Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Industri manufaktur. Foto ilustrasi: IST

Industri manufaktur. Foto ilustrasi: IST

Membenahi Manufaktur

Jumat, 3 Mei 2019 | 09:40 WIB

Dalam beberapa tahun terakhir, polemik tentang terjadinya deindustrialisasi terus bergulir. Banyak pengamat dan asosiasi yang risau terjadinya deindustrialisasi. Salah satu indikator yang nyata adalah turunnya peran industri manufaktur atau pengolahan terhadap produk domestic bruto (PDB).

Di masa jayanya, peran industri manufaktur terhadap PDB pernah mencapai 28%, pada tahun 2010-an. Namun dari tahun ke tahun, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB terus menyusut, hanya sekitar 20%. Pertumbuhan industri manufaktur pun acap kali berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Banyak argumen dan analisis yang melandasi perdebatan tentang turunnya peran industri. Salah satu alasan yang tidak terbantahkan adalah kalahnya produk-produk manufaktur di dalam negeri untuk bersaing dengan produk impor, khususnya dari Tiongkok. Belakangan, produk manufaktur Indonesia juga kalah oleh negara-negara pesaing, terutama Vietnam, yang menyisihkan produk Indonesia di pasar ekspor.

Itulah sebabnya, banyak produsen atau pemilik industri yang kemudian beramai-ramai hijrah menjadi importir. Tak perlu repot-repot membangun pabrik dan memikirkan upah buruh yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menjadi importir menjanjikan margin tebal, yang risikonya jauh lebih rendah.

Dalam konteks itu, pasar dalam negeri Indonesia yang begitu potensial, dengan 260 juta penduduk, harus diselamatkan. Dengan lebih dari 50 juta kaum kelas menengah dan daya beli yang kuat, serta didukung fundamental makro yang solid, negara mana pun akan mengincar pasar Indonesia.

Apalagi dengan kondisi perekonomian global yang tidak pasti dengan tren pelemahan di sejumlah kawasan, seperti Eropa, Tiongkok, dan Jepang. Kondisi ini akan mendorong Negara-negara penghasil produk ekspor akan mencari pasar dari ekses produksi. Indonesia menjadi salah satu incaran. Artinya, tantangan kita bukan hanya ancaman deindustrialisasi, tapi juga penguasaan pasar domestik oleh produk asing. Maraknya perdagangan secara elektronik (e-commerce) secara tidak disadari menjadi lahan subur bagi produk impor. Market place yang kini tengah berkembang pesat, banyak menawarkan produk-produk impor buatan Tiongkok.

Sementara itu, perekonomian nasional juga dihadapkan pada deficit perdagangan yang kian mengkhawatirkan. Dominasi produk ekspor berupa komoditas mentah, sekitar 65%, membuat ekspor nasional anjlok di tengah penurunan harga komoditas global.

Tiga persoalan krusial kita tersebut, yakni deindustrialisasi, gempuran pasar domestik oleh produk impor, dan kelemahan struktur ekspor nasional, hanya bisa diatasi dengan pembenahan industri manufaktur secara serius.

Terlebih kita juga tahu bahwa struktur industri nasional masih keropos. Terbukti dari tingginya impor bahan baku dan barang modal, yang selama ini menjadi salah satu biang keladi memburuknya defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Selain mendorong tumbuhnya industri bahan baku dan barang modal, Indonesia harus mengembangkan industri manufaktur yang memiliki daya saing tinggi. Salah satunya adalah industri-industri manufaktur berbasis sumber daya alam, baik agro industry maupun yang berbasis pertambangan.

Di sinilah pentingnya pemerintah memberikan insentif dan iklim bisnis yang kondusif bagi akselerasi hilirisasi. Untuk itu, pemerintah bisa menempuh berbagai strategi. Antara lain memberi insentif pada berbagai sector strategis yang banyak menyerap tenaga kerja, menghasilkan devisa, industri pioner, serta industri yang menggunakan kandungan lokal tinggi.

Pemerintah pun perlu membenahi faktor-faktor pendukung industri manufaktur, baik dari sisi regulasi, dukungan infrastruktur, suku bunga, dan biaya logistik.

Dari sisi regulasi, banyak peraturan yang selama ini menghambat perkembangan dunia usaha sehingga mesti dibenahi, misalnya UU Ketenagakerjaan, UU Tata Ruang, serta beberapa UU yang belum memiliki peraturan turunan, seperti UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Publik. Dukungan perbankan dan lembaga pembiayaan sangat dibutuhkan. Suku bunga rendah sangat diperlukan agar dunia usaha nasional kompetitif dengan pengusaha dari negara competitor yang menikmati suku bunga sangat rendah.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah menghilangkan berbagai penyebab ekonomi biaya tinggi, antara lain pungutan liar, perizinan yang rumit, serta biaya logistik yang mahal. Harmonisasi peraturan dan penghilangan aturan yang tumpang tindih sangat mendesak dilakukan.

Selain itu, untuk membendung gelombang serbuan produk impor, pemerintah perlu menerapkan sejumlah hambatan non-tarif, seperti penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang lebih ketat, perlindungan produk (safeguard), antidumping, dan sebagainya.

Siasat ini bisa dilakukan sepanjang masih dalam koridor Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Lebih dari itu, harmonisasi tarif bea masuk (BM) perlu dilakukan. Sebab, saat ini ada penerapan BM yang bertentangan dengan upaya penguatan industri domestik. Buktinya, masih banyak produk jadi yang dikenai BM rendah, sementara impor bahan baku justru terkena BM tinggi. Hal ini mendorong pengusaha lebih memilih menjadi pedagang ketimbang sebagai investor di bidang industri.

Jika pemerintah konsisten menerapkan berbagai strategi dan kebijakan di atas secara simultan, industri manufaktur kita akan maju dan produksinya bakal unggul di kancah internasional. Simultan dengan itu, pemerintah mesti membentengi, memagari, dan membuat barikade-barikade agar pasar domestik tidak sekadar menjadi ajang pesta pora bagi produk impor. (*)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN