Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
DKI Jakarta ajukan PSBB ke Kemenkes. Foto: SP/Joanito De Saojoao

DKI Jakarta ajukan PSBB ke Kemenkes. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Moral Hazard Relaksasi

Investor Daily, Sabtu, 4 April 2020 | 10:19 WIB

Eskalasi pandemi Covid-19 di Indonesia dengan segala konsekuensi kebijakan ‘diam di rumah’ dan ‘jaga jarak’ yang ditetapkan pemerintah telah memukul seluruh sendiri kehidupan. Usaha mikro-kecil-menengah (UMKM), sektor informal, pekerja harian, dan berbagai sektor bisnis skala besar yang memiliki pinjaman ke bank dan lembaga keuangan dilanda kesulitan dalam membayar cicilan.

Kesulitan di sektor riil ini cepat atau lambat akan menjalar ke sektor keuangan. Karena itulah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan stimulus bagi industri perbankan dan multifinance untuk memberikan keringanan bagi para debiturnya. Stimulus tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Stimulus tersebut diharapkan dapat mengendalikan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan dan non performing finance (NPF) di industri multifinance. Kenaikan NPL dan NPF mengganggu kinerja kedua industri keuangan tersebut, serta bisa merusak stabilitas sistem finansial secara keseluruhan.

Karena itulah, stimulus dalam bentuk relaksasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang dipastikan akan menurun akibat wabah Covid-19. Dengan demikian, stimulus OJK ini dapat mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, juga industri multifinance, serta menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk perbankan, stimulus diberikan dalam dua aturan. Pertama, menyangkut penetapan kualitas aset atau kolektibilitas kredit bagi debitur yang terimbas Covid-19. Dalam hal ini, penilaian hanya didasarkan pada satu parameter, yakni ketepatan pembayaran pokok dan bunga. Sedangkan masalah prospek usaha dan kondisi debitur untuk sementara dikesampingkan.

Stimulus kedua adalah restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Dalam aturan ini, kualitas kredit ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi tanpa ada batasan plafon kredit dan akan diberlakukan hingga satu tahun setelah ditetapkan. Keringanan akan berlaku bagi debitur yang benar-benar terkena dampak penyebaran Covid-19.

Sektor bisnis yang akan mendapat dispensasi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Juga debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor-impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dengan negara lain, serta debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku dan barang modal.

Relaksasi atau restrukturisasi yang dilakukan bank terhadap debitur dapat berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Adapun untuk industri multifinance, relaksasi kebijakan diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema chanelling dan joint financing yang berkaitan dengan perbankan. OJK juga melarang penagihan kepada debitur menggunakan debt collector.

Stimulus dan relaksasi yang diberikan OJK ini akan menghindarkan bank maupun debitur dari kondisi terburuk yang dapat membahayakan stabilitas keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Namun implementasi di lapangan harus bijaksana, penuh tanggung jawab, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta dibarengi mekanisme kontrol yang ketat.

Harus ditutup setiap celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau moral hazard, baik itu dilakukan oleh oknum debitur, oknum bank, maupun kongkalikong keduanya. Jangan sampai debitur yang sehat lantas ikut-ikutan tidak mau bayar utang. Atau debitur yang sudah macet sebelum adanya Covid-19 menjadi tidak kooperatif.

Ingat bahwa bank dan lembaga pembiayaan hanyalah lembaga perantara. Para debitur juga harus ingat bahwa sumber dana kredit yang mereka pakai adalah dana simpanan masyarakat. Artinya, jika semua debitur tidak mau membayar cicilan, khususnya yang sehat, perbankan akan ambruk karena harus tetap membayar bunga kepada penabung atau deposan, sementara bank tidak menerima pendapatan dari debitur.

Di lain sisi, OJK harus memantau implementasi pemberian keringanan kredit dan pembiayaan ini. Sebab, saat ini masih banyak debitur yang mengeluh karena aturan OJK itu tidak jalan. Mungkin karena masih tahap awal, peraturan ini belum tersosialisasi dengan baik hingga kantor-kantor cabang bank dan lembaga pembiayaan di daerah.

Dalam konteks itu, kita mengapresiasi langkah pimpinan OJK yang memanggil seluruh direktur utama bank dan lembaga pembiayaan agar memiliki komitmen tinggi segera mengkomunikasikan kepada kepala-kepala cabang di daerah. Kita berharap regulasi darurat yang bertujuan untuk menyelamatkan sektor keuangan dan sektor riil ini tidak mendapat resistensi dan terdistorsi di lapangan.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN