Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Logo Kadin Indonesia. Foto: IST

Logo Kadin Indonesia. Foto: IST

Kadin Utamakan Meritokrasi

Sabtu, 29 Mei 2021 | 08:35 WIB
Investor Daily

Kadin sebagai mitra pemerintah merupakan amanat undang-undang. Satu-satunya organisasi yang mewadahi para pengusaha RI berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1987 itu diharapkan dikelola dengan menerapkan good governance.

Kadin ini merupakan cerminan dunia usaha yang menerapkan good governance, yang menjadi mitra utama pemerintah untuk membangun bangsa di sektor ekonomi. Selain mendukung kebijakan yang sudah bagus, tentunya juga aktif memberi saran yang diperlukan untuk koreksi.

Tentu saja, dalam proses organisasi juga mencakup pemilihan pimpinan yang harus bagus dan kredibel. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kontraproduktif, seperti pembelian suara.

Meritokrasi harus selalu diterapkan dan dikedepankan sebagai praktik yang terbaik dalam organisasi. Kadin mesti benar-benar dijaga supaya merepresentasikan dunia usaha keseluruhan, dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sampai korporasi.

Jumlah UMKM kita mencapai 64,1 juta, atau sekitar 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, dan kini paling terpukul akibat pandemi Covid-19 yang diikuti pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat untuk meredam penularan yang cepat antarmanusia. Di sisi lain, meski UMKM menyerap 97% dari total jumlah pekerja, namun kontribusi terhadap PDB nasional hanya sekitar 57%.

Bahkan, kontribusi UMKM terhadap ekspor RI masih sangat kecil, diperkirakan cuma sekitar 15,2% tahun ini. Padahal potensinya sangat besar, apalagi dengan terjadinya pandemi yang mempercepat seketika digitalisasi, UMKM bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan di sisi lain mendapatkan bahan baku hingga pembiayaan yang lebih mudah dan murah.

UMKM ini harus diberdayakan agar segera naik kelas. Ini misalnya lewat sinergi dan kerja sama pemerintah dan swasta, bahu membahu, menggencarkan pembangunan infrastruktur dan penggunaan teknologi 4.0 di seluruh sektor.

Penggunaan teknologi di sektor pertanian kita yang menyerap paling banyak tenaga kerja namun masih tertinggal misalnya, bakal menghasilkan tambahan output besar. Menurut kajian McKinsey & Company, percepatan adopsi teknologi pertanian modern dapat menghasilkan output ekonomi tambahan hingga US$ 6,6 miliar setahun, yang otomatis mendorong pula pertumbuhan ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional. Sektor pertanian saat ini hanya berkontribusi sekitar 13% terhadap PDB Indonesia, padahal sekitar 30% tenaga kerja berada di sektor ini.

Banyak petani di Tanah Air harus bekerja di lahan yang sempit, dan hingga kini tertinggal dalam pemanfaatan teknologi digital. Meski 85-90% petani memiliki akses yang baik ke internet dan menggunakan WhatsApp, tetapi hanya 2% yang memanfaatkan untuk membeli atau menjual barang. Dengan ke depan Kadin bisa ikut mendorong petani menggunakan e-commerce misalnya, tentu akan berdampak positif untuk sektor pertanian dan petani kita.

Itulah sebabnya, Kadin mesti menjadi suara UMKM juga, jangan hanya korporasi atau elite. Kadin harus mendukung kemitraan UMKM dengan korporasi yang saling menguntungkan, guna membangun sinergitas dan mendorong daya saing ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Kadin harus menjadi kekuatan untuk menggerakkan transformasi ekonomi nasional dari hulu hingga hilir, dari daerah hingga pusat. Kadin harus menjadi corong kepentingan perlindungan bagi industri dan investasi dalam negeri, yang masih tertekan lesunya perekonomian nasional karena pandemi Covid-19.

Misalnya perlindungan di sektor industri keramik, yang kini meminta dukungan pemerintah untuk perpanjangan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard dengan tambahan tarif di atas 30%. Pasalnya, jika BMTP hanya sekitar 20% masih dapat ‘diakali’ oleh kompetitor yang dikenai safeguard, seperti Tiongkok dan Vietnam. Mereka ini selain menurunkan harga hingga ketebalan ubin keramik, juga memberi tax rebate (insentif ekspor) dan bahkan mendevaluasi nilai mata uangnya. Akibatnya, selama Januari-April 2021, impor melonjak 24% dibandingkan periode sama 2020.

Selain itu, Kadin juga harus vokal menyuarakan perlindungan kepentingan dunia usaha maupun konsumen dari kebijakan yang kontraproduktif. Ini misalnya rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tengah pandemi yang masih berlangsung dan vaksinasi belum rampung. Untuk itu, semua harus menjaga, jangan sampai Kadin dibajak untuk corong kepentingan sesaat, apalagi kepentingan sesat pemburu rente. 

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN