Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Penjualan Ponsel. Foto ilustrasi: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

Penjualan Ponsel. Foto ilustrasi: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

Menjaga Pasar Domestik

Selasa, 27 Agustus 2019 | 12:06 WIB

Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itu ungkapan yang paling tepat bagi industri elektronik di Tanah Air. Pabrikan elektronik di dalam negeri sedang menjadi bulanbulanan produk impor Tiongkok. Namun, karena Indonesia terikat perjanjian perdagangan bebas Asean dengan Tiongkok (Asean-China Free Trade Agreement/ACFTA), pemerintah tidak dapat memberlakukan bea masuk (BM) untuk melindungi industri elektronik di dalam negeri. Impor produk elektronik, yang didominasi produk asal Tiongkok, sudah sangat mengkhawatirkan.

Di pasar domestik, porsi produk elektronik impor kini mencapai 60%. Padahal, ekspor produk elektronik dari tahun ke tahun cenderung stagnan. Jangan heran jika defisit perdagangan produk elektronik terus melebar. Jika pada 2015 defisit perdagangan elektronik mencapai US$ 6,8 miliar maka pada 2016 naik menjadi US$ 7,2 miliar, selanjutnya meningkat pada 2017 dan 2018 masing-masing menjadi US$ 8,8 miliar dan US$ 11,1 miliar. Angka itu nyaris menyamai defisit migas yang tahun lalu mencapai US$ 12,4 miliar.

Tak diragukan lagi, produk elektronik menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi defisit neraca perdagangan. Kisah pilu industri elektronik di dalam negeri belum selesai. Perang dagang dengan AS yang semakin sengit diperkirakan bakal mendorong Tiongkok kian bernafsu mengalihkan pasar ekspornya ke negara-negara dunia ketiga yang terikat FTA, baik secara bilateral maupun regional, seperti Indonesia. Itu artinya, produk elektronik asal Tiongkok bakal terus membanjiri pasar Indonesia. Syukurlah, pemerintah belum mati langkah.

Untuk membendung impor produk elektronik dari Tiongkok, pemerintah akan meningkatkan kewajiban tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) barang elektronik. Jurus lain yang disiapkan pemerintah, selain meningkatkan TKDN, adalah memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara lebih ketat. Sejujurnya, pemerintah terlambat merespons banjir impor produk elektronik.

Para produsen elektronik di dalam negeri sudah ‘teriak’ sejak satu dekade lalu bahwa produk impor, baik yang didatangkan secara legal maupun ilegal, telah menggerus pasar mereka. Para pabrikan elektronik di dalam negeri juga sudah lama mengingatkan pemerintah bahwa ACFTA yang berlaku efektif sejak awal 2016 bisa menjadi ‘senjata makan tuan’ bagi Indonesia. Namun, pemerintah terus menutup mata dan telinga.

Ke depan, pemerintah harus lebih peka merespons persoalan impor. Jangan ada lagi istilah terlambat, apalagi membiarkan produk impor merajalela, menyingkirkan produk buatan dalam negeri, menggerus pasar domestik. Produk dalam negeri harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan menjadi tamu.

Pemerintah juga tidak bisa ‘berlindung’ di balik ACFTA untuk sekadar bersikap tegas terhadap produk impor dari Tiongkok. Jika pasar dalam negeri sudah terancam oleh serbuan produk impor yang masuk secara tidak adil (unfair trade), pemerintah bisa memberlakukan sejumlah instrumen penangkal, seperti bea masuk tambahan perlindungan (safeguard), bahkan menerapkan bea masuk antidumping (BMAD).

Bila merasa ‘canggung’ memberlakukan hambatan tarif (tariff barrier), pemerintah bisa menerapkan hambatan nontarif (non-tarif f barrier) dalam bentuk lain demi melindungi pasar domestik. Pemerintah bisa memperketat persyaratan dan kualifikasi produk, memberlakukan standardisasi kesehatan dan standardisasi lingkungan, atau menerapkan sertifikasi halal bagi produk-produk impor. Sepanjang tidak menyalahi ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pemerintah sah-sah saja melakukannya.

Terhadap produk selundupan atau yang diimpor secara ilegal, pemerintah harus menerapkan ‘tangan besi’. Tak boleh ada kompromi bagi produkproduk hasil selundupan. Karena itu, seluruh pintu masuk impor di pelabuhan dan bandara bukan saja harus dijaga ekstra, tapi juga harus steril dari oknum aparat yang gemar bermain mata dengan para penyelundup. Oknum aparat yang terbukti melanggar harus ditindak tegas.

Tak ada salahnya pula pemerintah meninjau ulang dan merevisi FTA yang terbukti merugikan kepentingan nasional. Ancaman produk impor, terutama dari Tiongkok terhadap industri di dalam negeri bukan isapan jempol. Pada Januari-Juli 2019, defisit perdagangan nonmigas Indonesia dengan Tiongkok mencapai US$ 11,05 miliar, melonjak dari periode yang sama tahun lalu yang hanya US$ 10,33 miliar. Defisit perdagangan dengan Tiongkok tahun ini berpotensi mengulang defisit tahun lalu yang tembus US$ 20,85 miliar.

Banjir produk impor tidak boleh dianggap remeh. Sekokoh apa pun fundamental ekonomi nasional, lambat laun bakal jebol jika terus-menerus diterjang gelombang impor. Defisit perdagangan yang membengkak akan menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) semakin menganga. CAD yang besar adalah cikal bakal krisis yang paling kasat mata.

Posisi CAD yang per kuartal II-2019 mencapai US$ 8,4 miliar atau 3% dari produk domestik bruto (PDB), mungkin masih dianggap aman. Tetapi, percayalah, jika terus digerogoti defisit perdagangan, CAD bisa seketika menjelma menjadi momok yang amat menyeramkan. Sebab dari sanalah krisis akan datang, sebelum merontokkan nilai tukar rupiah, mengerek tinggi-tinggi inflasi, menebas pertumbuhan ekonomi, serta melipatgandakan angka pengangguran dan kemiskinan.  

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN