Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Alasan strategis Kaltim jadi lokasi ibu kota baru

Alasan strategis Kaltim jadi lokasi ibu kota baru

Momentum Membangun Indonesia

Senin, 2 September 2019 | 12:00 WIB

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi momentum pembangunan ekonomi dan peradaban Indonesia. Pemindahan ibu kota pemerintahan paling tidak menjadi momentum revitalisasi Jakarta sebagai metropolitan dan pengembangan kota-kota di Indonesia.

Dengan lahan pertanian yang kian sempit akibat ledakan penduduk, kota menjadi pilihan permukiman penduduk pada masa akan datang. Kota menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

Alasan strategis Kaltim jadi lokasi ibu kota baru
Alasan strategis Kaltim jadi lokasi ibu kota baru

Kita mendukung keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jawa. Lokasi yang sudah ditetapkan adalah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Luas lahan untuk kota baru mencapai 180.000 ha, tiga kali Jakarta. Ibu kota baru dirancang menjadi green city, smart city, modern city, dan world class city.

Luas daerah perkantoran dan permukiman di ibu kota baru sekitar 40.000 ha. Selebihnya adalah lahan hijau. Gedung pemerintahan, legislatif, dan yudikatif dibangun vertikal agar ibu kota baru benar-benar lega. Tidak seperti Jakarta yang sumpek dan semrawut. Penduduk 10,2 juta menumpuk di kawasan yang hanya seluas 60.000 ha. Ibu kota baru ditandai oleh taman kota yang luas, trotoar yang lebar, dan ruang terbuka bagi rakyat untuk berkumpul dan berinteraksi. Pemindahan ibu kota hanya membawa pejabat dan pegawai kementerian dan lembaga yang menjadi bagian dari pemerintah pusat, anggota DPR RI dan DPD RI. Karena yang dipindahkan hanya pusat pemerintahan. Jakarta tetap dipertahankan dan bahkan akan terus dikembangkan sebagai pusat bisnis dan jasa keuangan.

Skema pembiayaan pembangunan ibu kota baru.
Skema pembiayaan pembangunan ibu kota baru.

Untuk mendukung Jakarta sebagai pusat keuangan, kantor pusat Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap di Jakarta.

Demikian pula dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan bursa komoditi Indonesia. Kantor pusat bank dan lembaga keuangan akan tetap berada di Indonesia, mengikuti kantor pusat BI dan OJK.

Perencanaan pemindahan ibu kota berjalan seiring dengan pengembangan Jakarta yang akan didorong menjadi kota metropolitan nomor satu di Asia Tenggara. Pemindahan ibu kota bukan hanya menjadi momentum untuk mewujudkan sebuah kota pemerintahan yang bertaraf internasional, tapi juga momentum untuk membangun sejumlah kota metropolitan dan mengembangkan kota di seluruh Indonesia.

Selain Jakarta, Surabaya, Bandung, Bandung, dan Semarang akan dikembangkan sebagai kota metropolitan. Di luar Jawa, ada enam kota metropolitan yang dikembangkan, yakni Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Denpasar. Dalam pada itu, pemerintah juga mendorong pengembangan kota-kota di Indonesia, di antaranya Marauke.

Hanya pusat pemerintahan yang dipindahkan
Hanya pusat pemerintahan yang dipindahkan

Setidaknya ada empat alasan utama pemindahan ibu kota. Pertama, daya dukung Jakarta tak cukup bagi penduduk yang sudah menembus 10,2 juta. Air bersih yang disediakan PAM Jaya, misalnya hanya mampu menjangkau 70% rumah.

Selebihnya mengonsumsi air tanah yang berdampak langsung pada penurunan permukaan tanah. Transportasi semrawut. Permukiman terlampau padat. Tak menyisakan ruang terbuka dan taman kota. Industri terlalu dekat dengan kota. Ditambah emisi kendaraan bermotor, Jakarta menjadi salah satu ibu kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia.

Kedua, pemindahan ibu kota pemerintahan menjadi momentum untuk membangun Jakarta. Dengan infrastruktur yang sudah dan sedang dibangun, Jakarta perlu dibangun menjadi pusat keuangan Asia Tenggara dan kota metropolitan terbaik di Asia Tenggara. Setelah ditinggalkan sekitar 1,5 juta penduduk yang dipindahkan ke Kaltim, Jakarta akan lebih lega. Sebagian bangunan pemerintah dan lembaga negara yang ditinggalkan bisa dikelola menjadi ruang terbuka dan taman kota.

Jakarta juga harus dibangun menjadi green city dan smart city, dua karakter kota bertaraf internasional. Konsep Great Jakarta tetap perlu dikembangkan mengingat hubungan erat Jakarta dengan empat kota sekelilingnya, yakni Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pembangunan MRT Jakarta South-North tahap pertama akan terus dilanjutkan ke tahap dua. Selanjutnya, realisasi pembangunan MRT Jakarta West-East. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini sedang dalam pembangunan akan menghidupkan sejumlah kawasan di Cikarang, Cekampek, dan Padalarang.

Upaya pemerintah mengatasi berbagai persoalan di jakarta. Sumber: PPN//Bappenas
Upaya pemerintah mengatasi berbagai persoalan di jakarta. Sumber: PPN//Bappenas

Ketiga, pemindahan ibu kota menjadi momentum untuk membangun kota-kota di seluruh Indonesia. Ibu kota baru akan menjadi contoh bagi kota-kota lain. Saat ini, kota-kota di Indonesia dibangun tanpa konsep yang baik dan tanpa ciri khas. Akibatnya, semua kota di Tanah Air menampilkan wajah yang mirip: semrawut, macet, polutif, minim taman dan ruang terbuka, tak ada pedestrian yang baik. Kota-kota di Indonesia sudah harus dibangun vertikal untuk memberikan ruang bagi penggunaan lain Keempat, pemindahan ibukota menjadi momentum untuk menciptakan pemerataan penduduk dan pendapatan antarwilayah.

Saat ini, 57% penduduk Indonesia tinggal di Jawa yang luasnya hanya 138.794 km persegi. Sedang Kalimantan, pulau terbesar dengan luas 539.460 km persegi yang menjadi bagian Indonesia hanya dihuni 6% penduduk Indonesia. Sedang Papua, pulau terbesar ketiga dengan luas 421.981 km persegi dihuni oleh 2,7% penduduk.

Pengembangan metropolitan dan kota baru. Sumber: PPN/Bappenas
Pengembangan metropolitan dan kota baru. Sumber: PPN/Bappenas

Dari sisi pendapatan, sekitar 60% PDB Indonesia dikontribusi Jawa dan sekitar 80% PDB nasional dihasilkan Jawa dan Sumatera. Kalimantan dan Papua sebagai dua pulau terbesar harus memberikan kontribusi yang signifikan. Demikian pula Sulawesi dan pulau-pulau di Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara. Pemindahan ibu kota diharapkan mampu mengurangi urbanisasi ke Jakarta dan Jawa. Pembangunan ekonomi akan didorong ke luar Jawa. Selain pembangunan metropolitan dan pengembangan kota di luar Jawa, pemerintah juga akan membangun lebih banyak kawasan ekonomi khusus (KEK) di luar Jawa. Kawasan industri seperti Cikarang akan dibangun di setiap pulau besar di luar Jawa.

Agar pemindahan ibu kota berjalan mulus, kita berharap, aspek legal segera diselesaikan. Pemerintah perlu segera meminta dukungan DPR RI untuk mengamendemen sejumlah UU, di antaranya UU Ibukota, UU BI, dan UU OJK. Dalam UU BI dan OJK dinyatakan, kantor pusat BI dan OJK berada di ibu kota negara. Biaya pemindahan dan pembangunan kota baru sebesar Rp 466 triliun masih dalam batas normal.

Insentif untuk menarik peran swasta. Sumber: PPN/Bappenas
Insentif untuk menarik peran swasta. Sumber: PPN/Bappenas

Selain dana APBN, sebagian besar dana pembangunan berasal dari kerja sama swasta dengan pemerintah dalam mengelola eks aset pemerintah dan lembaga negara di Jakarta. Pemindahan ibu kota juga menjadi peluang bagi korporasi, BUMN dan swasta, untuk mendapatkan proyek pembangunan. Pemindahan ibu kota akan menggerakkan pembangunan properti, konstruksi, dan infrastruktur. Permintaan terhadap lebih dari 100 mata barang terkait ketiga bisnis ini akan meningkat.

Pemindahan ibu kota negara perlu dijadikan sebagai momentum untuk membangun Indonesia yang dalam enam tahun terakhir bertumbuh merayap di level 5%. Pemindahan ibu kota menjadi momentum menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan kelas dunia dan momentum menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA