Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Masyarakat menggunakan platform pembayaran digital di sebuah hypermarket.  Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Masyarakat menggunakan platform pembayaran digital di sebuah hypermarket. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Menyelamatkan UMKM Lewat Ekonomi Digital

Selasa, 6 April 2021 | 11:58 WIB
Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian yang luar biasa besar terhadap perkembangan ekonomi digital di Tanah Air. Berbagai upaya terus ditempuh pemerintah, BI, dan OJK untuk mengakselerasi ekonomi digital.

Salah satu langkah penting pemerintah adalah menerbitkan Keppres No 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Keppres tersebut menetapkan koordinasi percepatan digitalisasi di 542 daerah otonom melalui Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang diketuai para kepala daerah.

Kesungguhan pemerintah memacu ekonomi digital juga ditunjukkan oleh sinergi 16 kementerian dan lembaga (K/L) dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 secara virtual pekan ini. Dalam festival yang berlangsung selama lima hari itu, para K/L berkolaborasi dengan pemda, pelaku industri, dan asosiasi dunia usaha.

BI tak tinggal diam. Sejak blueprint sistem pembayaran Indonesia diluncurkan pada Mei 2019, BI terus mendorong digitalisasi, di antaranya merilis QR Code Indonesian Standard (QRIS). Selama pandemi Covid-19, QRIS menjadi penentu (game changer) transaksi di tengah terbatasnya mobilitas masyarakat. Bahkan, QRIS dimanfaatkan untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Kecuali itu, BI segera meluncurkan BI Fast Payment untuk segmen pembayaran ritel, menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tahun ini. Melalui sistem tersebut, penyelesaian transaksi digital bakal lebih cepat karena tersedia secara real time, selama 24 jam, tanpa henti.

BI juga telah mengimplementasikan standar Open Application Programming Interface (API) untuk mempermudah kolaborasi, terutama antara bank dan perusahaan financial technology (fintech), guna mewujudkan ekosistem layanan keuangan yang inklusif. Open API adalah program aplikasi yang memungkinkan perusahaan terintegrasi antarsistem (system to system).

OJK tak mau ketinggalan. Guna mengakselerasi digitalisasi keuangan dan ekonomi, OJK telah menerbitkan peta jalan (road map) inovasi keuangan digital 2020-2024. Sebagai regulator yang berada di garda terdepan, OJK terus berupaya mengawal agar sistem keuangan digital terimplementasikan dengan baik sehingga industi jasa keuangan tetap stabil dan kondusif.

OJK juga terus berusaha memastikan sistem keuangan digital memberikan perlindungan dan manfaat kepada masyarakat luas. Selain itu, keuangan digital diupayakan mampu memberdayakan para pelaku ekonomi, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Melalui keuangan digital, masyarakat di segala lapisan dan di segenap penjuru Tanah Air diupayakan memperoleh akses keuangan.

Sampai pada tahap ini, kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah, BI, dan OJK. Berkat ekonomi digital yang terus dipacu pemerintah, BI, dan OJK, ekonomi Indonesia masih bisa berdenyut. Tanpa ditopang ekonomi digital, sangat mungkin ekonomi Indonesia tahun lalu runtuh di bawah minus 2,07%.

Berdasarkan data e-Conomy SEA 2020 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital di Indonesia pada 2020 tumbuh 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Ekonomi digital berkontribusi sekitar Rp 619 triliun terhadap perekonomian nasional. Di tengah mobilitas masyarakat yang serba terbatas akibat pandemi Covid-19, ekonomi digital mampu menjadi penyelamat.

BI memproyeksikan transaksi e-commerce melonjak 33% dari Rp 253 triliun pada 2020 menjadi Rp 337 triliun pada 2021. Transaksi uang elektronik juga diproyeksikan naik 32% dari Rp 201 triliun menjadi Rp 266 triliun. Sedangkan transaksi digital banking diperkirakan tumbuh 19% dari Rp 27.000 triliun menjadi Rp 32.200 triliun.

Meski demikian, ekonomi digital tak selalu menjadi madu bagi perekonomian Indonesia. Masih segar dalam ingatan ketika Presiden Jokowi, baru-baru ini, dengan penuh keprihatinan, sarat penyesalan, dan menyiratkan kesedihan yang amat dalam, meminta semua pihak untuk menangkal praktik predatory pricing melalui perdagangan secara digital (e-commerce).

Presiden secara terang benderang, tegas, tanpa tedeng aling-aling menyatakan bahwa predatory pricing --mematok harga sangat rendah untuk mematikan pesaing pada produk sejenis-- telah membunuh para pelaku UMKM Indonesia. Dari kasus ini pula kemudian berembus ajakan untuk ‘membenci’ produk-produk asing.

Kegundahan Presiden Jokowi terhadap predatory pricing melalui ekonomi digital sungguh wajar. Apalagi praktik itu sudah lama marak terjadi di e-commerce atau marketplace. Lebih dari itu, pelakunya adalah para penjual asing. Sudah jatuh tertimpa tangga, UMKM tak hanya diterjang Covid, tapi juga dimangsa para penjual produk asing.

Maka, tanpa bermaksud mengingkari upaya-upaya pemerintah, BI, dan OJK dalam mengakselerasi ekonomi digital, kita secara gamblang meminta agar percepatan ekonomi digital tidak boleh melupakan semangat dan nilai-nilai ekonomi kerakyatan di dalamnya. Ekonomi digital harus memberikan nilai tambah bagi ekonomi akar rumput (grassroot).

UMKM yang berjumlah sekitar 65 juta unit adalah nyawa perekonomian nasional. Dengan kontribusi 61,07% terhadap produk domestik bruto (PDB), porsi UMKM mencapai 99,9% dari keseluruhan unit usaha yang beroperasi di Indonesia. UMKM tak boleh menjadi tumbal digitalisasi ekonomi. Ekonomi digital justru harus mampu menyelamatkan UMKM.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN