Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirut Garuda I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra saat menjadi pramugara membantu awak kabin melayani penumpang di pesawat Boeing B 777-300  ER beberapa waktu lalu. Foto:  dok.Investor Daily/kumparan

Dirut Garuda I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra saat menjadi pramugara membantu awak kabin melayani penumpang di pesawat Boeing B 777-300 ER beberapa waktu lalu. Foto: dok.Investor Daily/kumparan

Kisruh Garuda

Kamis, 9 Mei 2019 | 07:46 WIB

Selama dua minggu terakhir ini publik disuguhkan pemberitaan mengenai kisruh laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) tahun 2018. Pada tahun lalu, Garuda membukukan laba bersih senilai US$ 809.846. Realisasi itu berbanding terbalik dengan kondisi 2017 yang masih rugi sebesar US$ 216,58 juta. Meski mencatatkan laba, dua komisaris Garuda mempersoalkan laporan keuangan tersebut lantaran ada piutang yang dimasukkan ke pendapatan sehingga maskapai penerbangan nasional ini mengantongi laba.

Dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, 24 April lalu, yang salah satu mata agendanya adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Chairal sempat meminta agar keberatan itu dibacakan dalam RUPST, tapi atas keputusan pimpinan rapat permintaan itu tak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.

Dua komisaris Garuda itu menolak menandatangani laporan keuangan 2018 karena menganggap ada kejanggalan. Dari laporan keuangannya, ada piutang yang dimasukkan ke pendapatan sehingga BUMN ini mengantongi laba di 2018. Piutang tersebut berasal dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi untuk pemasangan layanan konektivitas (onboard wifi) dan hiburan pesawat. Nilainya mencapai US$ 239,94 juta atau sekitar Rp 3,36 triliun. Jika nominal dari kerja sama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya masih merugi US$ 244,96 juta.

Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menyatakan ada tiga dampak dari pengakuan pendapatan. Pertama, laporan keuangan perseroan tahun buku 2018 menimbulkan misleading atau menyesatkan yang material  dampaknya, dari sebelumnya membukukan kerugian yang signifikan menjadi laba, terlebih perseroan adalah perusahaan publik atau terbuka.

Kedua, adanya potensi yang sangat besar untuk penyajian kembali laporan keuangan perseroan tahun buku 2018 yang dapat merusak kredibilitas perseroan. Ketiga, pengakuan pendapatan ini menimbulkan kewajiban perpajakan perseroan baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) yang seharusnya belum waktunya dan hal ini dapat menimbulkan beban cashflow bagi perseroan.

Terkait kerja sama PT Mahata Aero Teknologi yang menjadi ‘ramai’ diperbincangkan yang berdampak pada laporan keuangan perseroan, manajemen Garuda Indonesia pun buka suara. Manajemen menyatakan, kebijakan memasukkan piutang menjadi pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018 tidak melanggar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23.

Pihak manajemen pun menilai kerja sama selama 15 tahun ini tidak mengeluarkan biaya sama sekali atau zero investment bagi Garuda. Bahkan Garuda mendapatkan revenue tambahan. Garuda Indonesia meyakini kerja sama dengan Mahata Aero mampu berjalan sesuai rencana, Namun hingga kini perseroan belum menerima pembayaran kerja sama lantaran pihak Mahata masih dalam proses finalisasi dengan para investor.

Tidak berhenti di situ, persoalan laporan keuangan BUMN ini juga menjadi sorotan otoritas keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memverifikasi laporan keuangan Garuda tersebut. Pihak Bursa pun telah memanggil manajemen Garuda untuk melakukan hearing terkait laporan keuangan 2018. Namun hasilnya belum diungkap ke publik.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerjunkan tim untuk memeriksa kantor akuntan publik (KAP) yang mengurusi laporan keuangan Garuda Indonesia. Adapun KAP yang mengaudit laporan keuangan GIAA 2018 adalah Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International). Kemenkeu juga sudah mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan emiten berkode GIAA itu.

Bahkan, Kemenkeu sudah mendapatkan kesimpulan mengenai anomali laporan keuangan Garuda Indonesia yang akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sudah memeriksa kantor akuntan publik (KAP) yang berkaitan dengan laporan keuangan Garuda Indonesia. Audit laporan keuangan Garuda Indonesia bukan menjadi mandatory BPK, namun BPK bisa melakukan hal tersebut lantaran persoalannya sudah menjadi perhatian banyak kalangan. Sampai saat ini, BPK baru memeriksa KAP dan hasilnya akan disampaikan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan.

Kita berharap dengan keterlibatan otoritas keuangan akan mengakhiri polemik laporan keuangan Garuda yang telah menyita perhatian publik. Pihak otoritas pemeriksa keuangan diharapkan dapat mengungkap apakah ada tidaknya pelanggaran dalam proses penyusunan laporan keuangan Garuda Indonesia.

Jika laporan keuangan itu disusun tidak sesuai standar akuntansi yang ada, maka harus dinyatakan sebagai pelanggaran. Tindakan mereka yang melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap ketentuan undangundang harus mendapatkan sanksi.

Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan kejelasan dan kisruh laporan keuangan Garuda bisa segera berakhir. (*)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN