Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petugas PLN sedang memriksa rutin di Gardu Induk Cengkareng , Jakarta Barat. Foto: IST

Petugas PLN sedang memriksa rutin di Gardu Induk Cengkareng , Jakarta Barat. Foto: IST

Melistriki Indonesia

Sabtu, 1 Agustus 2020 | 11:09 WIB
Investor Daily

Listrik masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan bangsa ini. Tak semua rakyat Indonesia sudah terjangkau aliran listrik. Bahkan, di kawasan timur Indonesia (KTI), setrum masih menjadi barang langka, mewah, lagi mahal.

Padahal, tanpa listrik, mustahil pemerintah bisa memangkas angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukankah di era digital saat ini, hampir setiap aspek kehidupan bertali-temali dengan listrik?

Lebih dari itu, listrik adalah alat pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Kelangkaan listrik di daerah bisa memperlebar kesenjangan ekonomi, menambah ketimpangan antarwilayah, dan meletupkan keresahan sosial.

Realisasi rasio elektrifikasi PLN
Realisasi rasio elektrifikasi PLN

Ketiadaan listrik juga dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai program telah digulirkan PT PLN (Persero) demi terpenuhinya rasio elektrifikasi hingga 100% di segenap penjuru Tanah Air. Upaya PLN telah membuahkan hasil. Dalam lima tahun terakhir (2014-2020), rasio elektrifikasi nasional meningkat pesat, dari 84,35% menjadi 99,09%. Namun, 99,09% --angka rata-rata—belum cukup untuk membuat seluruh daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, terang benderang oleh listrik.

Hingga April lalu, 433 desa di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku masih gelap gulita. Tak sedikit pula masyarakat di daerah Papua, Maluku dan  NTT yang cuma bisa menikmati setr um secara bergiliran karena pasokan listrik masih biarpet. Di tiga provinsi itu, rasio elektrifikasi masing-masing baru mencapai 94,4%, 91,72%, dan 86,13%. Minimnya pasokan listrik di KTI, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sungguh kontradiktif dengan di Jawa-Bali dan Sumatera yang kelebihan pasok (over supply).

Di kawasan barat Indonesia (KBI), biarpet hanya sesekali terjadi, itu pun akibat kerusakan jaringan. Mencapai rasio elektrifikasi nasional sebesar 100% bukan perkara mudah. PLN masih tersandera berbagai persoalan klasik. Butuh terobosan, inovasi, improvisasi, dan dukungan seluruh komponen bangsa untuk mencapai rasio elektrifikasi nasional hingga angka paripurna.

Strategi PLN membantu rkayat daerah 3 T
Strategi PLN membantu rkayat daerah 3 T

Di KTI, pembangunan jaringan listrik sangat mahal karena terkendala geografis. Ketika menyambungkan kabel ke pelanggan baru di daerah 3T, PLN harus menembus gunung, bukit, dan ngarai, melintasi hutan, rawa, dan ilalang, mengarungi sungai, danau, dan lautan. Setelah tersambung pun, listrik di daerah 3T tidak mencapai keekonomian. Penduduk di wilayah 3T jumlahnya sedikit, terpencar-pencar, saling berjauhan, dan konsumsi listriknya rendah.

Dengan kondisi geografis yang sulit dan tingkat konsumsi di bawah keekonomian, biaya perawatan (maintenance) menjadi amat tinggi.

Kita berlega hati karena PLN telah menempuh sejumlah langkah terobosan, di antaranya mengajak korporasi dan masyarakat berdonasi untuk membantu penyambungan listrik di daerah 3T. PLN juga memberikan diskon 50%, selain berimprovisasi membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit energi terbarukan lainnya berbasis lokal, misalnya pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

Tetapi upaya PLN tidak akan efektif tanpa dukungan pihak-pihak terkait lain. Pemerintah daerah (pemda) adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap pasokan listrik di daerahnya, terutama untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan PLN melistrik 433 desa
Kegiatan PLN melistrik 433 desa

Karena itu, pemda harus terlibat aktif mendorong elektrifikasi di daerah-daerah 3T, termasuk lewat dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Agar tidak terlalu membebani APBN, pemda bisa menggandeng dunia usaha di daerahnya untuk membantu masya rakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

PLN juga harus terus berbenah, misalnya dengan membangun lebih banyak pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Dengan begitu, pembangkit-pembangkit PLN akan lebih efisien dan ramah lingkungan. Saat tuntutan penggunaan energi bersih ke depan meningkat, PLN tidak perlu mengeluarkan banyak investasi untuk membangun pembangkit ramah lingkungan.

Kita pun sepakat bahwa target elektrifikasi nasional 100% bisa segera dicapai jika pemerintah tidak bersikap ambigu. PLN mengemban kewajiban memberikan layanan public (public service obligation/PSO) untuk masyarakat bawah, dengan mematok tarif dasar listrik (TDL) di bawah biaya pokok penyediaan (BPP).

Selisih BPP dengan TDL ditanggung pemerintah lewat subsidi. Anehnya, pembayaran subsidi pemerintah kepada PLN kerap tertunda. Dalam tiga tahun terakhir, akumulasi piutang PLN dari pemerintah atas kompensasi tarif listrik mencapai Rp 52,28 triliun. Padahal, sampai akhir tahun lalu, PLN punya utang hampir Rp 500 triliun. Terus tertundanya pencairan piutang dari pemerintah membuat PLN sulit bergerak karena arus kasnya tidak likuid.

Petugas PLN  memperbaiki jaringan instalasi listrik di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Minggu (12/7/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Petugas PLN memperbaiki jaringan instalasi listrik di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Ke depan, pemerintah tak boleh berkilah bahwa piutang PLN sulit dicairkan karena harus melalui tahapan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang rumit dan panjang. Jika memang menghendaki PLN punya kualitas pelayanan jempolan, pemerintah harus menjalankan tata kelola yang baik (good governance) pada anggarannya.

Tak kalah penting, pemerintah perlu mencermati proyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Kebutuhan pasokan listrik beberapa tahun ke depan sebaiknya dihitung ulang.

Sudah lama, bahkan sebelum pandemi Covid-19 merebak, muncul kekhawatiran bahwa pasokan listrik sudah over supply. Bila pembangunan pembangkit terus dipaksakan dalam kondisi kelebihan pasok, PLN bakal semakin menderita karena harus membeli listrik yang diproduksi pembangkit swasta, tanpa bisa menjualnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN