Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia.

Bank Indonesia.

Jangan Ulangi Kesalahan

Investor Daily, Senin, 20 Januari 2020 | 10:41 WIB

Ada sebuah perkembangan yang kontradiktif. Suku bunga pinjaman terus menurun, tapi korporasi memilih mencari dana pinjaman diluar negeri. Pembiayaan offshore meningkat, sedang laju pertumbuhan kredit perbankan menurun.

Pada akhir 2019, pinjaman luar negeri sudah mencapai US$401,4 miliar. Dari jumlah itu, pinjaman korporasi swasta dan BUMN sebesar US$ 200 miliar atau sekitar 50% dari total utang luar negeri Indonesia.

Di akhir Desember 2019, suku bunga kredit perbankan rata-rata 10,5%. Kredit investasi dan kredit kepemilikan rumah (KPR) malah sudah single digit.

Data Bank Indonesia, November 2019 menunjukkan, total utang luar negeri (LN) Indonesia sebesar US$ 401,4 miliar terdiri atas utang pemerintah US$ 198,6 miliar, Bank Indonesia US$ 2,7 miliar, swasta dan BUMN US$ 200 miliar. Dari total utang swasta dan BUMN tersebut, US$ 34,9 miliar adalah utang perbankan, US$ 11,2 miliar utang industri nonbank, dan US$ 153,9 miliar utang korporasi nonkeuangan.

Pilihan korporasi Indonesia untuk memburu pembiayaan offshore tentu ada alasan kuat. Pertama, suku bunga pinjaman LN lebih rendah dan tenor lebih panjang. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap solar AS sudah cukup stabil.

Dalam pada itu, likuiditas valuta asing di perbankan nasional cukup ketat. Diversifikasi ke LN untuk mencari dana murah dan berjangka panjang merupakan salah satu solusi.

Dalam keterbatasan valuta asing (valas), perbankan menjadi lebih selektif dalam memberikan kredit. Korporasi yang menggarap proyek infrastruktur dan membangun pabrik industri manufaktur tidak bisa menunggu.

Mereka ke offshore untuk segera mendapatkan pinjaman. Pembangunan pada saat ekonomi slow down merupakan langkah strategis agar ketika ekonomi membaik --yang ditandai laju pertumbuhan di atas 5,5%--, infrastruktur sudah bisa fungsi dan pabrik sudah siap berproduksi.

Pinjaman LN dalam valas aman bila korporasi yang meminjam memiliki pendapatan dalam valas dan semua dana pinjaman dalam valas diberikan hedging. Dengan hedging, korporasi bisa memperoleh kembali dana pinjaman untuk membayar bunga dan pinjaman pada kurs yang disepakati. Jika kesepakatan untuk mendapatkan kembali valas pada kurs Rp 14.000 per dolar AS, maka meski pada saat jatuh tempo kurs sudah berada di level Rp 15.000, peminjam tetap memperoleh valas pada harga Rp 14.000 per dolar AS.

Kita berharap semua korporasi yang mendapatkan offshore loan melakukan hedging dan mempunyai pendapatan dalam valas. Meminjam dolar AS dan memiliki pendapatan bulanan dalam dolar AS juga. Mereka adalah eksportir yang mampunyai pendapatan dalam valas. Kalau pun tidak mempunyai pendapatan dalam dolar, paling tidak, mereka melakukan hedging.

Kita memberikan perhatian khusus kepada korporasi yang bergerak di bidang infrastruktur. Mereka bukanlah eksportir. Namun, tugas yang diberikan memaksa mereka untuk meminjam dalam valas. Karena untuk menggarap jalan tol, kerera api, bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik, mereka harus mengimpor berbagai barang modal yang tidak diproduksi di Indonesia Tapi, mengingat karakteristik proyek infrastruktur berjangka panjang, wajar jika perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur mencari pembiayaan offshore. Yang penting, perusahaan yang menjadi debitor offshore loan itu melakukan hedging. Lindung nilai sangat penting dalam mencegah korporasi dari kebangkrutan karena risiko kurs.

Krisis finansial tahun 1998 terjadi karena pinjaman LN dalam jumlah besar dan tidak ada lindung nilai. Ketika kurs melonjak dari Rp 2.500 ke Rp 16.000 dan suku bunga melambung dari 15% ke 70%, korporasi yang memiliki posisi utang LN dalam jumlah besar terkapar.

Ada sejumlah perusahaan yang akhirnya di-bail out oleh pemerintah karena belitan utang valas dan cekikan suku bunga. Korporasi hendaknya tidak lupa akan sejarah kelam masa lalu. Situasi ekonomi global masih tidak menentu. Satu hal yang perlu dilakukan adalah hedging pada level kurs yang tepat.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN