Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Inflasi.: IST

Ilustrasi Inflasi.: IST

Mendorong Daya Beli

Jumat, 23 Oktober 2020 | 10:26 WIB
Investor Daily

Pandemi Covid-19 telah memukul daya beli masyarakat Indonesia. Pelemahan daya beli itu tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan deflasi dalam tiga bulan berturut-turut.

Deflasi terjadi pada Juli sebesar 0,10%, Agustus 0,05%, dan September 0,05%. Deflasi pada September sebesar 0,05% membuat laju indeks harga konsumen (IHK) sepanjang tahun kalender mengalami inflasi sebesar 0,89% (ytd).

Sementara itu, laju IHK tahunan tercatat inflasi sebesar 1,42% (yoy). BPS juga mencatat inflasi komponen inti pada September 2020 sebesar 0,13%. Sedangkan inflasi inti secara year to date (ytd) tercatat sebesar 1,46% dan secara year on year (yoy) sebesar 1,86%.

Deflasi yang terjadi dalam tiga bulan terakhir menunjukkan kondisi daya beli yang rendah, meski pasokan kebutuhan masyarakat masih cukup baik. Penurunan daya beli berakibat menurunkan sisi permintaan (demand). Penyebabnya adalah penerapan kebijakan pembatasan sosial selama masa pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Rendahnya angka inflasi dan daya beli masyarakat menjadi perhatian Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020 di Jakar ta, Kamis (22/10).

Presiden mengatakan, laju inflasi harus dijaga supaya tidak terlalu rendah dan tetap memberikan stimulus kepada produsen agar terus berproduksi.

Salah satu stimulus itu adalah harga barang yang kompetitif. Di tengah situasi sulit karena pandemi Covid-19, Presiden menekankan titik keseimbangan antara sisi pasokan (supply) dan sisi permintaan (demand) harus dijaga.

Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, tapi diarahkan juga agar daya beli masyarakat terjaga dan para produsen khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pa ngan juga bisa bergerak. Keseimbangan itu diperlukan agar tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga- harga ketika nanti perekonomian pulih dan saat daya beli masyarakat kembali menggeliat.

Selain itu, para produsen, khususnya sektor UMKM, dapat langsung bergerak ekspansif saat kondisi perekonomian sudah bergerak normal.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai insentif berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, Bansos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM, dan skema bansos lainnya. Insentif-insentif tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikkan kembali permintaan, dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan pasokan.

Di samping itu, pemerintah pusat dan daerah juga meningkatkan belanja. Belanja kementerian/lembaga dan pemda diutamakan untuk menyerap produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun produk UMKM yang berdampak langsung meningkatkan daya beli.

Semakin banyak dana yang digulirkan ke masyarakat maka akan mempercepat pemulihan daya beli. Hingga September 2020, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.841,1 triliun atau 67,2% dari alokasi dalam APBN Perpres 72/2020. Realisasi itu meningkat 15,5% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.594,66 triliun.

Sementara itu, realisasi penyaluran dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) hingga 14 Oktober mencapai Rp 344,11 triliun atau setara 49,5% dari total pagu Rp 695,2 triliun.

Realisasi program PEN sudah mengalami akselerasi yang signifikan selama Agustus dan September 2020 yang didukung oleh beberapa hal. Pertama, terkait percepatan belanja penanganan Covid-19. Kedua, percepatan program PEN lainnya seperti insentif usaha DAK Fisik, DID Pemulihan, dan Program Pra Kerja.

Sedangkan untuk program baru yang langsung segera direalisasikan seperti Bantuan Produktif UMKM dan Subsidi Gaji Peningkatan realisasi belanja Negara dan percepatan penyerapan dana PEN menjadi kunci dalam mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga.

Tingkat konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar, sekitar 56%, bagi pembentukan produk domestic bruto (PDB) nasional. Konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2020 me ngalami kontraksi hingga -5,51% sehingga pertumbuhan ekonomi pun terkontraksi -5,32%.

Inflasi yang tercatat sebesar 1,42% (yoy) pada September 2020 menunjukkan sisi permintaan terganggu. Bahkan, hingga akhir 2020 inflasi diperkirakan sangat rendah, di bawah 2%, atau di bawah target kisaran inflasi 3 plus minus 1%.

Mendorong sisi permintaan agar inflasi bisa kembali ke level 2% atau di bawah 3%, yang artinya ada petumbuhan, mesti terus dilakukan.

Sejumlah insentif yang telah digulirkan pemerintah belum mampu menjadi faktor pengungkit sisi permintaan. Konsumsi masih ter tahan meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong daya beli melalui berbagai insentif dan stimulus. Karena itu, peningkatan sisi permintaan yang sangat terpukul akibat pandemi Covid-19 masih akan menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam memacu pemulihan ekonomi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN