Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fintech. Foto ilustrasi: IST

Fintech. Foto ilustrasi: IST

Membangun Ekonomi Lewat Start-up

Selasa, 30 Juli 2019 | 11:42 WIB

Ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi digital Asean dengan nilai transaksi US$ 130 miliar pada 2030, sepertinya bakal terwujud. Booming perusahaan rintisan (start-up) hanya satu dari banyak bukti bahwa negeri ini sedang bergerak menuju ekonomi digital.

Ibarat kecambah di musim penghujan, perusahaan rintisan tumbuh dan bertebaran di mana-mana. Mereka bergerak dalam bidang dan model bisnis yang beragam, dari mulai teknologi finansial (fintech), perdagangan secara elektronik (e-commerce), hingga transportasi. Beberapa di antaranya sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Indonesia bahkan masuk daftar 10 negara yang punya perusahaan rintisan paling banyak di dunia. Indonesia menempati urutan ke-5 (2.113 perusahaan), hanya kalah dari AS (46.884), India (6.565), dan Inggris Raya (4.973), namun mengalahkan Jerman (1.999), Australia (1.454), Prancis (1.407), Spanyol (1.223), dan Brasil (1.076). Banyak hal yang membuat perusahaan rintisan marak bermunculan di Tanah Air. Salah satunya, sebagai Negara berpenduduk nomor 4 terbanyak di dunia dengan populasi 265 juta jiwa, Indonesia adalah pasar yang sangat besar, empuk, dan gurih.

Jangan lupa, sekitar 135 juta atau 51% penduduk Indonesia menggunakan internet, malah pelanggan internet bergerak (mobile)-nya mencapai 371 juta. Selain itu, 92 juta atau 35% penduduk negeri ini adalah pengguna medsos. Lebih dari itu, sekitar 25 juta atau 9,5% penduduk Indonesia aktif berbelanja melalui e-commerce. Tentu saja masih banyak faktor lain yang membuat Indonesia dianggap sebagai ekosistem yang ideal bagi perusahaan rintisan. Indeks literasi dan inklusi keuangan yang masing-masing baru mencapai 29,66% dan 67,82% termasuk di antaranya.

Di luar itu semua, faktor yang tidak boleh dinafikan adalah bahwa Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi yang puncaknya bakal terjadi dalam 15-25 tahun mendatang. Itulah masa-masa di mana Indonesia bakal didominasi penduduk berusia muda atau produktif.

Masuk akal jika banyak perusahaan global menyuntikkan dana ke perusahaan rintisan di Indonesia. Setelah diinjeksi dana asing, perusahaan rintisan lokal dan beroperasi di Tanah Air, seperti Go-Jek, Grab Indonesia, Bukalapak, dan Tokopedia menyandang predikat decacorn (valuasi minimal US$ 10 miliar) dan unicorn (valuasi minimal US$ 1 miliar).

Kabar terbaru, SoftBank Corp bakal kembali menginjeksi Grab dan Tokopedia senilai US$ 3 miliar, sehingga dana yang disuntikkan perusahaan telekomunikasi asal Jepang itu bakal mencapai US$ 5 miliar. Niat SoftBank diutarakan langsung bosnya, Masayoshi Son, kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresiden, Jakarta, kemarin.

Yang melegakan, dana yang digelontorkan SoftBank di Indonesia bakal digunakan untuk membangun industry kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor. Juga untuk membangun sarana pendukungnya, seperti baterai litium, stasiun pengisian baterai, dan platform lainnya. Mengapa melegakan? Karena perusahaan rintisan, baik lokal maupun asing, selama ini lebih banyak yang terjun ke bidang fintech dan e-commerce, dibanding ke sektor riil. Perusahaan rintisan yang bersinggungan langsung dengan industri manufaktur atau sector riil bisa dihitung dengan jari.

Bila semata terkonsentrasi ke fintech dan e-commerce, perusahaan rintisan tidak akan memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian Indonesia. Sebab ‘hukum e-commerce’ tak mengenal nasionalisme. Pembeli tak akan dibutakan oleh cinta buatan dalam negeri, melainkan hanya oleh harga dan kecepatan. Bahkan kualitas kerap dinomorduakan.

Bila itu terjadi, Indonesia hanya akan menjadi ‘etalase’ bagi produk-produk impor. Itu artinya, industri dalam negeri, termasuk pelaku UMKM, hanya akan menjadi tamu di negeri sendiri. Fenomena ini sudah terasa. Defisit neraca perdagangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya dipicu impor barang melalui e-commerce.

Tak bisa dimungkiri, perusahaanperusahaan fintech, terutama yang melayani pinjaman dari pengguna ke pengguna (peer to peer/P2P) lending telah membuka akses pendanaan bagi banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak pengusaha UMKM yang semula tak bisa mengakses kredit perbankan (tidak bankable) akhirnya memperoleh pinjaman dari perusahaan fintech.

Juga tak terbantahkan bahwa perusahaan- perusahaan e-commerce turut menyemarakkan perdagangan produk-produk lokal. Banyak pelaku UMKM yang sukses memasarkan produknya lewat jaringan internet (online). Namun, ini soal pilihan, apakah pemerintah ingin memancing ‘ikan teri’ atau menjaring ‘ikan lele’. Karena itu, sudah seyogianya pemerintah terus berupaya agar dana-dana asing yang masuk ke perusahaan rintisan diarahkan untuk membangun dan memperkuat industri manufaktur di dalam negeri.

Dengan begitu, selain menyerap banyak tenaga kerja, melahirkan industri ikutan bernilai tambah tinggi, meningkatkan penerimaan pajak, dan menghasilkan devisa, perusahaan rintisan punya andil lebih besar dalam mendorong pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.

Dalam menentukan pilihan, pemerintah tidak boleh main-main. Jika salah pilih, mungkin saja pemerintah berhasil mewujudkan ambisinya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi digital Asean. Tapi, apalah artinya menjadi pusat ekonomi digital Asean jika rakyat Indonesia tak menikmatinya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN