Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ilustrasi

Ilustrasi

Menghalau Badai Inflasi

Jumat, 19 Agustus 2022 | 11:24 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Hantu inflasi, kian hari, kian menakutkan. Tak satu negara pun luput dari horor inflasi, termasuk negara-negara maju. Inggris pada Juli 2022 dicekik inflasi 10,1% secara tahunan (year on year/yoy), tertinggi dalam empat dekade terakhir. Amerika Serikat (AS) juga sedang dicengkeram inflasi tinggi. Pada Juni 2022, inflasi AS mencapai 9,1% (yoy), tertinggi dalam 40 tahun, meski bulan berikutnya turun ke level 8,5%.

Inflasi tinggi telah merenggut pertumbuhan ekonomi negara-negara maju. Ekonomi AS pada kuartal I dan II tahun ini hanya tumbuh masing-masing 3,5% dan 1,6% (yoy). Bahkan, ekonomi AS secara kuartalan (quarter to quarter/qtq) terkontraksi alias minus 1,6% dan minus 0,90% pada kuartal I dan II-2022. Ekonomi Inggris juga minus 0,1% (qtq) pada kuartal II-2022, setelah hanya tumbuh 0,8% pada kuartal sebelumnya (qtq).

Puncak inflasi di negara-negara maju, terutama AS, Inggris, dan Uni Eropa mungkin saja sudah lewat. Alhasil, kekhawatiran terhadap stagflasi (inflasi tinggi saat pertumbuhan ekonomi rendah atau minus) yang dapat menjerumuskan negara-negara tersebut ke jurang resesi, sedikit reda. Tapi tidak demikian dengan Indonesia. Negeri ini justru baru mulai berancang-ancang menghalau badai inflasi.

Inflasi Indonesia sejauh ini memang belum mencemaskan. Pada Juli 2022 (month to month/mtm) terjadi inflasi 0,64%, dengan tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juli) 2022 dan inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) masing-masing sebesar 3,85% dan 4,94%. Komponen inti pada Juli 2022 mengalami inflasi 0,28%, dengan inflasi inti tahun kalender 2,11% dan inflasi inti tahun ke tahun 2,86%.

Tetapi jangan lupa, inflasi di dalam negeri tidak melejit karena harga barang yang diatur pemerintah (administered price), seperti Pertalite, solar subsidi, LPG 3 kg, dan listrik golongan masyarakat bawah, masih ditahan. Pemerintah terus menyubsidi barang-barang tersebut. Selain itu, karena terus diguyur bansos, harga pangan yang mudah bergejolak (volatile food) atau bahan kebutuhan pokok, relatif terkendali.

Harga keekonomian solar adalah Rp 18.150 per liter, namun Pertamina menjualnya Rp 5.150. Pertalite memiliki harga keekonomian Rp 17.200 per liter, tetapi dijual seharga Rp 7.650. Meski bukan barang subsidi, Pertamax bahkan masih disubsidi. Dengan harga keekonomian Rp 17.950 per liter, Pertamax dijual seharga Rp 12.500. LPG 3 kg juga menyedot banyak anggaran subsidi. Harga LPG 3 kg berkisar Rp 7.000 per kg, padahal harga pasarnya Rp 15.500.

Masalahnya, APBN sudah kewalahan menanggung beban subsidi yang terus meningkat. Perang Rusia-Ukraina, lonjakan harga minyak dan komoditas, cuaca ekstrem, gangguan rantai logistik, apresiasi dolar AS, dan meningkatnya permintaan seiring pulihnya perekonomian membuat harga pangan dan energi melambung tinggi.

APBN dalam kondisi kritis karena dihajar tiga hal, yaitu melambungnya harga minyak, depresiasi rupiah, dan meningkatnya konsumsi BBM. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dalam APBN 2022 diasumikan US$ 63 per barel, rata-rata sudah US$ 100 per barel. Nilai tukar rupiah kini di level US$ 14.700-14.900 per dolar AS dibanding asumsi US$ 14.350.

Bagaimana dengan konsumsi BBM? Sampai akhir tahun ini, konsumsi Pertalite diperkirakan melonjak menjadi 29 juta kl dari kuota 23 juta kl. Konsumsi solar subsidi juga berpotensi meningkat menjadi 17 juta kl dari kuota 14,9 juta kl. Sampai Juli saja, konsumsi Pertalite mencapai 16,84 juta kl atau 73% dari kuota. Tak mengherankan jika subsidi Pertalite, solar subsidi, LPG 3 kg, dan listrik telah membengkak dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun, bahkan diprediksi bakal menggelembung lagi menjadi Rp 677 triliun.

Persoalan semakin runyam karena subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. Sekitar 80% BBM bersubsidi justru dinikmati orang-orang mampu. Di sinilah dilema muncul, apakah pemerintah akan terus mempertahankan subsidi yang salah sasaran agar inflasi tetap terkendali, dengan konsekuensi APBN jebol sehingga tak punya ruang untuk bermanuver? Atau mencoba mengambil jalan tengah dengan menaikkan harga BBM mendekati harga keekonomian, dengan konsekuensi inflasi naik?

Menaikkan harga Pertalite, solar subsidi, dan Pertamax sepertinya pilihan paling realistis. APBN memang dalam posisi surplus, tapi nilainya tak sebanding, hanya Rp 106,1 triliun per Juli lalu. Ke depan, surplus akan mengecil. Padahal, APBN harus membiayai program-program yang lebih krusial, seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran, kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis. Lagi pula, dunia masih diliputi ketidakpastian. Varian baru Covid-19 bisa kembali muncul. Perang bisa terus berkecamuk. Berarti biaya untuk menanggulanginya akan semakin besar.

Meski demikian, kita tetap mengingatkan pemerintah bahwa penaikan harga BBM harus menjadi opsi terakhir. Sebelum menaikkan harga Pertalite, solar subsidi, atau Pertamax mendekati harga keekonomiannya, pemerintah harus melakukan penghematan melalui pembatasan konsumsi agar subsidi tepat sasaran. Wacana supaya Pertalite dan solar subsidi hanya boleh dikonsumsi sepeda motor, angkutan umum, dan kendaraan logistik jenis truk 4 roda bisa dipertimbangkan, mengingat kebijakan ini bisa menghemat anggaran sekitar Rp 50 triliun.

Paling penting, daya beli masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Jika akhirnya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, kenaikannya jangan sampai terlalu tinggi agar tidak memicu inflasi berantai yang akan menekan daya beli masyarakat, menambah jumlah penduduk miskin, dan menggerus pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menambah bansos agar penduduk hampir miskin tidak menjadi miskin dan penduduk miskin tidak semakin terpuruk dalam lubang kemiskinan.

Untuk meredam inflasi, pemerintah pusat dan daerah harus bahu-membahu mengendalikan harga. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) harus seirama. Seluruh kepala daerah, dari bupati, wali kota, hingga gubernur harus bekerja sama menjamin kelancaran distribusi dan saling memasok komoditas saat harganya tak terkendali.

Tak kalah penting, pemerintah ke depan harus mengubah subsidi energi, dari berbasis komoditas atau barang menjadi subsidi berorientasi orang yang berhak. Tanpa perubahan skema subsidi, penyimpangan dana subsidi akan terus terjadi. APBN akan tetap rawan. Subsidi akan terus dinikmati orang-orang kaya. Orang-orang miskin tetap menjadi penonton.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com