Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Menjaga Bank Sentral Tetap Indeoenden

Jumat, 18 September 2020 | 21:27 WIB
Investor Daily

Setelah timbul tenggelam selama hampir satu dekade, isu revisi Undang- Undang (UU) Bank Indonesia (BI) kembali mencuat. DPR, pada era pandemi ini, telah mengajukan hak inisiatif untuk mengubah UU tersebut. Jika gol, berarti sejak diberlakukan 20 tahun silam atau setelah era reformasi, UU Bank Sentral mengalami tiga kali 'metamorfosis'.

Revisi pertama UU No 23 Tahun 1999 tentang BI dilakukan pada 2004 melalui UU No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 1999. Pada 2009, UU BI kembali diamendemen lewat UU No 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) No 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 1999 tentang BI Menjadi UU. Dari sekian banyak isu yang melatarbelakangi rencana amendemen UU BI, yang paling seksi tentu saja soal independensi BI.

Berdasarkan bahan rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR tanggal 31 Agustus 2020 yang beredar di kalangan pers, Baleg secara lugas, jelas, dan tegas menyebut independensi BI adalah salah satu alasan substansial yang mendasari keinginan parlemen merevisi UU BI.

Dalam pandangan Baleg DPR, independensi yang berlebih dan tujuan bank sentral yang dipersempit mengakibatkan kebijakan moneter tidak dapat berperan optimal terhadap pem bangunan ekonomi, khususnya dalam mendorong kesejahteraan rakyat.

Selain itu, kebijakan moneter tak dapat ber peran aktif dalam situasi darurat yang membahayakan perekonomian negara. Karena alasan itu, parlemen meminta agar dibentuk Dewan Moneter –-belakangan diubah menjadi Dewan Kebijakan Ekonomi Makro-- yang ketuanya berasal dari pemerintah.

Alasan lainnya, fokus kebijakan moneter yang dijalankan BI pada stabilitas nilai tukar dan harga tak cukup. Kebijakan ekonomi makro yang efektif membutuhkan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang kuat untuk mendorong perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Atas dasar itu pula, Baleg DPR menekankan perlunya perubahan tujuan dan tugas bank sentral serta perubahan kelembagaan kebijakan moneter, ter masuk penggabungan kebijakan makro dan mikroprudensial perbankan. Parlemen juga menilai pentingnya BI me ningkatkan peran kebijakan moneter dalam pembangunan nasional untuk menjawab tantangan perekonomian ke depan.

Meski baru dibahas di level Baleg dan pemerintah masih bersikap 'pasif', rencana amendemen UU Bank Sentral jelas harus dicermati. Sebab, lewat kebijakan- kebijakannya, BI turut menentukan nasib perekonomian nasional ke depan, baik pada masa krisis maupun pada masa-masa normal. Bahkan, BI akan menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintah dalam mengelola perekonomian, khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Maka sekaranglah saatnya segenap elemen bangsa melakukan 'kontemplasi', apakah revisi UU BI memang sudah sangat mendesak, atau seluruh sumber daya sebaiknya dikerahkan untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang makin banyak merenggut nyawa anak bangsa.

Jika UU BI akhirnya diamendemen pun, semua pihak harus menjamin UU hasil revisi jauh lebih ideal, sehingga Bank Sentral mampu menjawab setiap persoalan ekonomi ke depan, khususnya dalam membantu pemerintah di sisi fiskal. Sejujurnya, isu independensi BI adalah repetisi.

Sebelum disahkan pada 1999 atau setahun setelah krisis moneter mencabik-cabik perekonomian nasional, isu independensi pula yang paling dominan mengiringi kelahiran UU BI.

Saat itu, sejumlah pihak mewanti-wati agar jangan sampai ada 'negara dalam negara' mengingat keberadaan BI sebagai bank sentral dianggap sangat powerful. BI yang sebelumnya berada di bawah kendali pemerintah, berubah menjadi lembaga yang independen.

Begitu banyak pertanyaan dan polemic yang bakal mengemuka. Misalnya, benarkah BI saat ini memiliki independensi berlebih, sehingga kebijakan moneternya tumpul dalam mendorong kesejahteraan rakyat?

Juga akan muncul berbagai narasi bahwa BI selama ini tidak pro sektor riil atau kebijakan-kebijakan BI lebih banyak berpihak kepada para kapitalis di sektor finansial disbanding pelaku ekonomi akar rumput.

Terlepas dari perdebatan yang muncul, kita sepakat independensi BI tak boleh direduksi. Bahwa BI harus berbenah agar berkontribusi lebih signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, itu kita setuju. Namun, sebagai negara demokrasi yang membutuhkan kepercayaan investor untuk mendorong per tumbuhan ekonomi,

Indonesia harus punya bank sentral yang independen. Kebijakan di sektor moneter hanya bi sa diambil secara objektif, valid, dan ilmiah oleh bank sentral yang independen.

Kebijakan moneter BI tak boleh pula di campuradukkan dengan kebijakan fiskal yang menjadi porsi pemerintah.

Itu sebabnya, kredibilitas kebijakan ekonomi nasional turut ditentukan oleh independensi bank sentral. Kebijakan moneter akan dianggap sebagai kebijakan politik jika BI menjadi kepanjangan tangan pemerintah.

Kita telah belajar banyak dari krisis mo neter 1997-1998 dan faktor-faktor penyertanya.  Kasus penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai ratusan triliun rupiah adalah bukti bah wa bank sentral harus independen agar tak diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk pemerintah, apalagi yang ber potensi menimbulkan fraud di sektor keuangan.

Kita bersyukur, di tengah polemic yang muncul, Presiden Jokowi –seperti dikemukakan Gubernur BI, Perry Warjiyo-- menjamin BI akan tetap independen. Hanya saja, pernyataan Presiden belum sepenuhnya mengobati kegalauan pasar, mengingat pemerintah belum banyak bersuara mengenai isu tersebut. Apa - lagi belum pasti pula apakah amen de men UU BI bakal tetap dilakukan atau tidak.

Ada baiknya pemerintah memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai isu amendemen UU BI. Pasar sedang menunggu sambil harapharap cemas.

Sejak isu independensi BI menyeruak, investor di pasar saham memberikan respons yang kurang sedap. Sebagian pelaku pasar bahkan khawatir kebijakan BI selama pandemi –seperti membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana dan berbagi beban (burden sharing) biaya pemulihan ekonomi dengan pemerintah-- bakal mengurangi kemampuan bank sentral, terutama dalam menjalankan operasi moneternya. Bukankah dalam suasana krisis seperti sekarang, distorsi informasi harus dihindari.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN