Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

Menyehatkan Kredit

Investor Daily, Rabu, 9 Oktober 2019 | 11:28 WIB

Rasio kredit bermasalah yang merangkak naik merupakan alarm bahwa kondisi perekonomian di Tanah Air sedang ada masalah. Tidak hanya tertekan perang dagang dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang melemahkan ekspor dan harga komoditas, di dalam negeri juga terhambat daya beli yang lemah dan memanasnya tensi politik. Tak heran, investor pun cenderung wait and see, menahan ekspansi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, rasio non performing loan (NPL) gross per Agustus 2019 lalu mencapai 2,60%, meningkat dari Juli 2019 sebesar 2,55%. Meningkatnya rasio kredit bermasalah ini tak lepas dari lesunya perekonomian, yang juga tercermin dari melambatnya pertumbuhan kredit di semua segmen.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit perbankan hanya tumbuh 8,6% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 5.489,6 triliun per Agustus lalu, melambat dari bulan sebelumnya yang menembus 9,7% (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit terjadi baik pada debitur korporasi maupun perorangan, masingmasing melambat dari Juli sebesar 11,4% (yoy) menjadi 9,4% (yoy) dan dari 9,2% ke 8,8%.

Bank Indonesia. Foto: Uthan A Rachim
Bank Indonesia. Foto: Uthan A Rachim

Perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada seluruh jenis penggunaannya, misalnya kredit modal kerja tumbuh melambat dari 9,0% (yoy) menjadi 7,5% (yoy) pada Agustus 2019, terutama pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), serta sektor industry pengolahan. Pertumbuhan kredit investasi juga melambat dari 13,8% (yoy) menjadi 12,7% (yoy), terutama dari segmen PHR serta sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Untuk kredit konsumsi, melambat dari 7,3% (yoy) menjadi 7,0% (yoy), terutama dari kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), serta kredit multiguna. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pun tidak menggembirakan. DPK pada Agustus 2019 bahkan hanya tumbuh 7,35 (yoy) menjadi Rp 5.615,5 triliun, melambat dibandingkan 8,0% pada bulan sebelumnya.

Ketatnya likuiditas pasar domestik juga tercermin dari indicator loan to deposit ratio (LDR) yang lebih dari 94%. Untuk mendorong permintaan dan memperbaiki kualitas kredit, tentu saja perekonomian dalam negeri harus segera dipacu kembali. Apalagi, kita tak bisa mengandalkan pasar global yang kini bahkan juga terancam resesi.

Pertumbuhan DPK Kredit dan NPL
Pertumbuhan DPK Kredit dan NPL

Proteksionisme juga meningkat di berbagai belahan dunia, seiring memanasnya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, yang kemungkinan besar juga segera merembet ke Uni Eropa.

Mengingat perekonomian kita masih banyak tergantung pada komoditas, maka pemerintah perlu mendongkrak harga komoditas melalui peningkatan konsumsi dalam negeri. Misalnya untuk mendongkrak harga crude palm oil (CPO), pemerintah perlu mempercepat kebijakan mandatori B30 atau kewajiban mencampur 30% biodiesel dalam solar yang digunakan di dalam negeri.

Peningkatan mandatori itu setidaknya akan menyerap biodiesel dari minyak sawit hingga sekitar 9,6 juta kiloliter (kl) per tahun, dibanding ketentuan B20 tahun ini yang diproyeksikan menyerap sekitar 6,2 juta kl.

Selain dapat mengurangi kelebihan stok minyak sawit dalam negeri dan mendongkrak harga, peningkatan penggunaan biodiesel di dalam negeri juga akan memangkas impor minyak/ produk minyak.

Impornya yang tinggi ini sudah lama menjadi penyakit ekonomi kita, yang membuat defisit neraca perdagangan RI menganga dan menjadi sentimen negatif bagi rupiah. Upaya lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendorong konsumsi dalam negeri. Ini misalnya dengan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga rumah tangga punya uang lebih untuk berbelanja.

Pemerintah juga perlu lebih ketat menjaga pasar dalam negeri dari serbuan impor yang tidak fair, seperti dari Tiongkok yang didukung kebijakan pemerintahnya yang sengaja memperlemah yuan agar barangnya menjadi murah. Banjir impor dari negeri komunis itu telah merugikan banyak industri di Tanah Air, seperti di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga baja. Bea masuk tambahan yang sangat tinggi perlu diberlakukan atas produk-produk impor tersebut, sehingga industri dalam negeri bisa kembali menguasai pasar kita yang sebenarnya cukup besar.

Perkembangan NPL
Perkembangan NPL

Tak kalah penting, proyek-proyek pemerintah harus didedikasikan untuk menyerap produksi dalam negeri dan tenaga kerja lokal. Untuk itu, semua proyek pemerintah harus minimal 80% dipenuhi dari produk dan jasa dalam negeri, serta tenaga kerja asing dibatasi hanya untuk keperluan transfer teknologi dan tidak masuk ke level manager atau ke bawah.

Sedangkan untuk mendorong kembali investasi, tentu saja pemerintah juga harus lebih cerdik untuk memulihkan kondisi keamanan dan politik agar kondusif. Tindakan preventif perlu menjadi prioritas, ketimbang harus memadamkan api kerusuhan dan kemarahan yang bisa menyambar ke mana-mana. Ini tentunya termasuk dalam kehati-hatian menyusun cabinet untuk lima tahun ke depan, dengan wajib mengedepankan profesionalisme untuk bisa menggerakkan kembali perekonomian.

Upaya lain, segera merealisasikan wacana pemangkasan pajak penghasilan (PPh) badan yang kini masih 25%, meski negara-negara lain sudah lama menurunkan pajak. Setidaknya, PPh ini bisa dipangkas jadi 17% seperti diberlakukan negara tetangga Singapura, sehingga menambah daya saing investasi di negeri ini.

Selain itu, perizinan perlu dipermudah dan dipercepat seperti di Hong Kong, yang hanya butuh waktu sehari untuk mendirikan perusahaan yang mereka butuhkan.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA