Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Hari Buruh Internasional

Hari Buruh Internasional

May Day

Selasa, 30 April 2019 | 10:08 WIB

Kaum buruh di seluruh dunia akan kembali memperingati Hari Solidaritas Buruh Internasional pada 1 Mei besok. Pada hari istimewa yang dikenal dengan istilah May Day tersebut, para buruh akan menuntut kenaikan upah dan pemenuhan hak-hak lainnya sebagai pekerja.

Tuntutan buruh saat ini mungkin berbeda dengan tuntutan 133 tahun silam saat mereka menggelar aksi protes di Chicago untuk menuntut 8 jam kerja setiap hari pada 1 Mei, yang kemudian ditetapkan di Paris sebagai May Day. Namun semangat yang diusung mereka tetap sama, yakni memperjuangkan hak-hak buruh yang terabaikan.

Di Indonesia, May Day tahun ini tergolong spesial. Bangsa Indonesia baru saja melangsungkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislative (pileg) untuk pertama kalinya secara serentak. Pilpres dan pileg digelar pada 17 April, May Day dihelat dua pekan setelahnya.

Kita bersyukur tensi politik di dalam negeri sudah menurun meski kedua kubu capres masih berpolemik soal perolehan suara. Dengan suhu politik yang mendingin, kita berharap May Day berlangsung sejuk. Tuntutan yang disampaikan buruh harus benar-benar murni sebagai aspirasi mereka. Tak ada tendensi politik di dalamnya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada May Day tahun ini kalangan buruh di Indonesia akan kembali menuntut kenaikan upah. Para buruh menganggap penaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 8,03% yang dilakukan pemerintah tahun ini tidak mampu menyejahterakan mereka.

Para buruh kemungkinan juga akan menuntut pemerintah merevisi formula penghitungan UMP dan UMK yang diberlakukan sejak empat tahun lalu melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Bahkan, bisa jadi para buruh akan meminta pemerintah mengembalikan formula pengupahan ke sistem lama.

Dalam formula pengupahan sebelumnya, penghitungan upah minimum mengacu pada angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditentukan Dewan Pengupahan berdasarkan sur vei harga kebutuhan pokok. Dewan Pengupahan terdiri atas wakil pengusaha, buruh, pemerintah, dan akademisi.

Dalam formula baru yang diterapkan sejak 2015, KHL tak lagi berlaku. Kenaikan upah merujuk pada upah minimum tahun berjalan, inflasi periode September tahun lalu sampai September tahun berjalan, ser ta pertumbuhan ekonomi kuartal III-IV tahun sebelumnya dan kuartal I-II tahun berjalan.

Berdasarkan formula baru itulah pemerintah menaikkan UMP dan UMK 2019 sebesar 8,03%. Kenaikan upah buruh tahun ini mengacu pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing sebesar 2,88% dan 5,15%.

Protes buruh terhadap formula upah 2019 tergolong wajar, terutama karena kenaikan UMP/UMK 2019 sebesar 8,03% lebih rendah dari kenaikan UMP/UMK tiga tahun sebelumnya. Upah minimum pada 2016, 2017, dan 2018 masing-masing naik 11,5%, 8,25%, dan 8,71%.

Selain kenaikannya lebih rendah, asumsi yang digunakan untuk menetapkan besaran upah 2019 juga kurang presisi. Inflasi September, misalnya, secara siklikal cenderung rendah. Pada September 2018, inflasi mencapai 2,88% secara tahunan (year on year/yoy). Padahal, inflasi di luar September tahun lalu di atas 3%.

Apakah itu berarti pemerintah harus mengabulkan tuntutan para buruh? Tentu saja tidak. Sebab di sisi lain, ada fakta yang tidak bisa dikesampingkan, yaitu kondisi perekonomian nasional yang kurang kondusif sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Belarut-larutnya perang dagang antara AS dan Tiongkok, isu suku bunga acuan The Fed yang masih timbul tenggelam, ancaman resesi di AS, perlambatan ekonomi Tiongkok, ser ta keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) masih membebani perekonomian dunia. Ujung-ujungnya, perekononian nasional terkena imbasnya.

Faktor-faktor itulah yang terus menekan industri manufaktur di Tanah Air, sehingga pertumbuhannya selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) selalu di bawah 20%. Karena 75% bahan baku dan bahan penolongnya diimpor, industri manufaktur di dalam negeri sangat sensitif terhadap perlambatan ekonomi global. Menilik fakta dan variabel-variabel tersebut, adalah kurang bijak jika para buruh terus menuntut penaikan upah minimum 2019. Apalagi daya saing dan produktivitas buruh di dalam negeri masih rendah.

Agar adil, ada baiknya pemerintah menggunakan basis produktivitas dalam sistem pengupahan nasional. Pekerja yang produktif akan diganjar imbalan lebih tinggi, pekerja tak produktif bakal mendapat imbalan lebih rendah.

Sistem upah berbasis produktivitas akan membuat para buruh lebih nyaman, bersemangat, dan memiliki kepastian dalam bekerja. Kondisi ini akan menumbuhkan budaya kerja yang profesional di perusahaan. Upah berbasis produktivitas juga menjadikan pengusaha lebih fokus mengembangkan perusahaannya. Hasilnya, daya saing produk atau jasa akan meningkat. Perusahaan akan berkembang dan menghasilkan keuntungan. Jika perusahaan mengeduk laba, para pekerja akan turut menikmatinya.

Pemerintah akan diuntungkan oleh sistem pengupahan berbasis produktivitas. Jika iklim ketenagakerjaan tetap kondusif, investasi akan meningkat, sehingga tenaga kerja banyak terserap dan ekonomi tumbuh lebih pesat. Tugas pemerintah memangkas angka kemiskinan dan pengangguran bakal semakin mudah.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN