Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo, Wapres Ma

Presiden Joko Widodo, Wapres Ma

Kabinet Indonesia Maju

Investor Daily, Senin, 28 Oktober 2019 | 11:54 WIB

Disambut pro-kontra, Kabinet Indonesia Maju sudah mulai bekerja. Rapat perdana para menteri yang dipimpin langsung Presiden Jokowi sudah pula digelar akhir pekan lalu. Ada banyak wajah baru, bahkan ada sejumlah figur yang tidak dikenal publik. Ada juga menteri dan wakil menteri yang kompetensinya dipertanyakan.

Presiden Jokowi tidak seperti manajer tim sepak bola profesional di Eropa. Di benua biru itu, manajer sepak bola diberikan kebebasan penuh untuk merekrut pemain. Jokowi juga tidak seperti presiden AS. Pemimpin Negara adidaya itu memiliki keleluasaan besar dalam memilih anggota kabinetnya. Ia bisa dengan bebas memilih calon dari satu partai pendukungnya, yakni Demokrat. Dia juga bisa leluasa memilih calon dari profesional.

Selain memilih calon menteri dari lima parpol pendukung, Jokowi harus mengakomodasi calon dari partai yang pada pilpres 17 April 2019 adalah lawannya. Jokowi bahkan memberikan kursi untuk Prabowo, rivalnya pada pilpres. Gerindra mendapat dua kursi. Hanya kurang satu kursi dibanding Golkar, Nasdem, dan PKB.

Sorotan publik juga pada nama kabinet. Beda dengan Presiden Soeharto yang konsisten menggunakan Kabinet Pembangunan untuk setiap masa kepemimpinannya, Jokowi memilih nama yang berbeda. Jika pada periode pertama kepemimpinannya, ia menggunakan nama Kabinet Kerja, pada termin kedua, ia memilih nama Kabinet Indonesia Maju. Keunggulan sebuah sepak bola dinilai di akhir pertandingan. Banyak contoh, tim yang dipersepsikan hebat, tenyata tersungkur.

Sebaliknya, tim yang awalnya diremehkan, justru memenangi pertandingan. Hasil kerja Kabinet Indonesia Maju baru dilihat setelah, minimal setahun, mereka bekerja. Di ujung pengabdian, sebuah penilaian tentang kinerja mereka bisa dikatakan objektif.

Namun, mengelola negara adalah mengelola bangsa, rakyat, masyarakat, dan berbagai problematiknya. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berwawasan luas dan jauh ke depan hingga anak-cucu.

Kinerja pemerintah yang buruk akan merugikan dan menyengsarakan rakyat. Dampaknya bukan hanya menurunkan kesejahteraan rakyat, melainkan disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus dicermati dan dikritisi. Pemerintahan Jokowi dan kabinetnya perlu legowo menerima kritik masyarakat yang disampaikan lewat media massa. Negara yang begini besar tidak bisa dikelola sendiri oleh pemerintah.

Kemajuan suatu bangsa tidak saja ditentukan oleh para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), melainkan juga peran pelaku usaha dan partisipasi masyarakat.

Sejumlah aspek penting berikut hendaknya menjadi perhatian Kabinet Indonesia Maju. Pertama, nama Kabinet Indonesia Maju mengacu pada visi Presiden untuk meletakkan fondasi pembangunan menuju Indonesia Sejahtera 2045, saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan. Pada tahun itu, PDB per kapita Indonesia Rp 320 juta per tahun dan negeri ini sudah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. PDB berdasarkan harga berlaku pada tahun yang sama mencapai US$ 7 triliun dan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia. Saat itu penduduk miskin mendekati nol persen.

Presiden mengingatkan menterinya untuk fokus pada lima prioritas selama lima tahun ke depan. Pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) guna melahirkan para pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai teknologi.

Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk melancarkan konektivitas ke sentra produksi dan kawasan wisata. Ketiga, menyederhanakan regulasi. Pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan dua UU besar, omnibus law, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Keempat, menyederhanakan birokrasi. Empat eselon ASN akan disederhanakan menjadi dua jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Kelima, transformasi ekonomi. Indonesia tak boleh lagi hanya tergantung pada sumber daya alam, melainkan harus membangun industri manufaktur dan jasa modern.

Merangkul lawannya di pilpres untuk bersama-sama dalam kabinet perlu dilihat sebagai strategi Presiden untuk memuluskan reformasi hukum. Pembahasan RUU akan sangat lama jika parpolnya tidak kompak. Dengan kekuatan besar di DPR, Jokowi berharap reformasi hukum akan selesai dalam lima tahun. Reformasi hukum merupakan fondasi bagi reformasi di berbagai bidang: ekonomi, politik, dan sosial.

Berbagai kekacauan selama ini sulit diatasi karena produk hukum saling bertentangan. Yang saling bertentangan itu bukan hanya perda dengan produk hokum di atasnya. Banyak UU yang tumpangtindih. Dalam pada itu, ada sejumlah bidang yang mengalami kekosongan hukum, terutama bidang baru akibat kemajuan teknologi.

Kita berharap Kabinet Indonesia Maju mampu bekerja dalam satu tim dan senantiasa mendengarkan suara rakyat dan para pelaku bisnis. Para menteri perlu mewujudkan sebuah “Indonesia Incorporated”. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berjalan bersama-sama. Bersama-sama mencermati masalah, bersama-sama merumuskan solusi dan bersamasama pula saling mengoreksi. Dalam membuat kebijakan, para menteri wajib mendengarkan dan menginventarisasi masalah rill yang dihadapi pengusaha dan solusi yang mereka ajukan. Tidak ada visi masing-masing menteri.

Semua kementerian wajib menjabarkan visi Presiden dalam bentuk kebijakan dan rencana kerja yang lebih konkret. Presiden tidak mau menunggu penilaian akhir di ujung masa kerjanya. Ia sudah berjanji di hadapan rakyat untuk melakukan evaluasi setiap bulan. Jika dalam setahun tidak ada kemajuan, Presiden akan melakukan reshuffle kabinet. Kabinet Indonesia Maju harus maju.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA