Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dan meresmikan Rapat kerja Kementerian Perdagangan, Kamis (4/3/2021). Sumber: BSTV

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dan meresmikan Rapat kerja Kementerian Perdagangan, Kamis (4/3/2021). Sumber: BSTV

Melawan Predator

Sabtu, 6 Maret 2021 | 22:04 WIB
Investor Daily

Dalam ilmu biologi, predator adalah hewan pemangsa hewan lain. Adapun dalam ilmu ekonomi, predatory pricing adalah suatu strategi usaha menetapkan harga yang sangat rendah untuk barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode yang cukup lama.

Tujuannya adalah untuk menyingkirkan pelaku usaha lain yang menjadi pesaing-pesaingnya dari pasar, atau juga untuk menghambat pelaku usaha-pelaku usaha lain. Jika sang predator sudah berhasil menyingkirkan pesaingnya, maka biasanya akan terbentuk pasar yang mo nopolistik.

Kerugian sementara yang dia derita selama periode bantingharga akan dikompensasikan dengan kenaikan harga setelah sang predator menguasai pasar. Konsumen lah yang pada akhirnya bakal dirugikan.

Istilah predatory pricing mencuat dalam dua hari terakhir, bersamaan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyerukan kembali perlunya mencintai produk dalam negeri dan membenci produk asing.

Seruan yang dilontarkan saat Presiden membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan itu spontan memicu viral di medsos. Terutama ajakan untuk membenci produk asing. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun buka rahasia bahwa pernyataan Presiden yang cukup kontroversial itu berawal dari masukannya.

Lutfi bercerita bahwa dia menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai praktik predatory pricing melalui platform e-commerce global. Praktik itu bersumber dari tulisan sebuah lembaga internasional tentang kematian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia yang bergerak di bisnis fesyen akibat predatory pricing pihak asing.

Perusahaan yang mempekerjakan 3.400 karyawan itu sempat berjaya pada periode 2016-2018. Hingga kemudian ada sebuah perusahaan asing yang menyadap semua informasi UMKM tersebut lewat artificial intelligence. Perusahaan asing itu kemudian menjiplak produknya dan membuat pabrik serupa di Tiongkok dengan harga jauh lebih murah untuk membanjiri pasar Indonesia lewat e-commerce global.

Tak pelak lagi, perusahaan fesyen UMKM nasional itu pun kolaps. Dalam Peresmian Rapat Kerja Nasional XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (5/3), Presiden Jokowi kembali mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap produk asing. Presiden menyebut bahwa sikap nya itu bukan berarti dia menyu kai proteksionisme. Sebab, sejarah membuktikan bahwa proteksionisme itu justru merugikan. Dia menegaskan bah wa Indonesia adalah negara yang menganut keterbukaan ekonomi.

Hanya saja, Presiden tidak ingin bangsa Indonesia menjadi korban praktik tidak adil (unfair practices) dari perdagangan dunia. Tentu saja kita sangat mendukung pendapat Presiden tersebut. Sebab seringkali terjadi, negara- negara maju menyuarakan perdagangan yang adil dan terbuka, tapi dalam kenyataannya justru melakukan praktik yang sebaliknya.

Belakangan ini, perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia memang tumbuh pesat. Pemainnya bu kan hanya lokal, tapi justru marak pemain asing. Pandemi Covid justru ikut menjadi berkah bagi pelaku e-commerce.

Platform e-commerce juga banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dan membantu pemasaran produk mereka. Namun sayangnya, banyak e-commerce yang menjual produk impor dengan harga miring. Inilah yang menjadi keprihatinan Menteri Perdagangan Lutfi. Kondisi ini menjadi dilematis.

Di satu sisi pemerintah mendorong tumbuh kembangnya ekonomi digital temasuk e-commerce. Namun di sisi lain banyak platform e-commerce yang menjajakan produk impor yang merugikan UMKM. Dengan kata lain, platform perdagangan secara elektronik kini menjadi sarana predatory pricing.

Kita tahu bahwa 56% penopang produk domestik bruto (PDB) Indonesia adalah konsumsi rumah tangga.

Jangan sampai konsumsi itu didominasi oleh produk impor. Karena itu, imbauan Presiden untuk lebih banyak mengonsumsi produk dalam negeri sangat tepat. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja dan da pat mendorong efek domino terhadap perekonomian se cara keseluruhan.

Dalam konteks itu, kita tidak serta merta memaksakan masyarakat untuk membeli produk dalam negeri jika ternyata harganya justru jauh lebih mahal. Itulah sebabnya, menjadi tantangan bagi produsen domestik untuk menghasilkan barang yang kompetitif, harga bersaing, dan kualitas tetap terjaga. Globalisasi menuntut sebuah produk yang berdaya saing karena kita berada dalam pusaran hiperkompetisi.

Semua negara meneriakkan keterbukaan pasar, dan pada saat yang sama cenderung inward looking dan proteksionistis. Di sinilah pentingnya kita mengamankan pasar dalam negeri, melindungi pelaku-pelaku usaha nasional, khususnya UMKM.

Jangan sampai pelaku usaha domestic menjadi korban hegemoni dan persaingan tidak sehat perusahaan-perusahaan asing. Pelaku usaha nasional dan pasar dalam negeri harus dibentengi dari ulah para predator. Di sinilah pemerintah dan negara harus hadir lewat kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi kepentingan domestik, tanpa harus melanggar aturan tatanan perdagangan dunia yang adil dan transparan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN