Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja membersihkan kaca sebuah gedung bertingkat di Jakarta. Foto ilustrasi: Ruht Semiono

Pekerja membersihkan kaca sebuah gedung bertingkat di Jakarta. Foto ilustrasi: Ruht Semiono

Ledakan Covid Berpotensi Menghambat Pertumbuhan

Senin, 24 Mei 2021 | 23:27 WIB
Investor Daily

Satu seperempat bulan lagi kuartal kedua 2021 berakhir. Kita sebagai bangsa menyatu dalam satu harapan, kiranya ekonomi Indonesia kembali ke jalur positif setelah empat kuartal berturut-turut bertumbuh minus. Akankah resesi ekonomi berakhir di kuartal pertama atau masih berlanjut di kuartal kedua tahun ini? Pemerintah tetap optimistis, laju pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tidak hanya kembali jalur positif, melainkan bisa melesat di atas 6%, year on year (yoy).

Perkembangan ekonomi Indonesia diharapkan seperti gelombang laut. Setelah pasang surut akan datang pasang naik. Berbagai sektor ekonomi yang sejak awal pandemi terkontraksi akibat pukulan pandemi, kini bangkit dan melaju seiring dengan pergerakan manusia.

Tapi, melihat angka positif Covid-19 yang kembali meningkat, kalangan pengamat ragu. Pergerakan warga Indonesia yang terlalu bebas sejak sepekan menjelang Idul Fitri hingga sepekan setelah Lebaran memicu lonjakan angka positif baru Covid. Berbagai media massa melaporkan para pemudik umumnya tidak mengindahkan protokol kesehatan (prokes). Hasil tes acak menunjukkan, lebih dari 60% pemudik terdeteksi positif Covid.

Sebagaimana periode sebelumnya, angka positif baru biasanya melonjak tajam setelah liburan. Setelah liburan Natal dan akhir tahun 2020, angka positif Covid membengkak. Sejak pertengahan Januari hing ga awal Februari 2021, jumlah positif baru Covid me ningkat tajam. Pemerintah akhirnya menarik rem de ngan memperketat prokes.

Pergerakan warga di ba tasi. Kondisi inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2021 masih di jalur negative meski me ngecil dibanding ku ar tal keempat 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pa da kuartal pertama 2021 minus 0,74%, membaik dibanding per tumbuhan kuartal keempat 2020 yang ter kontraksi 2,19%.

Me ki membaik, per tumbuhan yang rendah tidak sesuai harapan dan prediksi pemerintah di akhir 2020. Menjelang pergan tian tahun, pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para pelaku bisnis optimistis, pertumbuhan ekonomi 2021 bakal melesat sejak awal tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak kuar tal pertama 2020 tidak membentuk huruf “V”, melainkan lambang Nike. Garis kiri curam menunjukkan jatuhnya laju pertumbuhan ekonomi dari 2,97% di kuartal pertama 2020 ke minus 5,32% kuartal kedua.

Pada kuartal ketiga dan keempat 2020, pertumbuhan ekonomi masing-masing minus 3,49% dan minus 2,19%. Tidak langsung melesat mem bentuk huruf “V”, melainkan melandai. Berbagai pihak mengharapkan, pada kuartal kedua 2021, garis kanan simbol Nike sudah menem bus sumbu horizontal, bahkan meleset hingga di atas 6%.

Perlahan, tapi pasti, ekonomi Indonesia ber ge rak maju seiring dengan peningkatan aktivitas ma nusia, kemajuan vaksinasi, belanja dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau stimulus ekonomi, serta realisasi UU Cipta Kerja. Namun, lon jakan angka positif baru Covid memangkas harap an akan lonjakan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2021.

Kita tidak bisa mengoreksi sesuatu yang sudah terjadi. Tapi, ke depan, kesalahan yang sama tidak boleh diulangi. Pergerakan manusia pada hari libur harus dibatasi. Setiap orang yang bepergian ke luar kota atau desanya wajib menunjukkan hasil tes antigen.

Pergerakan manusia, dalam dan luar ne geri, dari satu provinsi ke provinsi lain, harus menunjukkan hasil tes antigen. Dana PEN digunakan juga untuk memberikan subsidi tes antigen kepada rakyat agar perjalanan yang mewajibkan hasil tes antigen tidak memberat kan masyarakat, terutama menengah-bawah.

Masyarakat didorong untuk bepergian, tapi beban mereka diringankan. Dana stimulus ekonomi tahun ini yang menembus Rp 700 triliun harus berdampak signifikan pada pergerakan ekonomi. Ledakan angka positif Covid harus direspons de ngan jitu, serius, sistematis, dan penuh disiplin. Pe merintah tidak cukup hanya memainkan retorika “rem dan gas” untuk mengendalikan penyebaran pan demi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selama ini, rem yang digunakan pemerintah serba tanggung. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ibarat rem mendadak yang membuat pe numpang terpental. Setelah ekonomi mengalami kon traksi yang dalam, pemerintah menggunakan jurus baru, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Mengapa dua kebijakan ini tidak efektif mengendalikan Covid serta mendorong pertumbuhan eko nomi?

Mengapa rem dan gas yang digunakan pemerintah tidak mencapai target? Pertama, kebijakan pemerintah acap bertentangan satu dengan lainnya. Pemerintah mendorong masyarakat untuk berwisata selama liburan Lebaran, tapi melarang mudik.

Kedua, kebijakan pemerintah tidak tegas. Ma syarakat dilarang mudik Idul Fitri, tapi boleh pulang kam pung sebelum H-7. Ini namanya kebijakan “nang gung”. Tampak jelas pemerintah “ambigu”.

Di satu pihak, pemerintah takut lonjakan positif Covid akibat pergerakan manusia yang masif. Di lain pihak, pemerintah khawatir ekonomi tidak tumbuh akibat kehilangan momentum belanja Idul Fitri. Ada kegalauan dalam memainkan rem dan gas. Ketiga, PPKM mikro tidak diterapkan dengan konsisten akibat lemahnya informasi Covid, koordinasi, dan tiadanya sanksi.

Skala mikro mestinya sampai tingkat RT/RW. Ka rena struktur or ga ni sasi pemerintah hanya sampai di de sa dan kelurahan, ma ka kepala desa dan lurah harus benar- benar difungsikan. Bekerjasama de ngan Dinas Kesehatan, Pol ri, TNI, dan Satgas Co vid-19 sebagai koordinator, mestinya infor masi Covid di setiap RT/ RW bisa diketahui dengan cepat dan yang positif mendapatkan perawat an dengan baik.

Keempat, pergerakan masyarakat tidak diimbangi oleh penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ke tat. Ini disebabkan oleh tiadanya sanksi bagi pe langgar. Apa pun jenis sanksinya, setiap pelanggar harus diberikan sanksi keras agar menimbulkan efek jera. Sebutlah, setiap pelanggar prokes wajib membayar denda Rp 1.000.000. Bagi yang tidak mampu —dan itu dibuktikan dengan surat RT— diberikan sanksi lain.

Kelima, pergerakan masyarakat dari luar negeri di pantau ketat di setiap bandara, pelabuhan, dan ter minal jalan darat. Mereka wajib menjalankan tes PCR dan isolasi, baik isolasi di lokasi yang ditentukan satgas maupun isolasi mandiri.

Sesuai UU Karantina, setiap WNI yang datang dari luar negeri diberikan ke bebasan untuk memilih, isolasi di hotel yang ditentukan atau isolasi mandiri. WNI yang memiliki rumah tinggal yang layakuntuk isolasi mandiri dipersilakan isolasi mandiri de ngan pemantauan satgas. Sedang WNI kurang mampu seperti para TKI, biayai isolasi sebaiknya ditanggung pemerintah. Yang bukan WNI wajib isolasi di hotel yang ditunjuk.

Kebijakan isolasi sebaiknya tidak disamaratakan. Jangan ragu menerapkan lock down per wilayah. De sa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang mengalami ledakan positif Covid diberlaku kan lock down atau karantina wiayah. Tidak ada lock down na sional. Tapi, sesuai kebijakan PPKM mikro, lock down mestinya boleh, bahkan wajib diberlaku kan per wilayah. Ledakan positif Covid sudah terbukti menghambat pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, pengendalian penyebaran pandemi merupakan prioritas utama. Kebijakan rem dan gas jangan lagi sekadar retorika agar mata rantai penyebaran Covid bisa segera terputus dan pertumbuhan ekonomi kembali ke jalur positif.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN