Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
pembangunan infrastruktur - pertumbuhan ekonomi Indonesia.

pembangunan infrastruktur - pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pajak Turun, Investasi Naik

Sabtu, 27 April 2019 | 09:55 WIB

Suksesnya pemilu terbesar di dunia yang diselenggarakan Indonesia pekan lalu tak hanya meraih pengakuan para kepala negara, namun juga kalangan investor global. Hanya dalam hitungan hari, Japan Credit Rating Agency (JCR) sudah menaikkan outlook peringkat utang RI, dari stabil menjadi positif. Lembaga pemeringkat internasional ini sekaligus mengafirmasi peringkat utang RI pada BBB atau investment grade, dengan menegaskan kemungkinan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui keberlanjutan inisiatif reformasi.

Pemilu presiden, anggota legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berlangsung aman dan demokratis pada 17 April lalu itu memang layak diapresiasi. Media asing banyak memuji pelaksanaan pemilu yang digambarkan merupakan pemungutan suara paling rumit yang pernah dilakukan dan yang pertama yang menggabungkan pemilihan presiden dengan pemilihan anggota parlemen.

Keberhasilan Indonesia kembali mengukuhkan diri sebagai Negara demokratis terbesar ketiga di dunia itu berpotensi meningkatkan daya tarik investasi ke negeri ini, apalagi fundamental makro ekonomi masih baik di tengah kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan perang dagang Amerika Serikat-RRT. Tak heran, kemarin, lembaga internasional lain, Rating and Investment Information (R&I) juga mengukuhkan peringkat sovereign credit rating Indonesia, pada level BBB/ outlook stabil (investment grade).

Perbaikan outlook peringkat utang dan pengukuhan kembali peringkat layak investasi itu mengindikasikan peningkatan kepercayaan investor terhadap ketahanan dan prospek ekonomi RI ke depan. Ini menggambarkan masih solidnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh konsumsi dalam negeri, defisit anggaran dan utang pemerintah yang terjaga, serta daya tahan terhadap gejolak eksternal yang didukung oleh kebijakan nilai tukar fleksibel dan cadangan devisa yang kuat.

Faktor yang mendukung perbaikan outlook peringkat RI oleh JCR, di antaranya, keberhasilan pemerintah merumuskan rencana pembangunan infrastruktur dalam skala besar, untuk mengatasi kurangnya infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain berhasil meningkatkan anggaran infrastruktur, pemerintah juga diapresiasi bisa membatasi defisit anggaran dengan mengurangi subsidi konsumtif bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sebelumnya, pada 8 Februari 2018, JCR meningkatkan sovereign credit rating RI dari BBB-/outlook positif menjadi BBB/outlook stabil.

Lembaga dari Jepang ini juga menilai langkah kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Bank Indonesia, dan pemangku kebijakan lain tersinergi baik untuk mendukung perekonomian Indonesia. Bank Indonesia juga dinilai meningkat kemampuan respons kebijakannya, antara lain lewat peningkatan suku bunga kebijakan secara kumulatif sebesar 175 bps sejak Mei 2018, serta relaksasi kebijakan makroprudensial yang memungkinkan bank sentral RI ini menjaga stabilitas sisi eksternal.

Pemerintah RI juga diyakini menjaga disiplin fiskal dengan mendorong konsolidasi fiskal. Ini sejalan dengan rencana untuk menjaga rasio defisit anggaran pada kisaran 1,5% dari produk domestik bruto (PDB), serta menurunkan rasio utang pemerintah terhadap PDB dari 29,8% tahun 2018 menjadi 26-27% pada 2022.

Selain itu, sektor perbankan di Tanah Air juga masih sehat, dengan rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 23% di akhir 2018 dan rasio kredit bermasalah (NPL) turun ke 2,4%. Momentum bagus ini tentu saja harus betul-betul dimanfaatkan pemerintah untuk memikat investor global. Indonesia setidaknya jangan sampai terus kalah dengan Singapura, yang wilayahnya hanya sedikit lebih luas dari DKI Jakarta.

Pemerintah harus belajar dari kesuksesan Singapura menarik investasi global yang besar dan sesegera mungkin mengalahkan mereka, mengingat Indonesia merupakan ekonomi dan pasar utama kawasan Asean.

Jangan sampai pasar dan potensi besar kita justru lebih banyak dimanfaatkan Negara Kota Kepala Singa itu, lewat pasar tunggal kawasan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Untuk itu, pemerintah Indonesia harus lebih pintar dari Singapura dalam memikat pemodal global.

Kita jangan hanya diakali Singapura yang ibaratnya menjadikan Indonesia kebun mereka, sedang hasil panennya dibawa terbang ke negaranya. Oleh karena itu, setidaknya kemudahan berinvestasi dan berbisnis yang setara dengan Singapura juga harus diciptakan di negeri ini. Jika perusahaan besar dan orang kaya lebih suka bermukim di Singapura karena pajaknya jauh lebih rendah, pemerintah Indonesia juga harus melakukan hal yang sama.

Tarif pajak korporasi di Singapura itu hanya 17% dan tarif pajak perorangan tertinggi 22%, jauh lebih murah ketimbang Indonesia yang masih memberlakukan tarif pajak peninggalan pemerintahan lama yang mencapai 25% untuk korporasi dan tertinggi 35% untuk perorangan. Padahal, Amerika Serikat saja yang merupakan perekonomian terbesar di dunia dan tempat bermukimnya orang-orang superkaya sudah memangkas pajak untuk mendorong investasinya, dari sebesar 35% untuk pajak korporasi atau salah satu tertinggi di dunia menjadi 21%. Artinya, dalam persoalan pajak ini Indonesia tak ramah investasi, di tengah makin sengitnya negara-negara lain memperebutkan dana global untuk membentengi dari kelesuan ekonomi.

Dalam ease of doing business (EoDB) 2019 yang dirilis World Bank pun jelas terlihat, dalam indikator paying taxes, RI masih di peringkat 112 dari total 190 ekonomi yang disurvei. Bahkan, skornya menurun 0,01 menjadi 68,03 dibanding tahun sebelumnya 68,04. Paying taxes ini satu-satunya indicator yang turun skornya, yang menenggelamkan kenaikan skor indicator lain dan membuat peringkat kemudahan usaha atau EoDB Indonesia secara keseluruhan turun dari ke-72 menjadi 73.

Penurunan skor bayar pajak Indonesia itu memakan kenaikan skor Indonesia di sisi perbaikan infrastruktur seperti listrik, di mana skor getting electricity naik 2,51 menjadi 86,38 dan mendudukkan Indonesia di peringkat 33. Pajak ini juga menenggelamkan prestasi getting credit yang skornya naik 5, starting a business meningkat 3,29, registering property 2,66, dealing with construction permits 0,49, dan resolving insolvency 0,28.

Sementara itu, Singapura dalam indikator paying taxes bertengger di peringkat ke-8 dengan meraih skor 91,58 atau sama dengan tahun sebelumnya. Peringkat getting electricity juga bagus di posisi 16, dengan skor tetap 91,33. Hal ini mendukung pencapaian EoDB negara jiran tersebut di peringkat 2. Posisi sangat terhormat itu menjelaskan mengapa investasi langsung asing atau FDI yang mengalir ke Singapura menembus US$ 62 miliar pada 2017 dan diperkirakan naik menjadi US$ 77 miliar pada 2018. FDI ke Singapura itu terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu, investasi langsung asing ke Indonesia justru turun tahun lalu menjadi sekitar US$ 21 miliar, dibanding rekor tertinggi pada 2017 saat ranking EoDB 2018 RI naik 19 level ke peringkat 72. Jadi, tunggu apa lagi Presiden Jokowi, segeralah pangkas tarif pajak tinggi negeri ini!

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN