Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembangunan infrastruktur. Foto dok PUPR

Pembangunan infrastruktur. Foto dok PUPR

Menguji 'Kesaktian' LPI

Selasa, 9 Maret 2021 | 13:17 WIB
Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

'Kesaktian' Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) mulai diuji. Sejumlah BUMN infrastruktur dan konstruksi sedang menginventarisasi daftar proyek strategis untuk ditawarkan kepada investor asing dan domestik melalui LPI, lembaga baru yang kerap disebut sovereign wealth fund (SWF).

BUMN yang akan menawarkan proyek lewat LPI antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Hutama Karya/HK (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). Yang ditawarkan melalui LPI umumnya proyek jalan tol, baik dalam bentuk divestasi maupun pengalihan konsesi untuk jangka waktu tertentu.

Jasa Marga menyiapkan divestasi sejumlah ruas tol dari total 21 ruas tol miliknya melalui LPI dengan target Rp 1,5-3 triliun. Waskita, yang memiliki 17 ruas tol di Jawa dan Sumatera, juga segera menawarkan sejumlah ruas tolnya melalui LPI. Tawaran serupa disiapkan BUMN karya lainnya, termasuk HK, yang telah mengoperasikan dua ruas tol di Jakarta dan tujuh ruas tol di Sumatera.

Banyak manfaat yang diperoleh BUMN karya jika proyeknya diminati investor. Manfaat tersebut bukan semata untuk kepentingan BUMN bersangkutan, tapi juga kepentingan nasional. Dari sisi likuiditas, perusahaan-perusahaan pelat merah yang sebagian besar melantai di bursa saham itu akan memiliki arus kas yang sehat sehingga kegiatan operasionalnya lebih terjamin.

Dengan kondisi keuangan yang lebih mapan, BUMN karya memiliki kemampuan untuk melanjutkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur, khususnya di sektor transportasi. Ketersediaan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta api sangat penting untuk menciptakan konektivitas antarwilayah. Perekonomian nasional hanya akan efisien dan tumbuh berkualitas jika seluruh wilayah NKRI terkoneksi.

Bukan rahasia lagi jika BUMN-BUMN karya sedang dililit kesulitan likuiditas. Di antara BUMN-BUMN karya, Waskita-lah yang paling tertekan. Emiten yang price to earning ratio (PER)-nya sudah minus 5,45 kali ini memiliki debt to equity ratio (DER) yang disetahunkan (annualized 2020) sebesar 3,98 kali dengan return on asset (RoA) minus 3,04% dan return on equity (RoE) minus 15,22%.

Jika proyek-proyeknya dieksekusi investor, baik lewat divestasi maupun pengalihan konsesi, BUMN-BUMN karya akan memiliki struktur permodalan yang lebih kuat. Dengan demikian, mereka bisa melakukan ekspansi dan mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan. Artinya pula, pemerintah tak perlu lagi menyuntikkan modal, terutama dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN), dari APBN. Dana APBN bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.

BUMN, baik yang sudah menjadi perusahaan terbuka maupun belum, memang bukan cuma dituntut untuk menjalankan roda bisnis secara sehat agar menghasilkan dividen bagi negara. Mereka juga mengemban tugas sebagai agen pembangunan (agent of development). Barang dan jasa yang dihasilkannya harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

Itu sebabnya, semua pihak menaruh harapan besar kepada LPI, lembaga yang diyakini mampu menjadi magnit investasi dengan daya sedot amat dahsyat. LPI, dibentuk awal April lalu sebagai badan hukum milik pemerintah, didukung modal awal Rp 15 triliun yang akan ditingkatkan bertahap hingga mencapai Rp 75 triliun tahun ini. Sejumlah investor global dikabarkan sudah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi di LPI dengan nilai US$ 10 miliar.

Wajar jika masyarakat dan dunia usaha menaruh ekspektasi yang amat tinggi. LPI adalah lembaga super. Sebab selain diberi kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka mengelola investasi pemerintah pusat melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LPI dibentuk untuk menjawab persoalan struktural pembiayaan pembangunan di negeri ini.

Sejak Republik ini berdiri, kapasitas pembiayaan di dalam negeri tak pernah cukup untuk mendanai pembangunan ekonomi, khususnya di bidang infrastruktur, yang kebutuhan per tahunnya mencapai Rp 1.300 triliun. LPI, yang dibentuk sebagai ejawantah UU Cipta Kerja, akan mengelola dana investasi asing dan domestik sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan proyek-proyek strategis.

Saat ini, proyek-proyek strategis jangka panjang umumnya didanai pembiayaan jangka pendek, sehingga berisiko mengalami ketimpangan (mismatch) pembiayaan. Selain kurang feasible secara bisnis, mismatch pembiayaan dapat memicu krisis ekonomi. LPI hadir untuk memutus mismatch tersebut dengan cara menjaring sebanyak mungkin penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI).

Karena investasi yang ditanamkan para investor kelak sifatnya ekuitas, bukan pinjaman, LPI juga bisa menekan kebutuhan utang pemerintah. Alhasil, APBN bakal lebih terkelola (manageable). Defisit anggaran dapat ditekan. Lebih dari itu, dana-dana asing akan meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat nilai tukar rupiah.

Paling penting, LPI bukan hanya berfungsi sebagai solusi pembiayaan proyek-proyek strategis nasional. LPI bisa menjadi solusi bagi masalah perekonomian nasional. Investasi asing di sektor riil akan membuka banyak lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga kondisi makro, terutama karena cadangan devisa meningkat dan nilai tukar rupiah stabil.

Untuk memuluskan tugas LPI, pemerintah telah memutuskan untuk memberikan insentif berupa tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dividen sebesar 7,5% dari sebelumya 20% kepada investor asing yang bekerja sama dengan LPI. Insentif lainnya sedang disiapkan pemerintah untuk menarik sebanyak mungkin investor LPI.

Cukupkah? Jelas tidak. Sebab pada akhirnya, semua akan tergantung setinggi apa LPI memberikan hasil investasi (return), seatraktif apa proyek-proyek yang ditawarkan, semenarik apa insentif yang diberikan, dan sekondusif apa iklim investasi di Tanah Air.

Maka, kita seyogianya tidak berekspektasi terlampau tinggi. Kita hanya perlu berharap LPI mampu menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya. Bukankah di negeri ini, realitas kerap bertolak belakang dengan harapan?

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN