Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi kemiskinan. Foto JG Photo/ Yudhi Sukma Wijaya

Ilustrasi kemiskinan. Foto JG Photo/ Yudhi Sukma Wijaya

Mencegah Indonesia Menjadi Negara Gagal

Investor Daily, Kamis, 12 September 2019 | 12:02 WIB

Tidak ada yang mustahil di bawah kolong langit. Raksasa Uni Soviet bubar tahun 1991 karena masalah ekonomi dan sentiment etnis. Jika tidak ada perbaikan serius, Indonesia berpotensi menjadi negara gagal dan akhirnya pecah berkeping-keping seperti Soviet.

Negara ini terbentuk karena kesamaan nasib sebagai masyarakat terjajah yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Meski berbeda dalam suku, ras, agama, dan golongan, mereka sepakat untuk bersatu dalam sebuah negara berdaulat bernama Indonesia. Pluralisme, toleransi, dan implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi “DNA” bangsa dan itu yang sudah teruji dalam sejarah.

Indonesia baru saja merayakan HUT kemerdekaan ke-74. Sudah banyak yang diraih bangsa ini. Tapi, apakah negara bangsa ini mampu bertahan hingga 2045, saat kemerdekaan Indonesia genap berusia 100 tahun? Kalau pun masih tegak berdiri, apakah Indonesia makin sejahtera dan nyaman bagi semua warga? Kita harus optimistis menyatakan, ya. Namun, jika disimak, kondisi saat ini cukup mencemaskan. Di bidang politik, radikalisme berdasarkan ideologi agama bertumbuh subur. Sentimen etnis, seperti terlihat pada kasus Papua, seperti api dalam sekam. Sedangkan di bidang ekonomi, kesenjangan cukup lebar. Ada ratusan ribu orang super kaya di tengah puluhan juta penduduk miskin.

Meski dalam persentase sudah single digit, jumlah penduduk Indonesia yang tergolong miskin absolut masih 25,1 juta atau 9,4% dari total penduduk menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2019. Dengan garis kemiskinan Rp 425.250 per kapita per bulan, mereka yang masuk kategori near poor atau hampir miskin sekitar 65 juta. Sedikit saja ada kenaikan harga pangan, yang near poor menjadi absolute poor.

Kemiskinan terjadi karena besarnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran di samping rendahnya pendapatan pekerja. Data BPS menunjukkan, pada Februari 2019, pengangguran terbuka mencapai 6,7 juta atau 5,1% dari total angkatan kerja yang mencapai 136,2 juta. Banyak pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam sepekan, bahkan hanya beberapa jam sehari. Banyak pekerja yang tak bisa menyisihkan sebagian pendapatan untuk dana pensiun, asuransi, bahkan sekadar menabung. Hanya separuh penduduk negeri ini yang memiliki tabungan.

Dalam kondisi seperti ini, tidak banyak penduduk yang memiliki investasi. Jika tidak ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, lebih dari 90 juta warga tidak bisa berobat dan mendapatkan pelayanan medis ketika sakit keras. Kesenjangan sosial di Indonesia saat ini cukup serius seperti terlihat pada angka rasio Gini yang mencapai 0,384. Meski sudah menurun dari posisi awal 2015, rasio Gini sebesar ini tergolong tinggi.

Ketika penduduk miskin absolut dan hampir miskin mencapai 90 juta, ada 129.000 orang Indonesia yang masuk kategori high net worth individual (HNWI) atau sangat kaya dengan aset bersih di atas US$ 1 juta atau Rp 14,3 miliar pada tahun 2018 menurut Capgemini dalam World Wealth Report 2019. Saat memasuki bonus demografi dan Industri 4.0, Indonesia justru mengalami deindustrialisasi dini.

Dalam sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan industri manufaktur bawah laju pertumbuhan ekonomi. Kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) turun dari 27,9% tahun 2008 ke 19,86% tahun 2018. Selama periode yang sama, tenaga kerja yang terserap di sektor industri manufaktur hanya naik tipis dari 12% ke 14%. Era Industri 4.0 ditandai oleh penggunaan jaringan internet dan teknogi digital di berbagai aspek kehidupan. Indonesia sudah masuk era internet of things (IOTs) atau serba internet yang mendisrupsi berbagai industri yang sudah mapan.

Di bidang industri manufaktur, IOTs akan mengurangi tenaga manusia. Di sinilah masalahnya. Indonesia saat ini sudah masuk era bonus demografi, era dengan jumlah penduduk usia produktif, 15-64 tahun, mencapai 196 juta atau 68% dari total penduduk. Bonus demografi mencapai puncaknya tahun 2030-2040, yakni mencapai 70-72% dari total penduduk. Bagaimana membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga produktif yang besar ini?

Dalam pada itu, radikalisme berbasis ideology agama menjalar ke seluruh negeri. Radikalisme itu bahkan berkembang dengan subur di lembaga pendidikan. Ciri utama radikalisme ini adalah sikap tidak toleran terhadap saudara sebangsa yang berbeda agama. Hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2018 menunjukkan, 63% guru di Indonesia, TK hingga SLTA, memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain. Bagai virus maut, radikalisme berbasis ideology sudah masuk lembaga pemerintahan, institusi Polri dan TNI. Menhan Ryamizard Ryacudu menyatakan sekitar 3% anggota TNI, institusi yang selalu terdepan membela NKRI, sudah terpapar radikalisme.

Menkeu Sri Mulyani sempat menyatakan keprihatinannya setelah mengetahui ada banyak ASN di lingkungan Kementerian Keuangan terjangkit radikalisme. Negara ini bisa tegak berdiri karena warganya berjalan di satu rel yang sama, rel Pancasila dan UUD. Sikap intoleran dan upaya untuk mendudukkan ideologi tertentu untuk menggantikan Pancasila akan memecah belah bangsa ini. Jika tidak segera diatasi, Indonesia akan gagal sebagai negara.

Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang berkelindan dengan suburnya radikalisme yang hendak menggantikan ideology Pancasila perlu direspons dengar tepat. Pertama, perbaikan sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hingga saat ini, dana pendidikan yang mencapai 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum mampu melahirkan tenaga kerja berkualitas.

Sekitar 60% pekerja Indonesia berpendidikan maksimal SMP. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dirancang untuk bisa langsung bekerja justru melahirkan pengangguran. Angka pengangguran tertinggi adalah mereka yang berpendidikan SMK dan diploma. Pada Februari 2019, pengangguran tamatan SMK sebesar 8,6% dan diploma 6,9%. Perbaikan kualitas pendidikan sangat penting untuk mengikis habis benih radikalisme. Pemerintah diharapkan membenahi lembaga pendidikan guru. Pastikan setiap guru di semua level dan semua bidang studi adalah sosok yang sungguh Pancasilais, memiliki integritas tinggi, bermental pendidik, dan memiliki kompetensi di bidangnya.

Kedua, memperhatikan link and match pendidikan dan lapangan pekerjaan. Tingginya pengangguran tamatan SMK dan diploma merupakan kegagalan sistem pendidikan. Perlu pelibatan korporasi dalam pengelolaan SMK dan program diploma agar para tamatan bisa mendapatkan pekerjaan. Ketiga, lima sektor industri yang sudah ditetapkan Presiden Jokowi perlu dikelola dengan lebih sistematis dan terkoordinasi. Kelima sektor itu adalah industri makanan dan minuman (mamin), industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industry elektronik, industri otomotif, dan industri petrokimia. Industri mamin, TPT, dan elektronik adalah industri padat karya yang perlu dikawal agar tenaga kerja bisa berjalan seiring dengan penggunaan teknologi digital.

Keempat, perluasan bisnis berbasis teknologi digital. Kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan untuk menaikkan produksi, meningkatkan efisiensi, dan memperpendek mata rantai perdagangan dan jasa.

Kelima, kasus Papua tak boleh dipandang remeh. Aksi protes warga Papua yang meluas hingga lahirnya wacana referendum disebabkan oleh faktor perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami etnis Papua. Mereka juga sangat tertinggal di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Jika Papua lepas, sejumlah wilayah akan menuntut yang sama.

Keenam, pemerintah perlu lebih serius memantau ujaran kebencian dan berbagai khotbah yang bertentangan dengan Pancasila. Setiap juru dakwah di semua agama wajib mendapatkan sertifikat. Tanpa sertifikat, seseorang tidak boleh berkhotbah. Kebijakan ini bakal mendapatkan perlawanan. Namun, demi kebaikan hidup bersama sebangsa, kebijakan ini penting. Karena kesamaan nasib sebagai orang terjajah yang diperlakukan tidak adil, bangsa ini bersatu. Karena kesamaan cita-cita, negara bangsa ini terbentuk. Karena kesamaan common ground atau pijakan, yakni Pancasila dan pluralitas, negara bangsa ini bertahan hingga saat ini. Indonesia tak akan menjadi negara gagal jika setiap warga bangsa ini merasakan kemajuan serta sama-sama mencicipi kesejahteraan dan keadilan sosial.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN