Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. (Foto: BeritaSatu Photo)

Bank Indonesia. (Foto: BeritaSatu Photo)

Menguji Kredo BI

Jumat, 24 Juni 2022 | 10:00 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3,5% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), Kamis (23/6). Dengan demikian, sudah 17 bulan berturut-turut BI mematok suku bunga acuan di level tersebut. BI terakhir kali memangkas BI7DRR dari 3,75% menjadi 3,5% pada 18 Februari 2021.

Meski sesuai ekspektasi pasar, keputusan BI menahan BI7DRR tetap saja dianggap berani. Itu karena bank sentral negara-negara lain, terutama AS, telah dan akan terus menaikkan suku bunga sampai akhir tahun depan. Setidaknya terdapat 60 bank sentral yang tengah berancang-ancang menaikkan suku bunga acuan.

Advertisement

Perang Rusia-Ukraina, kebijakan lockdown di Tiongkok untuk mencegah penyebaran varian baru Covid-19, masalah logistik dan rantai pasok, serta terganggunya kegiatan produksi di berbagai negara telah memicu lonjakan harga komoditas pangan dan energi di seluruh dunia. Inflasi yang tinggi berujung pada stagflasi (pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari inflasi) di berbagai negara, termasuk negara-negara maju.

Amerika Serikat (AS) dicekik inflasi yang mencapai 8,6% pada Mei lalu secara tahunan (year on year/yoy). Itu merupakan angka inflasi tertinggi AS dalam empat dekade terakhir. Tersandera inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi AS minus 1,5% pada kuartal I-2022 (yoy). Stagflasi dikhawatirkan menyeret ekonomi AS ke dalam jurang resesi, seperti pada awal pandemi.

Negara-negara Uni Eropa juga sedang dicengkeram stagflasi. Inflasi Uni Eropa pada Mei lalu mencapai 8,1% (yoy), tertinggi dalam seperempat abad, dengan pertumbuhan ekonomi hanya 0,7%. Hampir separuh dari total 27 negara Uni Eropa mengalami inflasi doubel digit. Bahkan Jerman, negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, terjerat inflasi 8,7%, tertinggi dalam 48 tahun terakhir.

Negara-negara maju berupaya meredam inflasi dengan menaikkan suku bunga. Bank Sentral AS, The Fed, yang menjadi rujukan kebijakan suku bunga negara-negara lain, tahun ini telah tiga kali menaikkan Fed funds rate (FFR) menjadi 1,50-1,75%. Sampai pengujung 2022, The Fed diperkirakan bakal terus mengerek FFR secara agresif hingga 3,5% dan menaikkannya kembali menjadi 4% pada 2023. Bank Sentral Eropa (ECB) juga berencana menaikkan suku bunga mulai bulan depan.

Penaikan suku bunga The Fed, ECB, dan negara-negara maju lainnya bisa memicu perang suku bunga global. Sebab negara-negara dunia ketiga, terutama emerging markets, perlu menaikkan suku bunga untuk mencegah pelarian modal (capital flight) yang dapat menyebabkan nilai tukarnya tergerus. Suku bunga The Fed yang tinggi bisa mendorong para investor keluar dari emerging markets karena investasi di AS dianggap memberikan imbal hasil yang lebih menguntungkan.

Hitung-hitungan itulah yang membuat sebagian kalangan menganggap keputusan BI mempertahankan BI7DRR di level 3,5% sebagai keputusan berani. Dalam konteks ini, jika tidak direspons dengan penaikan BI7DRR, kenaikan FFR dikhawatirkan dapat mendorong capital flight, sehingga nilai tukar rupiah melemah. Pelemahan rupiah akan mengakibatkan inflasi barang impor. Inflasi akan mengikis pertumbuhan ekonomi, melemahkan daya saing dunia usaha, dan meningkatkan angka kemiskinan.

Tentu saja kalkulasi ini bisa salah, bisa pula benar. BI dihadapkan pada posisi dilematis. Pelarian modal bisa terjadi jika BI tidak menaikkan BI7DRR. Tapi penaikan BI7DRR pun tidak menjamin perekonomian nasional bakal stabil. Ekonomi justru bisa terpuruk. Menaikkan suku bunga saat ekonomi baru beranjak pulih dari krisis akibat pandemi sungguh riskan. Risikonya besar karena penaikan suku bunga akan menekan daya beli masyarakat dan dunia usaha. BI sejauh ini lebih memilih bauran kebijakan makroprudensial untuk mendukung normalisasi kebijakan, termasuk melalui pengetatan giro wajib minimum (GWM), alih-alih menaikkan suku bunga.

Faktanya, meski The Fed sudah tiga kali menaikkan FFR, ekonomi Indonesia baik-baik saja, sekalipun BI tidak menaikkan suku bunga. Intinya, dampak buruk kenaikan FFR terhadap perekonomian Indonesia sejauh ini belum mengkhawatirkan. Nilai tukar rupiah per 22 Juni 2022 terdepresiasi sekitar 4,14% (year to date/ytd) dibandingkan akhir 2021. Rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti India 5,17%, Malaysia 5,44%, dan Thailand 5,84%.

Inflasi, alasan utama negara-negara lain menaikkan suku bunga, juga belum terlalu mencemaskan bagi perekonomian Indonesia. Pada Mei 2022, inflasi mencapai 3,55% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya 3,47% (yoy). Sedangkan inflasi inti tetap terjaga 2,58% (yoy). Dengan tekanan inflasi yang meningkat saat ini, inflasi sampai akhir 2022 diperkirakan mencapai 4,2%, sedikit lebih tinggi dari proyeksi batas atas yang dipatok BI dan pemerintah sebesar 4%.

Pelarian modal yang juga menjadi alasan negara-negara lain untuk menaikkan suku bunga, sejauh ini belum terjadi. Aliran masuk modal asing (capital inflow) ke pasar keuangan domestik justru membukukan net inflows  US$ 1,5 miliar pada kuartal II hingga 21 Juni 2022. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Mei 2022 masih US$ 135,6 miliar. Dalam ancar-ancar BI, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada 2022 akan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah di kisaran 0,5-1,3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Secara umum, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan terus berlanjut seiring meningkatnya permintaan domestik. Kondisi itu tercermin pada hasil survei terakhir BI, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan ekspansi Purchasing Managers' Index (PMI), manufaktur, serta membaiknya industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Apalagi kinerja ekspor tetap positif, sehingga neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2022 mencatatkan surplus US$ 2,89 miliar. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi BI sebesar 4,5-5,3%.

Apakah itu berarti perekonomian Indonesia aman-aman saja menghadapi ancaman stagflasi dan resesi global? Tentu saja tidak. Perekonomian Indonesia, seperti perekonomian negara-negara lain, tetap berisiko tinggi. Saat perang suku bunga berkecamuk, Indonesia akan dihadapkan pilihan yang lebih sulit. Ketika negara-negara maju yang menjadi tujuan ekspor terjerumus ke dalam jurang resesi, Indonesia bisa ikut terseret. Tatkala harga komoditas ambruk, Indonesia yang dalam setahun terakhir diselamatkan tingginya harga komoditas, bisa ikut terjerembab.

Di sinilah kredo BI mengenai stance kebijakan pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve (agresif dan lebih dulu membuat langkah antisipasi) bakal diuji; apakah kebijakan-kebijakan BI sudah lebih maju atau malah terlambat? BI memang tidak sendiri. Bahkan, pemerintah punya peran dan fungsi lebih besar dalam menjaga perekonomian. Namun, kredo pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve tetap akan menjadi topik yang menarik dan ditunggu-tunggu masyarakat, bahkan jika BI berhasil menerapkannya.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN