Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019. Foto: DOK Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019. Foto: DOK Kemenkeu

Mafia Pajak

Rabu, 4 Desember 2019 | 12:03 WIB
Investor Daily

Nyali para koruptor dan calon koruptor di negeri ini tak pernah menciut, betapapun korban operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus ber tambah. Tak ada sedikit pun rasa takut dan malu, kendati media massa begitu gencar menghajar mereka. Belum lagi mereka menjadi bulan-bulanan dan sasaran caci-maki di jejaring media sosial.

Virus korupsi menjalar ke semua lapisan dan profesi, tak pandang bulu. Jangankan politisi dan birokrasi yang paling rawan tergoda untuk korupsi, para akademisi yang masuk ke sistem birokrasi dan politik pun akhirnya terpapar korupsi.

Kita ingat seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama yang menjadi pejabat lembaga hulu migas akhirnya harus masuk bui. Bukan gaji kecil yang menjadi dorongan seseorang untuk melakukan korupsi. Coba lihat seorang direktur utama beberapa BUMN yang mendapat gaji ratusan juta rupiah, belum termasuk bonus dan tantiem bernilai miliaran rupiah, toh terjerumus juga ke pusaran korupsi.

Di lingkungan kementerian dan lembaga, kita tahu bahwa Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi dengan struktur penggajian tertinggi dibanding kementerian lain. Sri Mulyani Indrawati, sejak menjabat menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, adalah tokoh yang paling peduli untuk menaikkan gaji pegawai negeri, termasuk di Kementerian Keuangan. Tapi dia jugalah yang hingga kini masih risau terhadap perilaku korupsi oknum bawahannya.

Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/12), Sri Mulyani melontarkan kejengkelannya karena ada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjadi aktor mafia korupsi. Praktik korupsi juga dilakukan oleh account representative pajak yang main mata dengan wajib pajak untuk memanipulasi pajak yang mestinya disetor ke negara.

Karena itulah, Menkeu menyerukan kepada bawahannya, termasuk aparat Bea dan Cukai untuk menghentikan praktik korupsi. Dia mengingatkan ikrar yang diucapkan sejak 2015 oleh aparat di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai untuk menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pajak masih menjadi tulang punggung penerimaan negara, dengan kontribusi setiap tahun rata-rata sekitar 80%. Bukan hal mudah untuk meraih target yang dipatok Presiden setiap kali mengucapkan pidato Nota Keuangan dan APBN di DPR, karena realisasi pajak selama ini hanya berkisar 90%.

Apalagi saat ini ketika atmosfir ekonomi global tidak bersahabat dan penuh ketidakpastian, harga komoditas ekspor Indonesia merosot, target pajak menjadi kian sulit. Rasio pajak (tax ratio) Indonesia hanya stangan di level 11%, sementara negara tetangga sudah 15%-an.

Di lain sisi, dunia usaha selama ini merasa gerah karena seperti menjadi sasaran tembak perburuan aparat pajak. Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam beberapa kesempatan mengungkapkan keluhan karena merasa ditakut-takuti oleh aparat pajak.

Namun pada saat bersamaan, pihak Direktorat Pajak pun berkilah bahwa masih banyak pengusaha yang tidak membayar pajak secara benar. Dunia usaha harus jujur dan taat dalam membayar pajak. Bukan saatnya lagi menghindari pajak dengan sengaja (tax avoidance), maupun memanfaatkan celah aturan pajak (tax evation). Aparat pajak pun jangan memanfaatkan kekuasaannya untuk menekan dunia usaha, apalagi malah main mata. Meski kita tahu bahwa potensi pajak masih sangat besar, aparat pajak tetap harus menjalankan tugas secara profesional, adil, dan persuasif.

Stigma berburu di kebun binatang harus dienyahkan. Kita berharap bahwa polemik dan saling tuding antara pihat aparat pajak dan dunia usaha jangan sampai justru menjadi celah bagi mereka untuk saling kongkalikong, kolusi, dan main mata untuk merekayasa besaran pajak yang merugikan negara. Masing-masing pihak harus melaksanakan tanggung jawab profesional untuk tidak saling menekan dan mengancam.

Tak ada tempat bagi mafia pajak. Mafia pajak takkan bisa berkutik jika tidak didukung oleh wajib pajak nakal. Maka kita patut bertanya, korupsi di lingkungan Ditjen Pajak atau di kementerian/ lembaga manapun, apakah itu sudah menjadi kultur yang tak bisa lagi diberantas? Apakah sistem pemerintahan dan sistem politik yang mendorong orang untuk korupsi, atau karena lemahnya pengawasan? Ataukah mantra power tend to corrupt itu memang bakal abadi? Mungkin hukuman buat koruptor terlalu lunak.

Dalam konteks membasmi mafia pajak, seluruh saluran dan instrumen perlu dikerahkan. Kontak dengan wajib pajak harus dipersempit, mekanisme pemeriksaan internal perlu dibenahi, peran inspektorat jenderal Kementerian Keuangan dipertajam, serta integritas aparat pajak harus betul-betul dijaga. Peran masyarakat, media massa, dan media sosial untuk ikut mengawasi aparat pajak juga sangat penting.

Kita berharap seluruh upaya itu tidak saja mendongkrak penerimaan pajak serta menaikkan rasio pajak, tapi sekaligus dapat meminimalisasi korupsi dan manipulasi pajak.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN