Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Istana Merdela. Foto: IST

Istana Merdela. Foto: IST

Kabinet Meritokrasi yang Ramping

Rabu, 12 Juni 2019 | 09:30 WIB

Pebisnis hingga masyarakat luas tentunya berharap kabinet baru Jokowi mampu mengimplementasikan kebijakan pemerintah secara baik. Selain bekerja keras dan berintegritas, kabinet 5 tahun ke depan harus diisi figur yang kompeten untuk mengeksekusi program pembangunan secara efektif di lapangan. Mereka juga harus cerdik berkoordinasi dan bersinergi antarkementerian/lembaga dan dengan pemerintah daerah.

Dalam penyusunan kabinet Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024 ini, tentu saja, tidak mungkin menolak kehadiran unsur partai politik sama sekali. Selain parpol merupakan suprastruktur negara yang bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden, mengakomodasi calon-calon yang baik dari partai bisa mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen. Apalagi, Indonesia banyak partai dan tak ada partai yang memiliki suara dominan, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi pemenang Pileg 17 April 2019. Artinya, meski Indonesia menganut sistem presidensial, adanya perwakilan partai di kabinet tetap dibutuhkan untuk menyokong kuat setiap kebijakan pemerintah, terutama yang membutuhkan persetujuan di parlemen. Ini mencakup penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN, hingga pembuatan dan revisi undang-undang.

Oleh karena itu, kabinet baru tidak perlu dibatasi tuntutan mayoritas harus diisi kalangan profesional ataupun teknokrat. Par tai-par tai pendukung pemerintah ini tetap bisa menyodorkan figur-figur yang mampu mewujudkan target-target pembangunan yang ditetapkan pemerintah, seperti mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menggenjot industrialisasi, memangkas pengangguran, menghapus kemiskinan, hingga menjamin keamanan dan kepastian hukum.

Tentu saja, presiden juga tetap berhak memilih figur-figur lain yang kompeten dan berintegritas, untuk memperkuat kinerja pemerintah. Kabinet mendatang juga harus lebih efisien dan ramping, sesuai kebutuhan, selain mengedepankan meritokrasi atau menunjuk figur yang berprestasi dan berkemampuan dalam penentuan jabatan. Dengan tidak ada lagi beban kepentingan politis mengingat Jokowi tak bisa maju Pilpres 2024, maka cabinet tidak perlu gemuk-gemuk.

Selama ini, kabinet yang gemuk cuma jadi akalakalan penguasa untuk memasukkan banyak orang partai yang sebenarnya tidak perlu. Kabinet yang ramping sesuai kebutuhan ini akan lebih efektif dan efisien. Menteri-menteri yang kompeten serta mendapat kewenangan dan anggaran yang cukup kuat bisa menjadi eksekutor untuk pencapaian target pemerintah yang dijanjikan. Mereka bisa bertindak cepat, tanpa perlu birokrasi yang terlalu panjang dan bertele-tele.

Jika Kabinet Kerja sekarang ada 34 menteri, ke depan bisa dipangkas tak lebih dari 30. Menteri koordinator bidang kemaritiman misalnya, tak perlu lagi ada. Pasalnya, koordinasi empat kementerian di bawah menko kemaritiman -- yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Perhubungan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; ser ta Kementerian Pariwisata -- bisa dikembalikan lagi ke menko perekonomian, seperti sebelumnya. Dengan demikian, anggaran negara tidak perlu diboroskan. Apalagi, pembentukan menko kemaritiman dalam periode pemerintahan lima tahun Jokowi-Jusuf Kalla ini tak memberi dampak positif yang signifikan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga perlu dihapus. Kementerian ini tidak jelas kinerjanya dan tidak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan maupun anak. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Australia dan di Uni Eropa, Indonesia yang punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak justru tidak bisa menghadirkan sistem long daycare (tempat penitipan anak) yang aman, yang dikelola pendidik yang baik dan biayanya terjangkau.

Sistem long daycare negara-negara itu bisa menolong suami-istri yang keduanya bekerja, dengan memasukkan anak ke daycare lokal yang melayani pengasuhan anak berusia 6 minggu hingga 6 tahun, dari pagi sebelum ortu berangkat kerja hingga dijemput sore seusai pulang kerja. Kelas ini biasa dibagi menjadi beberapa grup berdasarkan usia, nursery (6 minggu-2 tahun), early learner (2 tahun-4 tahun), dan pre-school (4 tahun ke atas). Bahkan, negara seperti Australia memberi subsidi kepada keluarga yang memasukkan anaknya ke daycare lewat Child Care Rebate (CCR) dan Child Care Benefits (CCB), agar wanita tetap dapat berpartisipasi dalam bursa tenaga kerja.

Dalam hal penghapusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, fungsi untuk pendidikan perempuan dan anak misalnya, toh sudah bisa dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan dari aspek jaminan kesehatan dan peningkatan gizinya, bisa sekaligus dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Kementerian Perdagangan perlu digabungkan ke dalam Kementerian Perindustrian, sehingga kebijakan perdagangan juga bisa sepenuhnya untuk mendukung kebijakan industrialisasi yang harus digenjot ke depan. Selama ini, justru kebijakan perdagangan banyak yang bertentangan atau bahkan menghambat pembangunan industri di dalam negeri.

Lihat saja misalnya di sektor industri mamin, Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) sudah sering mengeluhkan ketidaksinkronan regulasi. Ada beberapa bahan baku yang masih harus diimpor seper ti gula justru dikenakan bea masuk tinggi, tetapi pangan olahan yang mengandung gula justru mendapat bea masuk 0%. Padahal Indonesia sangat kompetitif dan memiliki potensi besar untuk menjadi eksportir makanan dan minuman olahan di pasar dunia.

Sementara itu, selain harganya jauh lebih mahal, gula produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi total kebutuhan nasional, termasuk untuk bahan baku industri.

Di sisi lain, di negara-negara seperti di Afrika yang potensi ekspansi pasar produk kita besar, bea masuk produk pangan olahan bisa dikenai tarif di atas 30%. Kabinet baru ini juga harus diisi figure yang berkomitmen penuh untuk bekerja bagi kepentingan kesejahteraan seluruh masyarakat, dari Sabang sampai Merauke. Artinya, meski mewakili unsur dari parpol, begitu diangkat menteri harus menanggalkan jubah partai. Mereka harus meninggalkan semua jabatan struktural partai, termasuk ketua umum.

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN