 September 2019 | 12:01 WIB

Ada kabar gembira bagi para pengusaha di Tanah Air. Perusahaan akan menikmati potongan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Pemerintah sedang menyiapkan tiga Rancangan Undang- Undang bidang perpajakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong penguatan perekonomian.

Tiga RUU tersebut yakni revisi dari UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Salah satu subtansi dari pengajuan tiga RUU tersebut di antaranya untuk menurunkan tarif PPh Badan secara bertahap dari tarif saat ini 25% menjadi 22% di tahun pajak 2021 dan 2022. Kemudian diturunkan lagi menjadi 20% mulai tahun pajak 2023.

Selain rencana pemangkasan pajak badan, pemerintah juga akan mengatur ulang sanksi administrasi. Sanksi tersebut yakni sanki bunga atas kekurangan bayar karena pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa, sanksi bunga atas kekurangan bayar karena surat ketetapam pajak (SKP), sanksi denda bagi pendapatan kena pajak (PKP) yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu, serta sanksi denda bagi pengusaha yang tidak lapor usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Sedangkan khusus untuk perusahaan go public, penurunan tarif pajak di bawah tarif PPh dari 20% menjadi 17%. Namun, untuk menikmati diskon tarif PPh hingga menjadi 17%, syaratnya 40% sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Sementara perusahaan go public yang 80% sahamnya dimiliki oleh perusahaan dan 20% sahamnya dimiliki oleh publik, maka diskon tarif lebih rendah tidak akan didapatkan oleh perusahaan itu.

Selain penurunan tarif PPh badan, pemerintah juga akan melakukan penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri (DN) dan luar negeri (LN). Untuk dividen dari DN, saat ini dividen dari DN diterima oleh WP badan DN dengan kepemilikan lebih besar atau sama dengan 25% tidak dikenai PPh dan kepemilikan lebih kecil dari 25% dikenai PPh tarif normal.

Begitu juga WP orang pribadi DN dikenai PPh final 10%. Dalam draf RUU, dividen yang diterima WP badan DN dengan kepemilikan 25% tidak dikenai PPh, WP dengan kepemilikan lebih kecil dari 25% dikenai PPh tarif normal keecuali diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu. Sedangkan untuk WP orang pribadi DN akan dikenai PPh final 10% kecuali apabila diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu.

Selain itu, juga diatur mengenai pengenaan pajak penghasilan. Saat ini WNI diperlakukan subyek pajak dalam negeri (SPDN) karena kewarganegaraan dan WNA yang selama lebih dari 183 hari. Dalam RUU, penentuan WNI atau WNA sebagai subyek pajak dalam negeri berdasarkan time test keberadaan di Indonesia (atau lebih dari 183 hari SPDN dan kurang dari atau sama dengan 183 hari SPLN). Pemerintah sudah memperhitungkan pengurangan penerimaan negara dari rencana penurunan PPh badan ini. Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan, jika PPh badan diturunkan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2021 maka akan terjadi potential loss sebesar Rp 52,8 triliun.

Sedangkan kalau diturunkan dari 25% menjadi 20% bakal terjadi potential loss sebesar Rp 87 triliun. Meski demikian, potensi kehilangan penerimaan dari sektor pajak itu diyakini masih aman untuk anggaran karena kebijakan itu akan mendorong lebih lanjut pertumbuhan ekonomi nasional.

Rencana pemangkasan PPh badan ini akan menjadi insentif bagi perusahaan. Dengan kewajiban pajak yang berkurang otomatis perusahaan dapat memiliki dana tambahan dari pengurangan pajaknya. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk peningkatan produksi atau ekspansi usaha sehingga berdampak mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, dengan berkurangnya beban pajak maka perusahaan memiliki dana tambahan untuk meningkatkan daya saing, misalnya memberikan pelatihan kepada karyawan.

Insentif pajak yang akan diberikan pemerintah tersebut juga akan mendorong semangat perusahaan- perusahaan melakukan pencatatan sahamnya atau initial public offering (IPO) di bursa efek. Pemangkasan pajak ini merupakan suatu terobosan yang akan meningkatkan animo perusahaan untuk menggalang dana di bursa efek dan pada akhirnya mendorong perkembangan pasar modal Indonesia.

Semakin banyak perusahaan go public maka semakin bagus bagi kredibilitas ekonomi. Sejauh ini memang perusahaan publik memiliki tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang cukup baik. Jika pun ada keterlambatan hanya disebabkan masalah administrasi. Karena itu, insentif pajak tersebut juga menjadi kompensasi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menyampaikan keterbukaan publik.

Selain lebih transparan dalam penyajian laporan keuangan, perusahaan yang sudah go public dituntut untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/ GCG). Para pemegang saham atau investor akan mencermati perilaku perusahaan yang tercatat di bursa.  

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN