Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salinan omnibus law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salinan omnibus law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Insentif Sektor Prioritas

Selasa, 23 Februari 2021 | 08:12 WIB
Investor Daily

Peraturan pelaksanaan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja sudah rampung semua, dan sebagian juga bisa langsung operasional. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang memberikan insentif khusus pada bidang usaha prioritas.

Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini merupakan bagian dari total 53 peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) yang akan mengaktifkan game changer UU Ciptaker, yang disahkan November tahun lalu. Rinciannya, ada 49 PP dan 4 perpres untuk mengimplementasikan omnibus law pertama itu.

Berdasarkan Perpres No 10 Tahun 2021 tersebut, kini kegiatan penanaman modal terbuka bagi semua bidang usaha, kecuali untuk bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, bidang usaha kegiatan penanaman modal terdiri atas bidang usaha yang terbuka, bidang usaha yang tertutup, dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Dalam perpres baru, bidang usaha terbuka terdiri atas bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dengan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan modal di atas Rp 10 miliar, serta bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Lewat PP No 10 Tahun 2021 itu, pemerintah mengarahkan investasi lebih banyak masuk pada bidang usaha prioritas.

Pasal 4 menjelaskan bidang usaha prioritas ini harus memenuhi beberapa kriteria, yakni program/proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, dan/atau orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Selain masuk kriteria, usaha juga harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni sesuai rincian bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, cakupan produk, dan persyaratan lain yang tercantum dalam lampiran I perpres.

Investasi pada bidang usaha prioritas tersebut akan diberi insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal. Untuk insentif perpajakan ada tiga jenis, yakni pertama insentif pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance). Kedua, pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday).

Ketiga, pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (investment allowance). Ini meliputi pengurangan pajak penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya; dan/atau pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

Selain itu, ada insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

Sedangkan untuk insentif nonfiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, serta insentif keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpres juga menyebut, pemberian insentif fiskal dan insentif nonfiskal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk sektor prioritas, total ada 245 yang akan mendapat insentif pajak tersebut. Namun, tidak terlalu banyak sektor yang mendapatkan tax holiday.

Sektor yang diberi tax holiday adalah industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) terintegrasi, industri pemurnian dan pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, serta industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.

Tax holiday juga diberikan kepada industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur, industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik, industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor, industri pembuatan komponen utama kapal, industri pembuatan komponen utama kereta api, serta industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara. Selain itu, industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya, infrastruktur ekonomi, serta ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

Pembangunan sektor-sektor tersebut jelas vital untuk reformasi struktural ekonomi kita dari mengandalkan komoditas ke industri pengolahan yang berbasis sumber daya dalam negeri, berteknologi tinggi, bernilai tambah tinggi, menyerap banyak tenaga kerja, dan sekaligus memangkas ketergantungan impor. Oleh karena itu, ketentuan baru ini harus cepat-cepat disosialisasi dan dipromosikan secara aktif di dalam negeri maupun di negara-negara utama asal investor besar.

Tak hanya itu, semua pihak terkait harus dibagi tugas dan kewajiban dengan target menggaet investor secara proporsional. Selain itu, perlu diumumkan setiap bulan realisasi target masing-masing sektor.

Di sisi lain, perlu dibuka akses pendaftaran bagi semua investor, agar presiden dan semua rakyat tahu persis siapa saja yang telah mengajukan permohonan fasilitas tersebut. Ini juga agar secara transparan bisa dimonitor dan dipastikan dalam waktu maksimal sebulan sudah harus mendapat kepastian pemberian insentif.

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN