Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petugas PLN sedang memriksa rutin di Gardu Induk Cengkareng , Jakarta Barat. Foto: IST

Petugas PLN sedang memriksa rutin di Gardu Induk Cengkareng , Jakarta Barat. Foto: IST

Mengejar Rasio Elektrifikasi Nasional yang Berkualitas

Investor Daily, Kamis, 10 Oktober 2019 | 11:57 WIB

Tak disangsikan lagi, listrik punya andil sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Listrik juga punya peran yang amat menentukan dalam mengentaskan penduduk dari jurang kemiskinan, serta mendorong kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan keadilan sosial.

Kontribusi listrik dalam produk domestik bruto (PDB) cukup signifikan. Pada kuartal II-2019, saat produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,05%, pengadaan listrik (bersama gas) dalam laju pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha mencapai 2,20% secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan dalam struktur PDB mencapai 1,13%.

Kita bersyukur, hampir seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sudah menikmati listrik. Menjelang Hari Listrik Nasional Ke- 74 yang jatuh pada 27 Oktober mendatang, rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 98,83%. Angka itu di atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 97,5%.

Kita juga patut berlega hati karena pemerintah terus berbenah demi mencapai rasio elektrifikasi nasional sebesar 100% pada 2020. Tahun ini, misalnya, pemerintah memberikan 1,2 juta sambungan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu yang belum tersambung listrik.

Kesungguhan menggenjot rasio elektrifikasi juga ditunjukkan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.

Masyarakat di berbagai daerah, khususnya di kawasan terpencil, mendapat LTSHE secara cuma-cuma. Program-program tersebut belum termasuk yang digalang pemerintah bersama badan usaha milik negara (BUMN) lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibilty/CSR). Bahkan, para pegawai BUMN ikut menyumbang sambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu dan tinggal di daerah terpencil.

Tak kalah penting, agar masyarakat bawah bisa menikmati setrum dengan harga terjangkau, pemerintah juga tidak menaikkan tarif listrik. Selain itu, agar subsidi listrik hanya dinikmati orang yang berhak dan tidak jatuh kepada orang mampu, PT PLN (Persero) terus melakukan penertiban.

Di sisi hulu, pemerintah pun terus melakukan perbaikan-perbaikan. Program pembangunan pembangkit listrik 35 juta MW direvisi dan disesuaikan agar pasokan listrik tetap seimbang dengan kebutuhannya, sehingga neraca listrik tetap ideal dan tidak membebani PLN.

Agar memberikan rasa keadilan kepada produsen, pemerintah berencana merevisi kembali formula perhitungan tarif listrik. Sejak dua tahun terakhir, pemerintah tak lagi menggunakan harga batu bara sebagai komponen formula tarif listrik.

Mulai tahun depan, batu bara akan dimasukkan lagi, sehingga formulanya akan mencakup inflasi, kurs, dan patokan harga minyak nasional (Indonesia crude price/ICP). Tanpa bermaksud mengabaikan upaya-upaya positif pemerintah dan PLN, bangsa Indonesia belum terbebas dari masalah krusial kelistrikan.

Dengan rasio elektrifikasi nasional mencapai hampir 99%, tidak berarti penduduk yang belum menikmati listrik tinggal 1% atau 2,68 juta jiwa dari total populasi sekitar 268 juta jiwa. Elektrifikasi nasional yang mencapai 98,83% per Oktober 2019, jika dibedah, sejatinya masih ‘bolongbolong’. Itu karena masyarakat yang sudah tersambung listrik atau mendapat fasilitas listrik, belum menikmatinya secara penuh selama 24 jam setiap hari, tanpa henti.

Biarpet (terkadang nyala, terkadang mati) masih terjadi, termasuk di daerah-daerah yang sudah tersambung listrik secara permanen Karena itu, kita meminta pemerintah dan PLN tidak hanya meningkatkan rasiko elektrifikasi nasional secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Artinya, selain 100% sudah tersambung listrik, seluruh penduduk di seluruh penjuru NKRI, tanpa kecuali, kelak harus bisa menikmati listrik selama 24 jam penuh setiap hari, tanpa henti.

Rasio elektrifikasi yang berkualitas mutlak diperlukan. Sebab jika rasio elektrifikasi masih bertumpu pada kuantitas, upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, memangkas angka kemiskinan, mendorong kesejahteraan memeratakan ekonomi, dan menciptakan keadilan sosial bakal sulit terwujud.

Kapasitas terpasang pembangkit listrik
Kapasitas terpasang pembangkit listrik

Rasio elektrifikasi berkualitas juga dibutuhkan karena bangsa Indonesia segera memasuki era baru. Pemerintah telah berkomitmen menjadikan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai transportasi masa depan.

Untuk menuju era baru itu, pemerintah akan menjadikan pemindahan pusat pemerintahan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur sebagai momentum membangun dan mengembangkan kendaraan listrik dan kota cerdas berbasis digital (smart city).

Sulit dibayangkan apa jadinya jika pemerintah, di satu sisi, jorjoran membangun dan mengembangkan mobil listrik dan smart city. Tapi, di sisi lain, penduduknya belum menikmati listrik secara adil dan merata.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA