Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Kartu Prakerja; IST

Ilustrasi Kartu Prakerja; IST

Kartu Prakerja Berlanjut

Selasa, 14 Juli 2020 | 22:41 WIB
Investor Daily

Pemerintah akhirnya memutuskan melanjutkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Kelanjutan program ini akan ditandai dengan pembukaan pendaftaran untuk gelombang IV mulai minggu ketiga atau keempat Juli 2020.

Pelaksanaan program ini telah melalui serangkaian evaluasi dan kini mengacu aturan yang baru, yakni Paraturan Presiden (Perpres) 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Dalam Perpres 76/2020, pemerintah menambah daftar peserta yang bisa mengikuti program ini. Selain diberikan kepada pencari kerja, Kartu Prakerja ini juga diberikan kepada pekerja atau buruh yang terkena PHK, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.

Peningkatan kompetensi kerja ini termasuk bagi buruh atau pekerja yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro kecil. Sedangkan Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Tahapan program Kartu Prakerja
Tahapan program Kartu Prakerja

Selain itu, kepala desa dan perangkat desa serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN dan BUMD. Tidak hanya itu, Perpres 76/2020 juga mengatur ketentuan pengembalian biaya bantuan yang diterima bagi peserta yang ditemukan tidak memenuhi persyaratan. Tindakan hukum bagi yang melakukan pemalsuan identitas atau data diri.

Dengan adanya aturan ini, diharapkan calon peserta yang mendaftar betul-betul pekerja yang terdampak Covid-19, sehingga lebih tepat sasaran.

Peserta Program Kartu Prakerja gelombang empat dan berikutnya akan mencapai kuota 500.000 orang. Prioritas peser ta adalah pekerja terdampak yang sudah disaring Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan atau white list sebanyak 1,7 juta orang yang akan masuk bertahap mulai gelombang keempat dan seterusnya.

Pada gelombang 4-5, diisi oleh 80% peserta prioritas dan 20% adalah peserta umum. Selanjutnya, jumlah pe serta prioritas semakin sedikit dan peserta umum makin banyak dengan perbandingan 20:80.

Tingginya animo pekerja mengikuti program ini menjadi gambaran bahwa Kartu Prakerja sangat dibutuhkan masyarakat. Sejak dibuka 11 April 2020, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mencatat sudah ada 11 juta pendaftar dari 513 kabupaten/kota di Tanah Air.

Selama gelombang pertama hingga ketiga, Program Kartu Prakerja menerima 680.000 peserta yang dilakukan secara daring atau online untuk mencegah penyebaran Covid-19. Untuk program pelatihan secara luring (tatap muka), pemerintah menargetkan kegiatan itu dapat dimulai pertengahan atau akhir Agustus 2020 dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Berlanjutnya program Kartu Prakerja banyak ditunggu para pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan maupun yang ingin meningkatkan kompetensinya.

Berlanjutnya program ini juga telah mendapatkan hasil verifikasi pelaksanaan gelombang 1-3 terkait pembayaran kepada lembaga pelatihan. Verifikasi itu dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sedang berjalan.

Jumlah peserta lolos Kartu Prakerja
Jumlah peserta lolos Kartu Prakerja

Saat ini ada delapan platform digital yang menjadi mitra dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja, yakni Sisnaker dari Kementerian Ketenagakerjaan, Pijar Mahir, Tokopedia, Mau Belajar Apa, Sekolahmu, Bukalapak, Pintaria, dan Skill Academy by Ruang Guru.

Pelaksanaan Kartu Prakerja sebelumnya memicu pro kontra di masyarakat. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan permasalahan terkait empat aspek dalam tata laksana program yang perlu diperbaiki sebelum melanjutkan program, yaitu meliputi proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.

Permasalahan tersebut salah satunya karena desain program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres 36/2020. Namun, dalam situasi pandemic Covid-19, program ini kemudian diubah menjadi semi-bantuan sosial sehingga dari sisi regulasi perlu disesuaikan.

Setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, KPK menilai Perpres 76/2020 yang diterbitkan pada 8 Juli 2020 itu sudah memuat sejumlah rekomendasi dari lembaga antirasuah itu. Perpres ini juga memuat sejumlah perubahan aturan terkait pelaksanaan program senilai Rp 20 triliun yang ditujukan untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat tersebut.

Setiap peserta mendapatkan paket manfaat total senilai Rp 3.550.000, yang terdiri atas bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta dan insentif pascapelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan untuk empat bulan (total Rp 2,4 juta), serta insentif survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk tiga kali survey atau total Rp 150.000 per peserta.

Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penangg ulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Juni 2020 mengungkapkan sebanyak 96% peserta menilai program Kartu Prakerja tidak mubazir. Selain itu, hasil survey juga mengungkapkan bahwa 92% peserta menyatakan program ini efektif, 94% menyatakan pelatihan yang diberikan beragam, serta infrastruktur dan fasilitas pendukung memuaskan.

Survei itu dilakukan TNP2K atas permintaan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja untuk mengetahui respons pe serta sebelum hasil survei berbayar menggunakan uang insentif. Survei itu dilakukan secara daring kepada para pe nerima manfaat melalui 6.000 surat elektronik milik peserta yang dinilai me wakili seluruh peserta gelombang satu hingga tiga.

Dari 680.000 peser ta, sebanyak 58% pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK), 35% pencari kerja, 6% pekerja yang masih be kerja untuk meningkatkan kompetensi dan 1% pela ku UKM terdampak. Dari jumlah itu, se banyak 143.000 adalah usulan dari Ke menterian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Hasil survei tersebut menggambarkan bahwa Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat kepada mayoritas peserta. Kehadiran program ini makin dibutuhkan di saat kondisi perekonomian Indonesia bakal terkontraksi cukup dalam pada semester kedua dan banyaknya angkatan kerja yang di-PHK dan dirumahkan.

Karena itu, pembukaan gelombang keempat Program Kartu Prakerja pada akhir bulan ini akan memberikan bantalan bagi pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan. Program Kartu Prakerja dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM) Indonesia menuju visi Indonesia Maju 2045. Indonesia menghadapi problem struktural puluhan tahun yakni adanya ketidakseimbangan atau gap antara kebutuhan dunia kerja dan keterampilan tenaga kerja yang tersedia. Pekerja yang memiliki keterampilan akan lebih siap memasuki pasar kerja di saat perekonomian berangsur pulih.

Tidak hanya bermanfaat menambah kompetensi, Program Kartu Prakerja juga bertujuan mengembangkan kewirausahaan peserta. Pemanfaatan program ini untuk menumbuhkan kewirausahaan perlu didorong agar melahirkan banyak pengusaha baru yang terampil di bidang masing-masing.

Kita harapkan peserta program ini bisa membuat usaha, baik sendiri atau bergabung dengan temannya. Selain itu, pelaksanaan program Kartu Prakerja melalui digitalisasi juga bisa meminimalisasi praktik korupsi dalam implementasi kebijakan pemerintah (policy reform). Pasalnya, tidak ada aliran uang cash yang keluar.

Terobosan digital dalam implementasi Kartu Prakerja ini perlu terus didorong karena para pencari kerja saat ini adalah generasi muda yang siap terjun di era digital. Terobosan ini jangan sampai layu sebelum berkembang.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN