Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Sosial ditahan KPK sebagai tersangka penerima suap terkait pengadaan Bansos Covid-19. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Menteri Sosial ditahan KPK sebagai tersangka penerima suap terkait pengadaan Bansos Covid-19. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Korupsi di Tengah Pandemi

Senin, 7 Desember 2020 | 12:00 WIB
Investor Daily

Indonesia belum melewati gelombang pertama pandemi Covid-19. Angka positif baru terus meningkat. Jutaan warga kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin. Tidak sedikit orang yang meninggal akibat virus ganas itu. Dengan berbagai cara, pemerintah berusaha memberikan stimulus, termasuk memberikan dana perlindungan sosial dan bantuan sosial (bansos).

Sejak awal dana perlindungan sosial digagas, pemerintah sudah diingatkan agar tidak main-main dengan dana Covid. Dana perlindungan sosial harus sampai kepada pihak yang berhak, yakni rakyat miskin dan yang kehilangan pekerjaan. Mereka adalah orang miskin lama dan orang miskin baru akibat pandemi. Mereka adalah para penganggur lama dan para penganggur baru akibat Covid-19.

Upaya menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19 merupakan sebuah perang besar. Semua pihak, pemerintah dan para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia harus bersatu dan bergerak bersama di bawah satu komando untuk mengalahkan Covid-19.

Sebagaimana sebuah perang, setiap korban harus dibantu. Mereka yang miskin dan menganggur perlu diberikan bantuan. Tanpa bantuan pemerintah, bukan hanya kualitas hidup mereka yang merosot, tapi juga berdampak pada kematian. Dana perlindungan sosial menentukan hidup-matinya sebagian rakyat Indonesia yang terdampak pandemi.

Oleh karena itu, sejak awal dana stimulus diluncurkan, berbagai pihak sudah mengingatkan agar dana untuk perlindungan sosial dan stimulus ekonomi jangan sampai dikorupsi. Korupsi adalah perbuatan terlarang dan melanggar hukum. Kalau ada pejabat yang nekat nyolong dana perlindungan sosial dan stimulus, hukuman paling berat harus dijatuhkan.

Sejak dana perlindungan sosial dan stimulus ekonomi diluncurkan, April 2020, berbagai pihak mendesak agar pencairan dipercepat. Setiap hari, isu yang mengemuka di media massa adalah, pertama, dana stimulus terlalu kecil. Kedua, desakan agar dana perlindungan sosial dan stimulus ekonomi segera dicairkan.

Terhadap nilai stimulus ekonomi, khususnya untuk dana perlindungan sosial, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan selalu menyiapkan dana untuk kepentingan hidup rakyat. Selama ada kebutuhan riil dan dana perlindungan sosial disalurkan dengan baik hingga sampai ke tujuan, yakni pihak penerima dengan utuh, pemerintah akan menambahkan.

Hingga 18 November 2020, dana stimulus ekonomi yang disalurkan sudah mencapai Rp 408,6 triliun atau 58,7% dari pagu yang disiapkan, yakni sebesar Rp 695,2 triliun. Dana stimulus terbagi atas dana pemulihan kesehatan sebesar Rp 97,3 triliun dan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 598 triliun.

Pencairan yang paling minim hingga 18 November 2020 adalah pembiayaan korporasi. Dari pagu Rp 62,2 triliun, yang disalurkan baru Rp 2 triliun atau 3,2%. Tertinggi adalah pencairan dana untuk UMKM, yakni sebesar Rp 96,6 triliun atau 84%. Dana kesehatan yang dicairkan baru sebesar Rp 37,3 triliun atau 38,4%.

Sedang peringkat kedua adalah pencairan dana perlindungan sosial yang sudah mencapai Rp 193 triliun atau 82,4%. Dana perlindungan sosial dicairkan pada waktunya, yakni setiap bulan. Tapi, persoalannya, dana perlindungan sosial tidak semuanya dibagikan tepat jumlah.

Dana perlindungan sosial dengan jumlah total sebesar Rp 234,3 triliun triliun memang menggiurkan. Bagi birokrat dan politisi yang korup, dana sebesar itu dipandang sebagai sasaran empuk untuk dikorupsi. Apalagi data penduduk dan bebagai data di negeri masih tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan. Banyak loopholes yang bisa dimainkan.

Tidak semua dana perlindungan sosial disalurkan secara tunai lewat rekening. Untuk penerima bantuan di wilayah Jabodetabek, dana perlindungan sosial sebesar Rp 600.000 dan Rp 300.000 per keluarga diberikan dalam bentuk barang yang diberi nama paket bansos. Paket itu terdiri atas beras, ikan sarden, biskuit, minyak goreng, kecap, tepung terigu, bihun, dan sabun mandi. Di sini, loopholes terbuka lebar sebagai peluang korupsi.

Paket bansos untuk bulan pertama, April-Juni, sebesar Rp 6000.000 per bulan. Sedang lima bulan selanjutnya, Juli-Desember 2020, sebesar Rp 300.000 sebulan. Total dana bansos untuk Jadebotabek sebesar Rp 6,8 triliun. Penerima paket bansos dari DKI terbesar, yakni 1,3 juta, sedang Bodetabek 600.00 keluarga.

Sejumlah pejabat Kementerian Sosial (Kemsos) dan pengusaha tertangkap tangan menerima fee dana bansos dan Sabtu (5/12/2020), mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pembatasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Mensos Juliari Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono dua pejabat teras Kemsos yang membuat komitmen (PPK), serta dua pengusaha swasta sebagai penyuap, Ardian IM dan Harry Sidabuke. Juliari diduga menerima fee tiap paket bansos sebesar Rp 10.000 dari nilai Rp 300.000 per paket. Total dana suap yang diterimanya sedikitnya Rp 17 miliar.

Juliari terancam hukuman mati jika terbukti melanggar Pasal 2 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 disebutkan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sementara Pasal 2 ayat (2) disebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Sedangkan, penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, “Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana.

Pelaku korupsi di tengah pandemi perlu diberikan hukuman optimal. Negara dalam kondisi sulit. Ekonomi mengalami kontraksi. Penerimaan pajak menurun. Utang menumpuk. Rakyat hidup susah. Tingkat kemiskinan melonjak. Angka pengangguran membengkak. Begitu banyak orang yang sudah menjadi korban pandemi, di antaranya hampir 200 orang dokter yang gugur di saat melaksanakan tugas merawat pasien Covid-19.

Di saat pemerintah dan rakyat Indonesia bertempur melawan Covid-19, masih juga ada tangan-tangan kotor yang tega berbuat nista, memakan jatah rakyat kecil yang miskin dan melarat. Kita mendukung tugas KPK untuk mengusut tuntas semua aliran dana perlindungan sosial dan dana stimulus ekonomi.***

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN