Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kantor OJK/David Gita Rosa

Kantor OJK/David Gita Rosa

Jangan Ada Aji Mumpung dalam Restrukturisasi Kredit

Investor Daily, Kamis, 7 Mei 2020 | 11:08 WIB

Program restrukturisasi kredit yang digulirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat respons positif dari sektor riil yang terdampak Covid-19. Hingga 24 April 2020 terdapat 74 bank yang telah merealisasikan restrukturisasi kredit milik 1,01 juta debitur dengan nilai Rp 207,22 triliun.

Jumlah debitur dan nilai kredit yang direstrukturisasi perbankan dipastikan terus bertambah, mengingat ada 101 bank di Tanah Air yang telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur terdampak Covid-19.

Debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendominasi program restrukturisasi kredit terdampak Covid-19. Jumlah pelaku UMKM yang kreditnya telah direstrukturisasi mencapai 819,9 debitur, sedangkan non-UMKM sekitar 199,4 debitur.

POJK No 11/POJK.03/2020
POJK No 11/POJK.03/2020

Program restrukturisasi kredit kepada debitur terdampak Covid-19 merupakan salah satu upaya OJK memelihara fungsi intermediasi perbankan terhadap sektor riil. Tujuannya tiada lain untuk menyelamatkan sektor riil, sekaligus menjaga ketahanan sektor perbankan di tengah pandemi corona. Itu sebabnya, selain memberi keringanan kepada sektor riil, OJK juga memberikan kemudahan kepada perbankan.

Di sisi perbankan selaku kreditur, OJK menetapkan debitur yang mendapat restrukturisasi masuk stage 1 dan tidak perlu tambahan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Di sisi sektor riil sebagai debitur, OJK antara lain menetapkan penilaian kualitas kredit hingga Rp 10 miliar hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga. Debitur juga diberi penundaan atau keringanan pembayaran angsuran melalui program restrukturisasi dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

Paket Stimulus OJK
Paket Stimulus OJK

Banyaknya debitur terdampak Covid-19 yang mendapat restrukturisasi kredit dari perbankan sungguh melegakan.

Jika restrukturisasi sukses, fungsi intermediasi perbankan terhadap sektor riil akan tetap terjaga karena kreditur dan debitur sama-sama terhindar dari dampak Covid-19 yang lebih parah.

Dengan begitu, roda ekonomi bisa tetap berputar. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana agar bank-bank menjalankan restrukurisasi kredit dengan tetap menjaga prinsip kehati- hatian perbankan (prudential banking).

Dengan adanya relaksasi aturan, tak berarti bankir bisa menabrak prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), yang dapat menghancurkan sendi-sendi perbankan.

Sebaliknya, dengan mendapat berbagai kemudahan, bukan berarti pelaku sektor riil sebagai debitur bisa seenaknya meminta restrukurisasi kredit.

Di sinilah pentingnya kejujuran, transparansi, dan niat baik para debitur. Tanpa kejujuran, transparansi, dan niat baik, program restrukturisasi kredit sulit dijalankan.

Indikator Kinerja Perbankan Indonesia
Indikator Kinerja Perbankan Indonesia

Dalam menjalankan restrukturisasi kredit, kreditur dan debitur harus menempatkan diri sebagai dokter dan pasien. Sebagai debitur, pelaku sektor riil harus paham bahwa restrukturisasi kredit adalah 'obat'. Namun, obat hanya akan mujarab jika sesuai dengan penyakit yang diderita pasien.

Maka sebagai pasien, pelaku sektor riil harus berterus terang kepada bank selaku dokter, tentang penyakit yang dideritanya. Meski demikian, antara kreditur sebagai dokter dan debitur sebagai pasien harus bersifat setara (equal). Keduanya harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sang dokter tidak boleh memberikan resep sembarangan, melakukan diagnosis serampangan, atau melakukan malapraktik. Apalagi sampai main mata dengan debitur.

Sejujurnya, restrukturisasi kredit bisa memicu aji mumpung (moral hazard), baik di pihak bankir sebagai kreditur, maupun di pihak sektor riil sebagai debitur. Debitur yang mengalami kesulitan membayar kredit karena salah kelola (mismanagement) atau kejahatan  (fraud), bisa mengklaim terdampak Covid-19.

Perkembangan ROA. ROE, NIM Perbankan
Perkembangan ROA. ROE, NIM Perbankan

Dalam konteks ini, OJK dituntut tidak mengendurkan pengawasan dan terus mencermati setiap perkembangan yang terjadi. Sejumlah peraturan OJK dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang menjadi payung hukum restrukturisasi kredit harus tetap ditegakkan. Kondisi darurat saat ini jangan sampai membuat OJK lengah.

Sekali lagi, tanpa kejujuran dan niat baik semua pihak, dan tanpa pengawasan yang ketat, program restrukturisasi kredit tak akan berjalan sesuai harapan. Alih-alih menjaga fungsi intermediasi perbankan terhadap sektor riil, restrukturisasi kredit tanpa niat baik justru akan menjerumuskan perbankan dan sektor riil ke jurang krisis.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN