Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kemiskinan dan pengangguran. Foto ilustrasi: IST

Kemiskinan dan pengangguran. Foto ilustrasi: IST

Omnibus Law Ciptaker

Investor Daily, Jumat, 14 Februari 2020 | 12:03 WIB

Pemerintah telah menyerahkan surat presiden (surpres), draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja beserta naskah akademiknya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (12/2).

Salah satu tujuan dari omnibus law ini yakni mendorong peningkatan investasi sehingga dapat menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan serta mendorong perekonomian nasional.

Kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi 7,05 juta penganggur.

Lapangan kerja baru akan tercipta jika ada investasi yang masuk. Karena itu, Ombinus Law Cipta Kerja (Ciptaker) harus menarik bagi investor agar mereka mau menanamkan modalnya atau mengembangkan usaha yang eksisting. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya dinilai tidak memberi daya tarik bagi investor.

Pasal tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pesangon terlalu memberatkan perusahaan. RUU Omnibus Law Ciptaker akan merevisi 79 UU dengan 1.244 pasal yang ada di dalamnya. RUU ini berisikan 15 bab dengan 174 pasal yang menyasar 11 klaster.

Ke-11 klaster itu diharapkan bisa mereformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyaknya peraturan perundang-undangan. Ke- 11 klaster itu adalah Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Setelah draf RUU ini diserahkan ke DPR, muncul pertanyaan siapakah yang diuntungkan dari hadirnya UU tersebut. UU dan peraturan ketenagakerjaan yang baik harus memberikan keuntungan yang seimbang kepada dua pihak, yakni pemberi kerja atau investor dan pekerja.

Berbagai kalangan menilai draf RUU Omnibus Law Ciptaker lebih adil dan komprehensif, baik bagi pengusaha maupun bagi kalangan pekerja. Beberapa pasal yang dihilangkan dalam UU Ketenghakerjaan akan terkompensasi oleh pasal-pasal baru dalam RUU ini.

Mengutip pernyataan Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai penyerahan surpres, draf, dan naskah akademik RUU Omnibus Law Ciptaker kepada DPR RI, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2), pembentukan dan penyusunan RUU Omnibus Law Ciptaker telah melibatkan 10 konfederasi melalui dialog yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja. Selain itu juga sudah dibentuk tim serta seluruhnya sudah diajak dalam sosialisasi RUU tersebut. Artinya, pemerintah berusaha transparan dalam proses pembentukan dan penyusunan RUU tersebut. Bahkan, masih menurut Airlangga Hartarto, RUU Omnibus Law Ciptaker akan mengatur pemberian fasilitas ‘pemanis’ atau sweetener dengan nilai lima kali gaji bagi seluruh pekerja resmi sebagai kompensasi atas PHK.

Sementara itu, pesangon bagi pekerja yang terkena PHK masih tetap ada, namun dengan skema yang berbeda. Sweetener berlaku untuk semua pekerja yang resmi dan untuk perusahaan besar, bukan perusahaan kecil.

Saat Omnibus Law Cipta Kerja ini diberlakukan mungkin jumlah pesangon akan berkurang. Namun hal tersebut akan terkompensasi melalui cash benefit, yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan terhadap pekerja yang di PHK. Sebelum mendapatkan pekerjaan baru, nantinya tenaga kerja juga akan mndapatkan pendidikan vokasi dan uang saku. Sementara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum bisa mengimplementasikan hal tersebut.

Saat ini, Kementerian Tenaga Kerja sedang mencari jalan tengah agar pengusaha bisa produktif tetapi di sisi lain juga tetap bisa memberi upah yang layak.

Selain mengubah wajah ketenagakerjaan Indonesia, Omnibus Law Ciptaker akan berdampak luas bagi dunia usaha dan perekonomian nasional. UU ini akan meningkatkan ekosistem investasi dan berdampak positif bagi iklim usaha di Indonesia.

Karenanya, kalangan pengusaha memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah menghadirkan Omnibus Law Ciptaker yang dinilai akan membenahi tumpang tindih peraturan. Banyak peraturan yang tidak harmonis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Omnibus Law Ciptaker akan memangkas, menyederhanakan, dan menyelaraskan aturan yang tumpang tindih itu. Para pelaku usaha membutuhkan jaminan kemudahan dan kepastian berusaha. Omnibus Law Ciptaker akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran per Agustus 2019 mencapai 7,05 juta orang. Sebanyak 126,51 juta orang adalah penduduk bekerja. Sedangkan jumlah angkatan kerja mencapai 133,56 juta orang. Jumlah angkatan kerja ini bertambah sebanyak 2,55 juta orang.

Untuk mewujudkan perluasan lapangan kerja, pemerintah perlu memacu pertumbuhan ekonomi. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan menyerap sekitar 300-350 ribu pekerja. Sementara, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% dalam lima tahun terakhir.

Untuk dapat menampung 2,55 juta angkatan kerja baru dibutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% per tahun. Sedangkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6% per tahun memerlukan investasi baru sedikitnya Rp 4.800 triliun, dengan asumsi setiap 1% pertumbuhan ekonomi diperkirakan memerlukan investasi Rp 800 triliun.

Investasi tersebut bersumber dari pemerintah, BUMN, dan swasta baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA