Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Penduduk miskin tinggal di sekitar rel KA. Foto ilustrasi: ST

Penduduk miskin tinggal di sekitar rel KA. Foto ilustrasi: ST

Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Investor Daily, Kamis, 27 Februari 2020 | 21:06 WIB

Kemiskinan masih menjadi musuh nomor satu bangsa Indonesia. Dengan jumlah penduduk miskin absolut 24,79 juta atau 9,2% dari populasi, ditambah penduduk hampir miskin yang jumlahnya sekitar 110 juta, Indonesia masih jauh dari predikat negara sejahtera.

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Patut disyukuri, jumlah penduduk miskin terus berkurang. Jika pada September 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta atau 10,96% dari total jumlah penduduk maka pada September 2019 turun menjadi 24,79 juta (9,2%).

Namun, tanpa bermaksud mengecilkan keberhasilan pemerintah, 24,79 juta penduduk miskin bukanlah jumlah yang sedikit. Apalagi jika ditambah 110 juta penduduk hampir miskin. Perlu upaya ekstra pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin ke level yang lebih signifikan.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan mendekati 0% pada 2030 sesuai target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pada 2024, angka kemiskinan diharapkan sudah berada di level 5%. Jelas, itu bukan target yang mudah untuk dicapai.

Angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin bertali temali langsung dengan kondisi perekonomian. Keberhasilan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam memotong rantai kemiskinan.

Bangsa Indonesia termasuk beruntung karena bisa menikmati pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun. Tetapi harus dimaklumi pula jika pertumbuhan ekonomi sebesar itu tak cukup untuk mereduksi jumlah penduduk miskin ke level yang lebih ekstrem.

Kita harus mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini kurang berkualitas. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (rasio Gini) yang masih 0,380, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baru mencapai 71,92, dan pendapatan per kapita yang masih Rp 59,14 juta atau US$ 4.174,9 adalah buktinya.

Lagi pula, dengan garis kemiskinan yang cuma Rp 440.538 per kapita per bulan, penduduk yang kini bersatus hampir miskin sangat rentan berganti status menjadi penduduk miskin. Apalagi 73,75% garis kemiskinan merupakan garis kemiskinan makanan yang besarnya Rp 324.911 per kapita per bulan.

Dengan garis kemiskinan seringkih itu, jumlah penduduk miskin bisa langsung menggelembung begitu harga makanan melambung. Dalam sekejap, inflasi bisa menjerumuskan penduduk hampir miskin (near poor) ke dalam jurang kemiskinan. Penduduk yang sudah miskin bakal semakin terbenam dalam lubang kemiskinan.

Terlebih jika kita mengaitkannya dengan pengangguran. Hingga Agustus tahun lalu, jumlah penganggur mencapai 7,05 juta (5,28%). Sepintas lalu, angka itu mungkin terkesan sedikit. Namun, jangan lupa, jumlah setengah penganggur masih 8,14 juta orang dan jumlah pekerja paruh waktu sekitar 28,41 juta orang.

Struktur ketenagakerjaan Indonesia juga rawan. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia bekerja pada kegiatan informal (berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tak dibayar). Jumlah mereka mencapai 70,49 juta orang (55,72%) dibanding pekerja formal 56,02 juta orang (44,28%).

Kecuali itu, orang-orang yang menyandang status setengah penganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan) mudah sekali turun status menjadi penganggur. Begitu pula pekerja paruh waktu (bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tak bersedia menerima pekerjaan lain).

Untuk memangkas angka kemiskinan, pemerintah sejatinya hanya perlu menempuh dua hal. Pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau berkualitas. Kedua, melaksanakan program-program antikemiskinan yang efektif sekaligus produktif.

Tak diragukan lagi, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Hanya saja, upaya pemerintah belum benar-benar membuahkan hasil yang optimal. Setidaknya hal itu tercermin pada struktur produk domestik bruto (PDB) pengeluaran.

Konsumsi rumah tangga terus mendominasi struktur PDB pengeluaran dengan kontribusi 55-57% di luar lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) sebesar 1,3%. Padahal, jika ingin ekonomi tumbuh berkualitas, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang kontribusinya baru 32-33% harus didorong. Ekspor juga mesti dipacu karena cuma berkontribusi 18-20% (dikurangi impor 19-21%). Tak terkecuali konsumsi pemerintah yang hanya 8-9%.

Penurunan angka kemiskinan selama ini lebih banyak dikatrol oleh bantuan sosial (bansos) yang kurang produktif. Pemerintah bahkan baru saja menaikkan nilai Kartu Sembako sebesar Rp 50.000, sehingga setiap keluarga penerima manfaat (KPM) Kartu Sembako akan mendapatkan total Rp 200.000 per bulan. Sekitar 15,6 juta KPM bakal menikmati bansos ini mulai Maret mendatang.

Bansos seperti Kartu Sembako adalah 'ikan', bukan 'kail'. Penerimanya bisa jatuh miskin andai bantuan itu dihentikan, bahkan program tersebut bisa menjadikan masyarakat malas. Yang dibutuhkan penduduk miskin adalah lapangan pekerjaan permanen yang mampu meningkatkan penghasilannya.

Kita mengapresiasi keputusan pemerintah mengajukan payung hukum berisi paket revisi sejumlah undang-undang (omnibus law) kepada DPR guna memberikan kemudahan investasi kepada para investor. Meski terlambat, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dan RUU Perpajakan yang diajukan pemerintah sebagai omnibus law kepada DPR bakal efektif menarik investasi langsung ke dalam negeri.

Bila investasi meningkat, perekonomian nasional akan tumbuh lebih inklusif. Di dalam negeri akan tersedia banyak lapangan kerja. Angka pegangguran turun. Kesejahteraan meningkat. Jumlah penduduk miskin berkurang. Pemerintah tinggal mengarahkan investasi yang masuk, terutama investasi asing, ke sektor-sektor padat karya, bernilai tambah tinggi, berorientasi ekspor, dan mendukung program penguatan industri manufaktur nasional.

Itu sebabnya, kita berharap pemerintah fokus saja pada RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan agar diloloskan parlemen. Jangan sampai muncul euforia yang tidak perlu. Apalagi pemerintah telanjur mengumbar janji bahwa omnibus law bakal rampung pada April mendatang. Itu artinya, pemerintah dan parlemen hanya punya waktu dua bulan lagi. Ingat, dua bulan lagi.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN