Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Moderator / Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) bersama Panelis diantaranya : CEO PT Kiran Resources  Indonesia Soebowo Musa, Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sunandar, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak, Direktur Perencanaan Jasa Dan Kawasan BKPM Nurul Ichwan, Wakil Ketua Komite Pengembangan SDM dan Infrastruktur KADIN Indonesia Dandung Sri Harninto (kanan) saat acara Infrastructure Outlook Forum 2020 disela Indonesia Infrastructure Week 2019 di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Moderator / Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) bersama Panelis diantaranya : CEO PT Kiran Resources Indonesia Soebowo Musa, Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sunandar, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak, Direktur Perencanaan Jasa Dan Kawasan BKPM Nurul Ichwan, Wakil Ketua Komite Pengembangan SDM dan Infrastruktur KADIN Indonesia Dandung Sri Harninto (kanan) saat acara Infrastructure Outlook Forum 2020 disela Indonesia Infrastructure Week 2019 di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Libatkan Swasta Bangun Infrastruktur

Investor Daily, Jumat, 8 November 2019 | 13:27 WIB

Ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain dalam sektor pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah untuk tetap memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan infrastruktur dengan kualitas yang semakin baik. Dalam pidato di acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 pada 20 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyinggung fokus pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Upaya menggenjot pembangunan infrastruktur dalam lima tahun pertama pemerintahan Jokowi telah berhasil mendongkrak stok infrastruktur Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB), dari 35% pada 2015 menjadi 43% pada awal 2019. Namun stok infrastruktur Indonesia itu masih di bawah rata-rata dunia yang mencapai 70% terhadap PDB. Menurut catatan Bappenas, Tiongkok dan India masing-masing membukukan rasio stok infrastruktur masing-masing 76% dan 57%.

Ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh Tanah Air sangat diperlukan untuk menurunkan biaya logistik Indonesia yang masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asean. Data memperlihatkan biaya logistik Indonesia sebesar 24% terhadap PDB, bahkan lebih tinggi dari Vietnam dengan biaya logistik 20%, Thailand sebesar 15% dan Filipina serta Malaysia masing-masing sebesar 13%.

Moderator / Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) bersama Panelis diantaranya : CEO PT Kiran Resources  Indonesia Soebowo Musa, Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sunandar, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak, Direktur Perencanaan Jasa Dan Kawasan BKPM Nurul Ichwan, Wakil Ketua Komite Pengembangan SDM dan Infrastruktur KADIN Indonesia Dandung Sri Harninto (kanan) saat acara Infrastructure Outlook Forum 2020 disela Indonesia Infrastructure Week 2019 di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Moderator / Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) bersama Panelis diantaranya : CEO PT Kiran Resources Indonesia Soebowo Musa, Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sunandar, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak, Direktur Perencanaan Jasa Dan Kawasan BKPM Nurul Ichwan, Wakil Ketua Komite Pengembangan SDM dan Infrastruktur KADIN Indonesia Dandung Sri Harninto (kanan) saat acara Infrastructure Outlook Forum 2020 disela Indonesia Infrastructure Week 2019 di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Sementara itu, data World Bank memperlihatkan indeks infrastruktur Indonesia menunjukkan perbaikan dari peringkat 60 untuk periode 2016/2017, menjadi peringkat 52 pada periode 2017/2018. Peringkat Indonesia itu masih lebih baik dibandingkan India dengan peringkat 66 dan Filipina peringkat 97.

Komitmen pemerintah membangun infrastruktur selama lima periode 2015-2019 sebenarnya baru menahan laju penurunan stok infrastruktur terhadap PDB lantaran pembangunan Indonesia sudah jauh ketinggalan dari negara-negara lain. Secara bertahap, pemerintah menargetkan stok infrastruktur Indonesia menjadi 50% terhadap PDB pada 2024. Stok infrastruktur adalah nilai total investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak swasta dalam membangun infrastruktur, dikurangi depresiasi.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mengusung lima program prioritas pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2020-2024. Kelima program itu adalah pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, penguatan konektivitas, pembangunan infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, serta transformasi digital.

Namun, untuk merealisasikan target pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, sekitar Rp 6.445 triliun. Angka itu melonjak drastis dari kebutuhan pendanaan pada 2015-2019 sebesar Rp 4.796 triliun. Dari jumlah itu, porsi APBN dan APBD sebesar 37%, BUMN 21%, dan swasta sebanyak 42%. Karena terbatasnya dana pemerintah, keterlibatan swasta sangat diharapkan dalam pembangunan infrastruktur.

Peran BUMN untuk membiayai pembangunan infrastruktur hingga tahun ini sudah cukup besar, yang pada akhirnya memicu kenaikan rasio net gearing atau rasio utang terhadap modal menjadi sebesar 2.2 hingga semester I-2019, dari sebesar 0.7 pada 2015.

Mengenai peran swasta ini, Presiden Jokowi di acara Peresmian Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11), meminta badan usaha milik negara (BUMN) memberikan kesempatan kepada swasta, termasuk pengusaha lokal, untuk terlibat menggarap proyek infrastruktur di daerah-daerah. BUMN jangan ambil semuanya, berikan ruang bagi swasta termasuk pengusaha lokal untuk terlibat dalam pengembangan infrastruktur ini.

Presiden menyadari bahwa pendanaan untuk proyek infrastruktur lanjutan tidak dimungkinkan untuk seluruhnya dibiayai oleh APBN. Karena itu, perlu dikembangkan pendanaan yang kreatif (creative financing) berupa skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Public Private Partnership (PPP), Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), dan lainnya. Sementara untuk daerah dengan nilai imbal balik investasi atau internal rate of return (IRR) rendah, pemerintah yang akan terjun langsung menangani pembangunannya.

Kita setuju bahwa pemerintah tetap memiliki fokus pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan, termasuk jalan tol, bandara, pelabuhan serta infrastruktur dasar. Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga dalam hal pembangunan jalan tol. Sejak pembangunan Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi tahun 1978 sampai 2014, Indonesia hanya membangun 780 km jalan tol. Sedangkan Tiongkok sampai saat ini telah membangun 280.000 km jalan tol.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, tidak ada cara lain selain kerja ekstra seperti yang sudah diterapkan pada periode 2015-2019 dan berhasil mengoperasikan jalan tol baru sepanjang 1.500 km. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan panjang jalan tol akan bertambah menjadi kurang lebih 4.500-5.000 km.

Kita juga sepakat bahwa proyek infrastruktur tidak bisa diserahkan semuanya kepada BUMN. Keterlibatan swasta lokal sangat dibutuhkan untuk menutup kekurangan pendanaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus menciptakan kepastian hukum dan investasi untuk menarik swasta mau terlibat membiayai proyek infrastruktur yang sifatnya komersial, ataupun bekerja sama dengan BUMN.

Di sisi lain, kita juga mengingatkan pihak swasta agar serius apabila diberi kepercayaan menggarap proyek infrastruktur. Pengalaman yang sudah-sudah jangan diulangi lagi, di mana pihak swasta yang mendapatkan hak konsesi suatu proyek infrastruktur, misalnya jalan tol, tidak merealisasikannya alias mangkrak. Pada akhirnya, pemerintah menugaskan BUMN untuk menuntaskan proyek tol yang semestinya sudah dikerjakan swasta itu.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA