Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani Indrawati

Melupakan Korporasi Swasta

Investor Daily, Kamis, 4 Juni 2020 | 13:13 WIB

Untuk kedua kalinya, pemerintah merevisi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada saat awal diluncurkan 12 Mei lalu, pemerintah menetapkan dana PEN sebesar Rp 318 triliun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Sepekan kemudian, pemerintah menaikkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi Rp 641,7 triliun. Kemudian dalam rapat kabinet terbatas, Rabu (3/6/2020), pemerintah kembali merevisi dan menaikkan dana PEN menjadi Rp 677 triliun. Akibat tambahan itu, defisit APBN 2020 pun meningkat jadi 6,34% dari produk domestik bruto (PDB), atau setara Rp 1.039 triliun.

Kenaikan bujet program PEN dialokasikan untuk menambah dana jaring pengaman sosial atau bantuan sosial (bansos) serta untuk mendukung badan usaha milik negara (BUMN). Dukungan untuk BUMN ini meliputi perluasan penanaman modal negara (PMN) dan dana talangan modal kerja.

Dalam revisi terbaru ini, tidak terlihat secara eksplisit tambahan alokasi dana untuk stimulus korporasi swasta. Stimulus untuk korporasi swasta diberikan bersama kelompok usaha lain, dalam bentuk insentif perpajakan atau lewat restrukturisasi kredit yang difasilitasi lewat stimulus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya, masyarakat tidak tahu persis berapa besaran stimulus sesungguhnya yang diterima oleh korporasi swasta.

Dalam konteks itu, bisa dikatakan bahwa stimulus untuk program PEN ini lebih memihak kepada usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) serta BUMN. Memang, UMKM merupakan sektor yang paling rentan akibat kebijakan pembatasan mobilitas sosial selama pandemi Covid-19. Apalagi, UMKM menjadi ujung tombak dalam penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan BUMN mendapat prioritas karena beberapa di antaranya menjalankan kewajiban layanan sosial (public service obligation/PSO) dan sebagai agen pembangunan. Sebagian BUMN itu juga terpukul akibat pembatasan sosial, temasuk yang bergerak di sektor transportasi, seperti PT Garuda Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia.

Tidak ada yang salah dengan kebijakan pemerintah membantu UMKM dan BUMN. Tapi seolah melupakan korporasi swasta, itu menjadi tanda tanya besar. Sepertinya pemerintah menganakemaskan UMKM dan BUMN, tapi menganaktirikan korporasi swasta. Kita juga memaklumi bahwa anggaran negara terbatas, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan berdasarkan skala prioritas.

Namun demikian, pemerintah mesti menerapkan asas keadilan. Terlebih lagi selama pandemi Covid-19 yang memicu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hampir seluruh sektor usaha terpukul, mulai dari usaha mikro hingga korporasi besar. Jutaan tenaga kerja yang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini, sebagian merupakan karyawan korporasi swasta.

Karena itulah, korporasi swasta juga perlu mendapatkan stimulus khusus. Hal itu wajar karena besarnya peran korporasi swasta dalam penyerapan tenaga kerja, di samping memberikan sumbangan signifikan terhadap penerimaan negara. Korporasi swasta pun selama ini banyak menyisihkan dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) dengan nilai yang tidak sedikit.

Saat ini, terdapat sekitar 66.252 usaha skala menengah dan besar di seluruh Indonesia. Kontribusi usaha menengah dan skala besar tersebut terhadap PDB pada 2018 tercatat sebesar 52,6% atau setara Rp 7.388,4 triliun. Selain itu, kelompok usaha menengah dan besar menyerap 7,39 juta pekerja atau 6,13% dari angkatan kerja.

Sedangkan dari sisi pajak, saat ini terdapat 3,3 juta wajib pajak (WP) badan dan 38,7 WP orang pribadi. Kontribusi korporasi terhadap pajak antara lain terepresentasi pada setoran PPh badan pada 2019 yang mencapai Rp 256,7 triliun, PPh pasal 21 sebanyak Rp 148 triliun, dan pajak impor sebesar Rp 229 triliun.

Atas dasar itu, sudah selayaknya korporasi swasta juga mendapatkan dana stimulus khusus. Terutama perusahaan atau industri padat karya yang menyerap banyak pekerja. Pemerintah seyogianya bertindak adil dan tidak pilih kasih dalam pemberian stimulus. Jangan berpretensi bahwa korporasi swasta mampu menolong dirinya sendiri dan mampu bangkit dari pukulan Covid-19, sehingga tidak perlu dibantu.

Perlu diingat bahwa korporasi swasta menjadi salah satu pilar vital dalam bangunan perekonomian di negeri ini. Jika korporasi swasta sampai ambruk dan bangkrut, sektor keuangan bakal terseret, dan perekonomian nasional bisa runtuh. Tentu kita semua tidak menghendaki skenario buruk tersebut menjadi kenyataan.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN