Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mudik lebaran. Foto ilustrasi: IST

Mudik lebaran. Foto ilustrasi: IST

Libur dan Ekonomi Lebaran

Sabtu, 11 Mei 2019 | 10:21 WIB

Sikap Presiden Joko Widodo terhadap pegawai negeri atau aparat sipil negara (ASN) ibarat hubungan seorang ayah dengan anak kandung. Namanya juga ke anak, Presiden kadang menunjukkan rasa sayang, tapi tak jarang juga menumpahkan kejengkelan dan marahmarah di berbagai forum resmi.

Dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Kamis (10/5), misalnya, Presiden mengungkapkan kejengkelan karena reformasi birokrasi berjalan lamban. Birokrasi, yang tak lain adalah ASN, dinilai masih saja mempersulit perizinan usaha sehingga membuat investor kesal.

Itulah sebabnya, investasi kita masih minim dan kinerja ekspor mengecewakan. Inilah yang dituding Presiden Jokowi sebagai biang keladi Indonesia tak mampu mengatasi defisit transaksi berjalan selama 20 tahun.

Rasa kecewa Presiden terhadap aparat birokrasi itu diungkapkan berulang kali. Namun pada hari yang sama, Presiden menghadiahi para ASN dengan tambahan libur atau cuti bersama Lebaran. Para aparat birokrasi tahun ini dimanjakan dengan libur panjang 11 hari selama Lebaran, lebih banyak dari

Lebaran tahun lalu yang ‘hanya’ sembilan hari. Salah satu alasan pemerintah menambah cuti bersama adalah guna menghindari kemacetan lalu lintas saat arus mudik dan arus balik Lebaran. Tapi pemerintah lupa, mau ditambah cuti berapa pun, arus balik akan menumpuk di akhir libur. Dan sudah menjadi tradisi karyawan di Indonesia, tak sedikit yang tetap saja membolos meski sudah diberi keleluasaan libur lebih panjang.

Tapi yang jelas, libur panjang karena penambahan cuti bersama Lebaran memiliki dua sisi sekaligus, positif dan negatif. Sisi positifnya adalah terjadinya ‘repatriasi’ uang dari kota ke desa dalam jumlah puluhan triliun rupiah yang dibawa oleh sekitar 18 juta pemudik tahun ini. Jika ditambah dengan dana desa sedikitnya Rp 20 triliun yang berasal dari APBN, ekonomi perdesaan menjadi lebih bergairah.

Untuk menjaga likuiditas selama periode Ramadan-Lebaran, Bank Indonesia menyiapkan dana sedikitnya Rp 217 triliun tahun ini. Berdasarkan prognosa, ada dana hampir Rp 180 triliun yang dibawa para pemudik untuk dibelanjakan di kampung halaman. Dana tersebut dialokasikan kepada sanak famili, didermakan kepada kaum dhuafa, atau dibelanjakan. Fenomena ini tentunya menciptakan pemerataan ekonomi dan sedikit mengurangi kesenjangan desa dan kota, meski bersifat temporer.

Sektor pariwisata daerah pun mendulang panen yang dapat mempertebal APBD. Libur Lebaran memang mendorong masyarakat membelanjakan uang lebih banyak. Sektor ritel yang sempat lesu dalam beberapa waktu terakhir bakal lebih bersinar. Semua itu akan mendongkrak konsumsi masyarakat yang hingga kini menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, libur yang terlalu panjang tetap menimbulkan dampak negatif. Bagi industri dan pabrikpabrik, libur yang kelewat panjang mengancam proses produksi, menaikkan biaya, dan mengganggu jadwal pengiriman barang ekspor. Produksi terganggu lantaran berkurangnya jam kerja. Gangguan juga bisa terjadi pada pabrik-pabrik yang rawan rusak jika mesin berhenti terlalu lama. Bahkan ada pula pabrik yang butuh pemanasan dua hari setelah cukup lama shut down.

Kenaikan biaya tak terelakkan apabila perusahaan tetap ingin beroperasi dan tidak meliburkan karyawan. Tentu konsekuensinya, perusahaan harus membayar biaya lembur yang lebih mahal bagi karyawan yang disuruh masuk pada hari libur. Gangguan paling nyata terjadi pada perusahaan yang berorientasi ekspor. Libur yang sampai 11 hari jelas akan mengganggu pengiriman barang ke luar negeri. Apalagi, pengiriman barang ekspor perlu dukungan dari berbagai instansi untuk mengurus dokumen, termasuk bank, yang tentu saja tutup karena cuti bersama.

Runyamnya, pembeli di luar negeri tidak mau tahu ada kebijakan cuti bersama tersebut. Ditambah lagi gangguan logistic karena truk pengangkut barang biasanya tidak boleh beroperasi pada H-7 hingga H+7 Lebaran, kecuali angkutan sembako dan barang strategis tertentu. Kecuali itu, pemotongan cuti bersama secara memaksa bisa saja merugikan karyawan, karena yang bersangkutan belum tentu membutuhkan cuti yang sedemikian lama.

Boleh jadi, karyawan lebih membutuhan cuti pada kesempatan lain di luar Lebaran. Libur terlalu panjang juga berdampak kurang baik terhadap pasar modal. Konon banyak investor asing di portofolio yang mempertanyakan kebijakan ini sehingga mereka mengambil posisi jual. Kondisi itu bisa menurunkan harga saham.

Dalam konteks itulah, pemerintah seyogianya mempertimbangkan secara bijak dampak positif dan negatif dari keputusan cuti bersama Lebaran. Meski hal itu mampu menghidupkan denyut nadi ekonomi perdesaan, bisa jadi kebijakan seperti ini kurang probisnis dan cenderung kontraproduktif, serta dipandang miring oleh investor.

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN