Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tujuan Penyediaan Stimulus dan Program Ekonomi Nasional

Tujuan Penyediaan Stimulus dan Program Ekonomi Nasional

Menyelamatkan Korporasi Swasta

Investor Daily, Sabtu, 30 Mei 2020 | 23:25 WIB

Jeritan para pengusaha mengenai perlunya skema penyelamatan perusahaan-perusahaan swasta berskala menengah dan besar (korporasi swasta) dari dampak corona akhirnya didengar pemerintah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyiapkan paket stimulus yang dirancang khusus untuk korporasi swasta.

Dalam beleid yang disiapkan pemerintah, stimulus akan diprioritaskan kepada korporasi swasta padat karya yang paling rentan terdampak Covid-19. Tujuannya tiada lain agar angka pengangguran dan kemiskinan tidak membengkak, supaya roda ekonomi bisa tetap berputar di tengah pandemi.

Keputusan pemerintah membantu korporasi swasta sungguh tepat. Dari total anggaran stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 641,17 triliun, hanya sebagian kecil saja yang ditujukan kepada koporasi swasta, itu pun lebih berupa keringanan pajak, terutama pajak penghasilan (PPh) badan.

Anggota Komisi XI DPR-RI, Kamrussamad saat rapat dengan Menkeu, Gubernur BI dan Ketua OJK secara daring yang membahas stimulus bagi sektor UMKM.
Anggota Komisi XI DPR-RI, Kamrussamad saat rapat dengan Menkeu, Gubernur BI dan Ketua OJK secara daring yang membahas stimulus bagi sektor UMKM.

Stimulus yang digelontorkan pemerintah sejauh ini memang lebih banyak ditujukan untuk menyelamatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta badan usaha milik Negara (BUMN), selain dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan biaya penanganan pandemi Covid-19.

Insentif untuk korporasi swasta 'terselip' di antara insentif untuk UMKM dan masyarakat senilai Rp 123,01 triliun. Insentif itu terbagi atas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN), dan penurunan tarif PPh badan.

Di masa pandemi, stimulus berbasis pajak, tanpa diikuti stimulus lainnya, jelas kurang relevan. Sebab, stimulus hanya bisa dinikmati perusahaan yang masih menghasilkan keuntungan. Padahal, sebagian besar perusahaan di Tanah Air kini mega-megap akibat Covid. Jangankan menghasilkan profit dan melakukan ekspansi, untuk bertahan saja mereka kesulitan.

Perkembangan kredit perbankan
Perkembangan kredit perbankan

Itu sebabnya, kita mendukung pemberian paket stimulus kepada korporasi swasta.  Tentu dengan catatan, yang bisa menikmati stimulus adalah perusahaan yang benar-benar terdampak Covid-19, bukan perusahaan yang kesulitan akibat salah kelola (mismanagement), apalagi yang terindikasi melakukan kejahatan (fraud).

Sepanjang diberikan secara transparan, akuntabel, dan terbebas dari aji mumpung (moral hazard), pemberian stimulus kepada korporasi swasta merupakan kebijakan yang wajar dan adil. Apalagi dibanding untuk UMKM dan BUMN, anggaran stimulus untuk korporasi swasta selama ini amat kecil.

Menyelamatkan korporasi swasta sejatinya adalah menyelamatkan perekonomian nasional. Mengapa? Karena kontribusi korporasi swasta terhadap perekonomian domestik sangat signifikan, baik dari sisi penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja, maupun dari sisi produk domestik bruto (PDB).

Di Indonesia terdapat 66.252 korporasi dengan kontribusi 52,6% setara Rp 7.388,4 triliun terhadap PDB dan menyerap 7,39 juta pekerja atau 6,13% dari angkatan kerja pada 2018. Tahun lalu, setoran PPh badan, PPh pasal 21, dan pajak impor masing-masing mencapai Rp 256,7 triliun, Rp 148 triliun, dan Rp 229 triliun. Stimulus bagi korporasi swasta, paling tidak, bisa mencegah lonjakan angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam kalkulasi pemerintah, jumlah penduduk miskin akan bertambah 2 juta orang pada akhir 2020, dari posisi 24,79 juta orang (9,22%) pada September 2019. Jumlah penganggur diestimasikan naik 4,2 juta orang dibanding posisi Februari 2020 sebanyak 6,88 juta orang (4,99%).

Stimulus kepada korporasi swasta bisa diberikan pemerintah dalam bentuk restrukturisasi utang, suntikan modal lewat emisi obligasi dan penyertaan modal, subsidi bunga kredit, bantuan modal kerja, serta insentif pajak yang lebih luas.

Perbandingan jumlah stimulus sejumlah negara
Perbandingan jumlah stimulus sejumlah negara

Negara-negara lain sudah menerapkan skema ini. Namun, pemberian stimulus saja tak akan mampu menyelamatkan korporasi swasta dari dampak Covid-19.

Pemerintah juga harus melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tanpa pelonggaran PSBB, stimulus sebesar dan sekuat apa pun bakal sia-sia. Agar efektif dan tidak memicu gelombang pandemi baru, pelonggaran PSBB harus dilakukan secara bertahap, cermat, dan hati-hati, dengan protokol terukur, sesuai masing-masing sektor.

Pelonggaran PSBB bisa dimulai dari sektor-sektor yang lebih defensif terhadap penyebaran virus corona. Agar tak kehilangan momentum, stimulus korporasi swasta dan pelonggaran PSBB harus disatupaketkan. Stimulus bisa diibaratkan air dalam jaringan irigasi, PSBB pintu irigasinya, dan korporasi swasta adalah lahan pertaniannya.

Jika pintu irigasi tidak dibuka, air dari waduk tak akan mengalir ke lahan pertanian. Sawah dan ladang bakal tetap kering. Lalu, lama-kelamaan, pintu irigasi jebol, memicu banjir bandang.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN