Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Menyehatkan Kembali Kondisi Fiskal

Senin, 7 Juni 2021 | 10:35 WIB
Investor Daily

Isu kenaikan tarif pajak menyeruak di tengah bangsa ini sibuk mengatasi pan demi Covid-19 yang hingga kini tak seorang pun tahu kapan berakhir. Peme rintah tidak mau dinilai myopic, hanya melihat kepentingan jangka pendek. Lupa melihat tantangan masa akan datang dan membuat perencanaan yang tepat.

Kenaikan tarif pajak dan pengenaan pajak ba ru merupakan bagian dari reformasi perpajakan dan kebijakan itu merupakan bukti bahwa pemerintah mempersiapkan transformasi ekonomi Indonesia. Pasca-pandemi ekonomi Indonesia harus lebih sehat. Di saat pandemi masih ganas dan ekonomi masih dalam proses pemulihan, ke bijakan pajak perlu dilakukan dengan hati-hati. Tarif pajak penghasilan (PPh) ba dan jangan sampai dinaikkan.

Berbagai negara justru berlomba menurunkan tariff PPh badan untuk menarik investasi. Beban perusahaan harus diringankan agar mereka bisa melakukan ekspansi, minimal mempertahankan skala usaha yang ada.

Saat ini, tarif PPh badan di Indonesia sebesar 22%. Hanya perusahaan terbuka dengan free float 40% yang mendapatkan pengurangan 3% atau hanya cukup membayar 19%. Pada tahun 2022, WP badan mendapatkan lagi pengurangan PPh 2% menjadi 20%. Penurunan itu berlanjut hingga 17% pada tahun 2023. Di AS, tariff PPh badan sudah 17% sejak era Presiden Donald Trump.

Semua pihak mengharapkan agar tariff PPh badan tidak lagi dinaikkan. Pada tahun-tahun awal, penurunan tarif PPh badan mengganggu penerimaan pajak oleh negara. Tapi, dalam jangka waktu me nengah dan panjang, penurunan tariff PPh badan justru mendongkrak penerimaan pajak.

Jumlah pembayar pajak akan berlipat ganda. Dengan tarif pajak yang ren dah, perusahaan yang sudah beroperasi bisa melakukan ekspansi dan para pemodal tertarik untuk memulai usaha.

Para investor global yang hendak berinvestasi di berbagai negara sangat memperhatikan tarif PPh badan. Besaran tarif PPh badan acap dijadikan per timbangan utama.

Dalam persaingan ketat me narik investasi asing, tarif PPh badan menjadi salah satu daya tarik. Pemerintah menggulirkan reformasi perpajakan agar sistem perpajakan Indonesia sesuai dengan international best-practices selain mampu mengantisipasi dinamika sosial ekonomi dan demografis dalam jangka menengah dan panjang. Sistem perpajakan dibuat lebih sehat dan adil.

Sehat artinya efektif sebagai instrument kebijakan, optimal sebagai sumber pendapatan, serta adaptif dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian.

Adil artinya mampu memberikan kepastian kepada para pelaku, mendorong kepatuhan su karela wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban pajak antarkelompok pendapatan maupun antarsektor. Reformasi kebijakan dimaksudkan untuk memperluas basis pemajakan dan mencari sumber penerimaan baru.

Itu sebabnya pemerintah berencana meningkatkan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN), mengurangi regresivitasnya, dan melakukan penguatan kebijakan pengenaan PPh, khususnya bagi orang pribadi. Pe merintah juga berencana memperluas PPN untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Kenakan tarif PPh perorangan dilakukan terbatas. Pemerintah hanya akan menambah lapisan PPh orang pribadi (OP) menjadi lima lapis dari sebelumnya empat lapis. Pada lapis tertinggi atau kelima, tarif PPh OP dikenakan 35%. Masuk layer tertinggi adalah orang kaya raya atau high-net-worth individual (HNWI) dan ultra high net worth individual (UHNWI) berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun.

Cukup banyak orang Indonesia dengan penghasilan sebesar ini. Lembaga Knight Frank dalam Wealth Report 2021 menunjukkan, jumlah UHNWI di Indonesia dengan aset bersih lebih dari US$ 30 juta atau setara Rp 447,8 miliar akan meningkat 67% selama 2020-2021 menjadi 1.125 orang, meningkat dari 673 orang.

Orang Indonesia dengan kekayaan bersih di atas Rp 100 miliar lebih banyak lagi. Ke depan, penerimaan PPh kelompok ini akan terus membesar.

Pemerintah juga berencana mengubah skema PPN dari tarif tunggal menjadi multitarif sebagaimana tren dunia. Saat ini, tariff tunggal PPN sebesar 10% diterapkan untuk seluruh mata barang dan jasa kena pajak. Melalui skema multitarif, pemerintah juga akan menurunkan tarif PPN untuk barang dan jasa tertentu, namun menaikkan tariff PPN untuk barang yang dianggap mewah. Skema ini akan membuat tarif PPN menjadi lebih adil bagi masyarakat. Meski tergolong pajak tidak langsung, PPN lebih mungkin diperluas dan tarifnya dinaikkan.

Pertama, produk barang dan ja sa yang belum dikenakan PPN perlu dikenakan. Produk sektor pertanian dan bisnis digital belum semuanya dikenakan PPN. Sektor pertanian yang dimaksud mencakup perkebunan, peternakan, perikanan.

Kedua, tarif PPN jangan lagi tunggal. Ada produk barang dan dan jasa tertentu yang layak dikenakan tarif PPN lebih tinggi. Semuanya ini dibutuhkan kajian mendalam. Ketiga, pajak penjualan barang mewah (PPn-BM) sebaiknya disatukan dengan PPN agar lebih mudah dalam pengadministrasian. Tarif PPN untuk barang mewah harus dipatok lebih tinggi. PPN kendaraan bermotor yang menggunakan energi fosil harus diberikan PPN lebih tinggi dibandingkan kendaraan bermotor dengan energy terbarukan.

Kebijakan perpajakan memainkan penting dalam mengurangi penggunaan energi fosil. Diperlukan sebuah kebijakan perpajakan yang benar-benar memberikan insentif kepada pengembangan dan penggunaan energy terbarukan serta disinsentif kepada pengembangan dan penggunaan energi fosil.

Upaya menggulirkan tax amnesty jilid II boleh saja dilakukan. Namun, yang terpenting adalah adanya perluasan basis jumlah pembayar pajak, pengung kapan kekayaan yang belum dipajaki oleh setiap WP, repatriasi kekayaan orang Indonesia yang selama diparkir di luar negeri, pengampunan pajak sesuai janji pemerintah, dan nilai tunai pajak yang dibayar.

Para WP akan menyambut antusias tax amnesty jilid II jika ada kepastian bahwa data yang mereka ungkapkan benar-benar dirahasiakan dan di kemudian hari tidak menghadapi tuntutan hukum. Akibat pandemi Covid-19, rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang pada tahun 2019 masih di 9,7%, pada 2020 terjungkal ke 8,33%.

Dalam sepuluh tahun terakhir, rasio penerimaan terhadap PDB memperlihatkan fiscal gap terus melebar. Sementara pada tahun yang sama, tax ratio di Negara tetangga seperti Malaysia berada di atas 15%.

Rasio belanja APBN terhadap PDB terus membesar. Pada tahun 2018, rasio belanja negara terhadap PDB masih 14,9%, namun pada tahun 2020 sudah membengkak hingga mencapai 16,8%.

Dalam pada itu, rasio penerimaan negara, termasuk pajak, ter hadap PDB anjlok dari 13,1% ke 10,7%. Tahun ini rasio penerimaan negara terhadap PDB masih menurun ke 9,9%, sedang pengeluaran 15,6%.

Untuk menyehatkan kembali kondisi fiskal kita, penerimaan pajak harus kembali ditingkatkan. Oleh karena itu, kita men dukung reformasi perpajakan yang kini te ngah dikaji. Kita berharap, kebijakan pajak baru tidak menyebabkan ekonomi kian ter puruk, melainkan sebaliknya, membuat kondisi fiskal kita lebih sehat. Fiskal yang sehat akan membuat ekonomi lebih sehat.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN