Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Momentum Reformasi Ekonomi Struktural

Selasa, 11 Februari 2020 | 12:02 WIB
Investor Daily

Perekonomian nasional masih solid. Hal itu tercermin pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal IV-2019 yang mencatatkan surplus US$ 4,3 miliar dibandingkan defisit US$ 46 juta pada kuartal sebelumnya. Alhasil, NPI 2019 membukukan surplus US$ 4,7 miliar, jauh lebih baik dari NPI 2018 yang defisit US$ 7,1 miliar.

Membaiknya kondisi NPI cukup melegakan, mengingat perbaikannya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat fundamental. Surplus NPI tahun lalu antara lain ditopang membaiknya defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) serta melonjaknya surplus transaksi modal dan finansial.

Tahun lalu, CAD mencapai US$ 30,4 miliar atau 2,72% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 2,94% terhadap PDB. Sedangkan surplus transaksi modal dan finansial pada 2019 mencapai US$ 36,3 miliar, juga lebih baik dibanding US$ 25,2 miliar pada 2018.

Yang menggembirakan, perbaikan CAD tahun silam didukung surplus neraca perdagangan barang yang tahun sebelumnya defisit. Selain akibat surplus neraca perdagangan nonmigas yang meningkat, surplus neraca perdagangan barang dipengaruhi defisit neraca perdagangan migas yang menurun.

Tak kalah menggembirakan, turunnya defisit neraca perdagangan migas ternyata disebabkan oleh berkurangnya impor minyak. Itu terjadi sejalan dengan kebijakan pengendalian impor bahan bakar minyak (BBM), seperti program pencampuran 20% minyak sawit dan solar yang biasa disebut program Biodiesel 20 (B20).

Di luar faktor CAD, membaiknya kinerja NPI tahun lalu disokong surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan menjadi US$ 36,3 miliar dari US$ 25,2 miliar pada 2018. Surplus transaksi modal dan finansial melonjak akibat derasnya aliran masuk modal berjangka panjang.

Tak bisa dimungkiri, selain menunjukkan ketahanan sektor eksternal, membaiknya NPI tahun lalu mencerminkan optimisme yang tinggi terhadap prospek perekonomian nasional. Apalagi aliran masuk modal asing (capital inflow) terjadi saat pasar keuangan global dibayang- bayangi ketidakpastian.

NPI yang membaik adalah modal yang amat berharga bagi perekonomian domestik. Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menjadikannya sebagai momentum untuk melanjutkan reformasi struktural berupa penguatan industry manufaktur nasional.

Memperkuat industri manufaktur, terutama dengan membangun industry dasar dan barang modal, mutlak harus dilakukan. Dengan memiliki industry dasar (besi-baja) dan industri barang modal (permesinan) yang kuat, Indonesia bisa membuat mesin pabrik sendiri dan menciptakan berbagai produk buatan dalam negeri.

Dengan memiliki industri manufaktur yang kuat, Indonesia bisa mengurangi impor barang yang menyebabkan nilai tukar rupiah rentan terdepresiasi dan memicu inflasi barang impor (imported inflation). Barang yang diekspor bukan lagi sumber daya alam yang harganya murah, melainkan produk-produk bernilai tambah tinggi.

Di Indonesia akan tersedia banyak lapangan kerja jika industri manufakturnya kuat. Angka kemiskinan dan pengangguran dapat dipangkas. Penerimaan negara bakal meningkat. Ekonomi domestik bisa tumbuh 7-9%, bukan Cuma 5% seperti sekarang. Gengsi bangsa Indonesia bakal naik karena punya banyak merek sendiri, hasil kreasi dan inovasi anak bangsa.

Memperkuat industri manufaktur adalah menghapus kekhawatiran terhadap ‘hantu’ defisit --defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan, defisit NPI, defisit keseimbangan primer (APBN)-- yang terus merongrong perekonomian nasional.

Industri manufaktur yang kuat adalah kunci kemandirian ekonomi nasional. Reformasi struktural harus dijalankan simultan dengan pembenahan kondisi makro dan sektor riil.

Itu sebabnya, pemerintah, BI, dan OJK harus bahu-membahu menciptakan ekosistem yang ideal bagi dunia usaha, misalnya lewat penurunan suku bunga, pemberian insentif pajak, penurunan biaya logistik, dan penyederhanaan izin investas

Dalam jangka pendek, pemerintah, BI, dan OJK sebaiknya mengupayakan penurunan suku bunga kredit lewat instrumen-instrumen yang dimilikinya. Itu bisa dilakukan antara lain melalui penurunan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-DRRR) sambil mempercepat transmisi penurunannya ke suku bunga kredit perbankan.

BI juga bisa kembali melonggarkan ketentuan giro wajib minimum (GWM) dan loan to value/financing to value (LTV/FTV). Di sisi lain, pemerintah bisa mendorong bank-bank BUMN menekan turun bunga kredit, termasuk memperluas penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan suku bunga yang lebih terjangkau.

Intinya, pemerintah, BI, dan OJK harus mencari cara agar sektor riil bisa memperoleh modal kerja murah dari perbankan. Dengan stabilitas keuangan dan ketahanan eksternal yang terjaga --tercermin pada NPI yang membaik-- sektor riil harus didorong untuk menstimulasi perekonomian nasional.

Kita berharap banyak pada payung hukum tunggal berupa paket revisi undang- undang (omnibus law) yang tegah dibahas pemerintah dan DPR. Omnibus law bukan hanya harus menghadirkan ekosistem yang benar-benar ramah bisnis, tapi juga harus menjadi motor bagi reformasi struktural perekonomian nasional yang terkesan mundur-maju.

Paling tidak, omnibus law yang terdiri atas Undang-Undang (UU) Cipta Lapangan Kerja, UU Perpajakan, dan UU Ibu Kota Negara harus mengamanatkan kemudahan investasi dalam program hilirisasi. Hilirisasi harus diakukan secara masif di segala sektor, baik sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, maupun sektor-sektor lainnya. Maka pembahasan omnibus law di parlemen harus terus kita kawal.

Omninus law tak boleh seperti 16 paket kebijakan ekonomi, yang terdengar hebat dan garang ketika diumumkan, tapi lembek saat diimplementasikan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN