Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Chandra Asri. Foto: IST

Chandra Asri. Foto: IST

Mendongkrak Investasi Petrokimia

Investor Daily, Minggu, 8 Desember 2019 | 08:39 WIB

Pembangunan industri petrokimia sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi nasional. Hal ini karena industri petrokimia sebagai salah satu sektor hulu yang menyediakan bahan baku untuk hampir seluruh sektor hilir, seperti industri plastik, tekstil, cat, kosmetik hingga farmasi.

Saat ini, industri di Indonesia menyerap produk petrokimia dan turunannya sebanyak 5 juta ton per tahun dan jumlah tersebut akan terus bertumbuh. Namun produksi nasional saat ini baru 1 juta ton lebih, sehingga untuk memenuhi bahan baku nasional harus impor.

Indonesia sebenarnya punya potensi menjadi pusat pertumbuhan industri petrokimia, bahkan bisa kompetitif di kawasan Asean dan Asia. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi cadangan minyak bumi hingga 7,5 miliar barel dan gas bumi 150 triliun kaki kubik (TCF) serta cadangan batu bara 30 miliar ton. Namun sayangnya, sumber daya ini belum digunakan secara optimal dan selama ini hanya diekspor.

Kuncinya adalah hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah bahan baku tersebut. Sejumlah investor pun berminat membangun pabrik petrokimia di Indonesia. Namun, faktanya, para calon investor masih menemukan sejumlah hambatan dalam merealisasikan investasinya. Salah satu hambatannya tersebut adalah persoalan lahan. Pembangunan pabrik petrokimia kerap kali mandeg akibat kondisi lahan yang bermasalah.

Hambatan lainnya adalah biaya pembangunan pabrik masih cukup tinggi, proses perizinan untuk penanaman modal terlalu rumit, dan rendahnya kepastian hukum di Indonesia.

Sementara itu, untuk peluang pasar, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi tidak menjadi kendala berarti bagi investor. Para investor mampu mengatasi permasalahan tersebut. Kondisi yang ada di lapangan terkait hambatan pembangunan pabrik petrokimia bertolak belakang dengan upaya Presiden Joko Widodo yang sedang gencar mendorong masuknya investasi ke dalam negeri. Presiden bahkan berulang kali memerintahkan jajarannya untuk memangkas segala aturan yang menghambat investasi. Pemerintah pun berencana melakukan penyederhanaan puluhan Undang-undang melalui omnibus law.

Upaya pemerintah pusat untuk mempemudah perizinan perlu mendapat dukungan pemerintah daerah. Sebab, kewenangan perizinan terkait investasi sebagian besar ada di pemerintah daerah. Banyak peraturan daerah (perda) yang menghambat masuknya investasi yang mesti dipangkas. Perda-perda yang dibuat harus mempermudah masuknya investasi dan kepastian hukum bagi investor.

Proses perizinan yang ruwet dan kurangnya kepastian hukum menciptakan iklim investasi yang tidak sehat. Itu sebabnya, pemain di industri petrokimia nasional masih sedikit. Padahal, kebutuhan produk petrokimia lebih tinggi dari kapasitas produksi dalam negeri. Akibatnya, kebutuhan produk petrokimia dipenuhi melalui impor yang berakibat menambah defisit transaksi berjalan. Indonesia telah menghasilkan beberapa produk industri petrokimia, namun jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan domestik yang cukup besar. Misalnya, produk naphta cracker yang saat ini diproduksi nasional sebanyak 900.000 ton per tahun, sementara permintaan dalam negeri 1,6 juta ton.

Sedangkan, Singapura sudah memproduksi 3,8 juta ton dan Thailand 5 juta ton per tahun. Konsekuensinya, angka impor menjadi naik dan mempengaruhi pemasukan dalam negeri.

Untuk menekan impor produk petrokimia, Indonesia mesti meningkatkan kapasitas pabrik yang ada atau membangun pabrik baru. Salah satunya adalah pabrik petrokimia yang dibangun PT Chandra Asri Petrochemical di Cilegon, Banten dan diresmikan kemarin (6/12).

Chandra Asri. Foto: IST
Chandra Asri. Foto: IST

Fasilitas pabrik polyethylene senilai US$ 380 juta ini mampu memproduksi 400.000 ton dan akan menjadikan total produksi polyethylene Chandra Asri menjadi 736 ribu ton per tahun. Pabrik baru tersebut akan memproduksi High Density Polythylene (HDPE), Linear Low Density Polyethylene (LLDPE), dan Metallocene LLDPE (mLLDPE).

Dengan beroperasinya fasilitas produksi tersebut, total kapasitas produksi polyethylene nasional mencapai 1,19 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhannya mencapai 2,3 juta ton per tahun. Berdasarkan keterangan Chandra Asri, seluruh produksi pabrik polyethylene akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat. Produk tersebut dimanfaatkan sebagai bahan baku antara lain untuk kemasan, pipa air, dan bahan baku pendukung infrastruktur.

Impor produk polyethylene berkontribusi dominan bagi impor produk kimia secara keseluruhan. Pada 2018, total impor polyethylene mencapai US$ 1,45 miliar atau setara Rp 20,3 triliun (kurs Rp 14.000 per US$ 1). Sementara itu, peningkatan kapasitas pabrik Chandra Asri ini menjadi substitusi impor sehingga bisa menghemat devisa negara hingga Rp 8 triliun.

Selain peningkatan kapasitas pabrik baru polyethylene, Chandra Asri juga tengah fokus mengembangkan kompleks petrokimia kedua dengan investasi sekitar Rp 60-80 triliun. Kompleks pabrik ini dibangun untuk mengantisipasi lonjakan permintaan bahan baku kimia ke depan. Pembangunan kompleks petrokimia terbesar itu diharapkan selesai pada 2024. Kompleks kedua ini akan menjadikan total kapasitas menjadi 8 juta ton per tahun.

Selain Chandra Asri, PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) sedang membangun kompleks petrokimia senilai US$ 3,5 miliar di Cilegon, Banten. Pabrik dengan luas area 100 hektare (ha) ini memiliki total kapasitas produksi naphta cracker sebanyak 2 juta ton per tahun. Bahan baku tersebut selanjutnya diolah untuk menghasilkan 1 juta ton ethylene, yakni 520.000 ton propylene, 400.000 ton polypropylene, dan produk turunan lainnya.

Sejumlah investor lainnya juga telah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di industri petrokimia dalam negeri. Dua di antaranya adalah perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), Mubadala, dan perusahaan asal Taiwan, China Petroleum Corporation (CPC). Mubadala berkomitmen melakukan investasi sebesar US$ 2,5 miliar. Nilai investasi ini merupakan setengah dari total nilai investasi yang diperlukan untuk mengembangkan fasilitas baru yang akan memproduksi olefin dan polyolefin, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku.

Kemudian, CPC Taiwan berencana menggelontorkan dananya di Indonesia melalui kerja sama dengan PT Pertamina (Persero). Saat ini, pemerintah menunggu tindak lanjut negosiasi kedua perusahaan tersebut untuk pengembangan komplek industri petrokimia terpadu di Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Investasi mereka sekitar US$ 8,62 miliar.

Dengan beroperasinya sejumlah pabrik petrokimia berskala raksasa di Tanah Air, yang diperkirakan selesai pada 2023- 2025, maka kebutuhan pasar domestic terhadap produk-produk petrokimia yang selama ini diperoleh melalui impor akan dapat terpenuhi. Seiring masuknya investasi tersebut, Kementerian Perindustrian perlu mendorong struktur industri kimia agar semakin dalam dan berdaya saing.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA