Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Ekonomi Digital

Ilustrasi Ekonomi Digital

Jangan Bebani Pengusaha PMSE

Investor Daily, Kamis, 19 Desember 2019 | 12:05 WIB

Harapan dunia usaha agar pemerintah mengatur perdagangan secara elektronik (online) akhirnya terkabul. Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sejak 25 November 2019.

Sayangnya, kendati sudah hampir genap sebulan PP PMSE diberlakukan, pemerintah belum juga mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak/juknis)-nya. Itu sebabnya, kalangan pengusaha terus mendesak agar menteri-menteri terkait secepatnya merilis panduan payung hukum tersebut.

Desakan para pengusaha bisa dipahami. Tanpa juklak-juknis, PP PMSE yang terdiri atas 82 pasal takkan bisa diimplementasikan. Selain itu, para pengusaha akan terus ‘digantung’ karena keputusan-keputusan bisnis mereka harus berpedoman pada juklak/juknis PP PMSE.

Mengapa pemerintah terlambat mengeluarkan juklak/juknis PP tentang PMSE? Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Pertama, PP PMSE diterbitkan persis sebulan setelah Presiden Jokowi melantik menteri-menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Padahal, PP PMSE dirancang pada periode pertama pemerintahan Jokowi (Kabinet Kerja).

Tentu saja para menteri yang baru dilantik masih harus mempelajari secara seksama isi PP PMSE. Kebetulan menteri terkait (terutama menteri perdagangan) adalah wajah baru di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Begitu pula menteri lain yang bersinggungan dengan beleid tersebut, seperti menteri komunikasi dan informatika atau menteri koperasi dan UKM.

Kemungkinan kedua, ada rancangan juklak/juknis yang tidak ‘sreg’ dengan menteri baru atau dengan visimisi Presiden sehingga aturan tersebut harus direvisi. Butuh waktu lama bagi menteri bersangkutan untuk mengkaji dan merombak juklak/juknis PP PMSE yang tergolong kompleks.

Kemungkinan ketiga, PP PMSE harus disinkronkan terlebih dahulu dengan sekitar 82 undang-undang (UU) yang akan dilimpahkan pemerintah ke DPR sebagai rancangan undang-undang (RUU) omnibus law. UU omnibus law bakal menjadi paying hukum tunggal bagi berbagai undang-undang hasil revisi, termasuk menyangkut PMSE.

Kita berharap kemungkinan ketiga itulah yang menyebabkan juklak/ juknis PP PMSE belum juga diterbitkan. Sebab, dengan begitu, juklak/ juknis PP PMSE akan bersifat final dan permanen, tidak dibongkar pasang lagi saat UU omnibus law diberlakukan. Hanya saja, bila RUU omnibus law adalah alasannya maka sebagai konsekuensinya juklak/juknis PP PMSE baru bisa diterbitkan setelah April tahun depan.

Soalnya, pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU omnibus law rampung dan berlaku mulai April 2020. Terlepas dari itu semua, kita mendorong supaya juklak/juknis PP PMSE benar-benar lengkap, jelas, dan komprehensif.

Dengan demikian, juklak/ juknis PP PMSE bisa menjadi panduan yang kuat, baik bagi regulator maupun bagi para pelaku bisnis. Di satu sisi, juklak/juknis PP PMSE harus menjadi pegangan pemerintah dalam menegakkan aturan demi terselenggaranya kegiatan PMSE yang sehat dan adil.

Di sisi lain, juklak/ juknis PP PMSE harus mampu menciptakan kepastian hukum, sehingga para pelaku bisnis dapat berinvestasi dengan tenang dan nyaman. Karena itu, pemerintah harus betul-betul cermat dalam memberlakukan PP PMSE. Jika PP ini terlampau berisiko, pemerintah tak perlu gamang untuk merevisinya. Mumpung omnibus law belum dibahas di parlemen, selagi juklak/juknisnya belum dikeluarkan, PP PMSE masih terbuka untuk direvisi.

Sejujurnya, meski terlambat diterbitkan, PP PMSE bisa mengantisipasi ‘ledakan’ ekonomi digital, yang perlahan namun pasti mulai menggeser ekonomi konvensional, khususnya dalam kegiatan PMSE. Terlebih pemerintah menargetkan Indonesia menjadi ‘raja’ ekonomi digital Asean.

Ekonomi digital yang ditopang kegiatan PMSE mengalami booming dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Indikator Consumer Survey, total kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2018 mencapai Rp 814 trilliun atau 5,5% terhadap PDB. Namun, ada sejumlah ‘sisi gelap’ ekonomi digital yang tak boleh diabaikan, salah satunya adalah kecilnya peran produk lokal dalam kegiatan PMSE.

Produk lokal yang diperjualbelikan dalam PMSE --lazim disebut e-commerce– hanya 25% dari total nilai transaksi, selebihnya produk impor. Tak mengherankan jika PMSE dianggap sebagai salah satu sumber defisit neraca perdagangan selama ini.

Kita bersyukur karena dalam PP PMSE (Pasal 12), ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengutamakan perdagangan barang atau jasa hasil produksi dalam negeri. Juga ada kewajiban meningkatkan daya saing barang atau jasa hasil produksi dalam negeri. Pasal ini harus betul-betul dilaksanakan, jangan sekadar jargon.

Kita pun berlega hati karena PP PMSE memberikan perlindungan yang lebih konkret kepada konsumen. Pasal 13 PP PMSE menyebutkan bahwa dalam setiap PMSE, pelaku usaha antara lain wajib: memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subjek hukum yang didukung data atau dokumen yang sah.

Tak kalah melegakan, Pasal 7 PP PMSE mewajibkan pelaku bisnis PMSE luar negeri wajib menunjuk perwakilan di Indonesia. Aturan ini akan membuat kegiatan perdagangan online terekam dengan baik, sehingga kewajiban perpajakannya bakal lebih akuntabel.

Akan tetapi, kita juga mencermati sejumlah pasal (terutama Pasal 15) yang mengharuskan pelaku bisnis memiliki izin usaha kegiatan PMSE. Bila aturan ini berlaku juga bagi pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk para ibu rumah tangga dan pedagang informal kecil-kecilan, dampaknya akan sangat besar.

Keharusan memiliki izin usaha bagi pelaku bisnis PMSE akan mendatangkan konsekuensi berupa mahalnya harga produk yang dijual para pelaku usaha mikro, kecil, dan pedagang informal di market place. Selain menimbulkan biaya administrasi, izin usaha akan mengharuskan mereka membayar pajak.

Konsekuensi lainnya, para pelaku bisnis PMSE bisa beralih ke media sosial (medsos) untuk memasarkan produknya. Padahal, medsos belum tersentuh aturan pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan dan perlindungan konsumen.

Pada akhirnya kita sepakat bahwa kegiatan PMSE harus diatur agar memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Namun, pemerintah harus jeli dan cerdas.

Jangan sampai aturan itu malah membebani kegiatan PMSE di dalam negeri, terutama yang dijalankan para pengusaha mikro dan kecil.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN