Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Kualitas Kebijakan Belum Mendorong Pertumbuhan

Gora Kunjana, Senin, 13 Juni 2016 | 08:02 WIB

Empat bulan lagi, pemerintahan Jokowi genap dua tahun. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, masa efektif bagi seorang presiden untuk mewujudkan janji pemilu hanya empat tahun. Itu berarti waktu Jokowi untuk merealisasikan janji kampanye tinggal dua tahun dan empat bulan. Ini jelas bukan waktu yang lama.

 

Laju pertumbuhan di atas 6% pada tahun 2018 dan 7% tahun 2019 sulit terwujud jika pemerintah tak mampu melahirkan kebijakan ekonomi yang menggerakkan dunia usaha. Tahun 2015 sudah dilewati dengan laju pertumbuhan 4,8%, jauh di bawah optimisme pemerintah pada awal tahun, 5,6%.

 

Memasuki tahun 2016, ada optimisme laju pertumbuhan ekonomi bakal menembus 5,3%. Fakta menunjukkan, pada kuartal pertama 2016, ekonomi hanya tumbuh 4,9%, sedikit di bawah kuartal empat tahun 2015 yang mencapai 5,01%. Memasuki bulan kedua kuartal kedua, tanda-tanda kenaikan laju pertumbuhan belum juga terlihat. Pemerintah justru kembali mengoreksi laju pertumbuhan ekonomi dari 5,3% ke 5,1%.

 

Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan salah kondisi ekonomi global. Negara pasar berkembang lainnya justru mampu mengukir laju pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi India melaju 7,3% dan kemungkinan besar akan terulang lagi tahun ini. Pertumbuhan ekonomi RRT tahun lalu masih 6,9%. Di kawasan Asean, pertumbuhan ekonomi Filipina kuartal keempat 2016 sebesar 6,9%.

 

Kemajuan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan ekonomi negara itu. Kebijakan yang mengatur pola hubungan yang baik, yang saling mendukung, antara pemerintah dan pelaku usaha, baik dengan pelaku usaha besar atau korporasi maupun pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Jika pelaku usaha meraih kemajuan, semua masalah bangsa teratasi. Pertumbuhan ekonomi melesat, angka pengangguran dan kemiskinan menurun, serta kesenjangan ekonomi menurun.

 

Kebijakan yang dibutuhkan pelaku usaha adalah kebijakan yang memberikan ruang gerak kepada mereka untuk bertumbuh, lebih kreatif dan produktif, dan bergairah. Kebijakan yang diharapkan tak semata-mata proteksi terhadap pelaku usaha terhadap investor asing dan produk impor.

 

Dalam hal tertentu, proteksi bisa jadi tidak dibutuhkan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan bisa mengombinasikan berbagai kebijakan sesuai kondisi riil yang dihadapi pelaku usaha, yakni liberalisasi, proteksi, debirokratisasi, dan insentif. Amerika Serikat (AS) adalah contoh yang baik bagi sebuah pola hubungan harmonis antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pelaku usaha.

 

Dari era Presiden Alexander Hamilton, Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Franklin Roosevelt, Dwight Eisenhower, Ronald Reagen, hingga Barack Obama, kita melihat kebijakan pemerintah yang terus berubah sesuai dengan situasi konkret yang dihadapi. Dalam sejarah ekonomi AS, kita tidak menemukan satu desain ekonomi, melainkan berbagai desain yang diterapkan sesuai keadaan yang dihadapi.

 

Para pengambil keputusan tidak terpaku pada sistem ekonomi tertentu, juga ideologi tertentu, melainkan hanya berorientasi pada upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang dilakukan pemerintah AS adalah desain dan meredesain, formulasi dan mereformulasi kebijakan ekonomi agar bisa efektif mengatasi masalah yang dihadapi.

 

Merespons krisis finansial tahun 2008 yang dipicu masalah subprime mortgage, pemerintah AS mencetak dolar untuk menggerakkan dunia usaha, sebuah kebijakan yang disebut quantitative easing (QE). Sejak kuartal keempat 2012, pemerintah AS mulai mengurangi perlahan likuiditas yang dipompakan ke perekonomian negaranya.

 

Pada Oktober 2014, saat Jokowi dilantik menjadi presiden, tak ada lagi dana yang dipompakan ke perekonomian negara itu. Bank Sentral AS bahkan mulai berancang-ancang menaikkan fed fund rate, suku bunga acuan, untuk mengurangi likuidtas di masyarakat.

 

Sepintas, AS dikenal sebagai Negara paling liberal. Tetapi, jika dilihat lebih dalam, kebijakan pemerintah AS justru sangat melindungi petaninya dan industriawannya. Ada banyak insentif dan “proteksi” yang diberikan pemerintah AS kepada petaninya. Tidak heran jika negeri Paman Sam merupakan salah satu eksportir terbesar berbagai produk pertanian seperti gandum dan kedelai.

 

AS adalah negara yang paling banyak melahirkan entrepreneur muda di bidang usaha berbasis teknologi seperti pendiri IBM, microsoft, google, yahoo, facebook, twitter dan whatsapp. Itu semua terjadi karena kebijakan ekonomi yang mampu merangsang kreativitas dan produktivitas. AS selalu menjadi negara terdepan dalam kemajuan teknologi yang menunjang berbagai kegiatan ekonomi, politik, dan militer.

 

Sudah 12 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintahan Jokowi. Tetapi, dampaknya bagi dunia usaha nyaris belum terasa. Dalam bahasa pers, semua kebijakan itu tidak “nendang”, tidak mampu menggerakkan dunia usaha yang sedang lesu. Sektor usaha yang sedang terjungkal seperti pertambangan dan agribisnis belum bisa terangkat.

 

Sedangkan sektor usaha yang sebelumnya bertumbuh kencang seperti perbankan dan properti, kini mulai dilanda kelesuan. Pemerintah tak perlu membuat target untuk meluncurkan paket kebijakan ekonomi hingga puluhan dan ratusan. Semua paket yang sudah diluncurkan sebaiknya ditelaah kembali untuk dilengkapi dengan peraturan pemerintah yang komprehensif dan peraturan menteri. Paket kebijakan yang sudah lengkap itu kemudian disosialisasikan kepada kalangan pelaku bisnis.

 

Ke depan, pemerintah tak perlu menargetkan jumlah paket, melainkan kelengkapan paket kebijakan dan isunya yang langsung menyentuh kebutuhan pelaku usaha. Untuk debirokratisasi, perlu ada penegasan agar one stop service yang memberikan perizinan hanya dalam tiga hari atau tiga jam harus berlangsung di semua level, pusat hingga daerah tingkat dua. Sedangkan untuk insentif, dunia usaha membutuhkan kebijakan per sektor.

 

Saat ini, kebijakan pemerintah harus bisa menggairahkan kegiatan produksi sekaligus menaikkan sisi permintaan. Produksi dalam negeri dipacu untuk mengisi pasar domestik yang besar yang selama ini didominasi impor. Kebijakan yang pro-bisnis dan pro-growth perlu segera diimplementasikan. Jika penjualan dan laba perusahaan meningkat, pendapatan karyawan akan naik dan pada gilirannya permintaan terhadap barang dan jasa juga akan menguat.

 

Belanja APBN perlu lebih dipercepat. Dalam lima bulan pertama 2016, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi akibat lambatnya belanja modal. Dana pelaku bisnis yang disedot lewat pajak tidak diimbangi dengan belanja APBN. Belanja pemerintah akan memperkuat permintaan dan menggerakkan dunia usaha.

 

Dua tahun empat bulan bukan waktu yang panjang. Tetapi, untuk memperbaiki kebijakan ekonomi agar lebih menggairahkan dunia usaha, hanya dibutuhkan niat baik dan kapabilitas para menteri. Mengingat ada sejumlah menteri yang tidak memiliki kapabilitas memadai sebagai pengambil keputusan, reshuffle kabinet perlu segera diambil dalam waktu dekat.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA